Pembuat Terobosan di Perguruan Tinggi Indonesia

Editor: Ivan Aditya

BANGSA Indonesia kehilangan satu lagi putra bangsa terbaik yang sudah mendedikasikan sepanjang hayat untuk negeri ini. Prof Abdul Malik Fadjar MSc, tokoh Muhammadiyah yang pernah menjabat Menko Kesra, Menteri Agama, Mendiknas, dan anggota Dewan Pertimbangan Peresiden. Berpulang Senin (07/09/2020) malam pada usia 81 tahun. Jabatan tersebut disandang dalam tempo relatif tidak lama, namun ia meninggalkan legacy tak bisa terhapuskan dalam sejarah, utamanya di bidang pendidikan.

Sebelum era reformasi lembaga pendidikan tinggi kita sangat rigid dan birokratik. Ini sangat terasa bagi pengelola perguruan tinggi swasta dan para mahasiswa. Untuk menjadi seorang sarjana atau sarjana muda, prosesnya sangat panjang. Untuk perguruan tinggi yang statusnya belum ‘Disamakan’, untuk menyandang gelar dari lembaga pendidikan tinggi, harus mengikuti ujian negara untuk beberapa matakuliah.

Status

Berapa matakuliah harus ditempuh? Tergantung statusnya: ‘Diakui’ atau ‘Terdaftar’. Untuk PTS status ‘Terdaftar’ jumlah matakuliah ujian negaranya lebih banyak dari yang ‘Diakui’. Untuk yang ‘Disamakan’ matakuliah ujian negaranya tidak ada. Hanya saja sebagian kecil di negeri ini yang bisa memperoleh status ‘Disamakan’. Sampai dengan akhir 1980-an dan awal 1990-an, di DIY seingat penulis hanya UII yang memiliki program studi ‘Disamakan’ : prodi Ilmu Hukum dan prodi Ekonomi Perusahaan (Manajemen).

Ujian Negara menjadi momok bagi mahasiswa PTS. Dosen pengujinya sebagian besar berasal dari UGM, atau dari PTS lain yang jumlahnya sangat terbatas, karena ada persyaratan kepangkatan. Apa yang dilakukan Prof Malik Fajar?

Belum begitu lama menjadi Mendiknas ia mengeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/u/2001 tentang Pedoman Pengawasan – Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi. Dengan Kepmen ini, ujian negara praktis tidak ada lagi. Namun untuk pengawasan PT wajib melaporkan pelaksanaan Tri Dharmanya ke Dirjen Dikti melalui Kooordinator PTS di wilayah masing-masing. Setiap perguruan tinggi wajib mendokumentasikan kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan Kepmen ini birokrasi ujian di PTS menjadi hilang. Kesan PTS sebagai anak tiri yang didiskriminasi berkurang.

Fakultas Kedokteran

Itu legacy yang pertama. Yang kedua, pada masa beliau izin pendirian program studi kedokteran agak diperlonggar. Sebelumnya hanya PTN dan PTS sangat terbatas yang punya Fakultas atau Prodi Kedokteran (FK). Menurut catatan penulis, hanya beberapa PTS yang punya FK sebelum Prof Malik Fajar menjadi Mendiknas. Di antaranya Universitas Trisakti (1965), Unissula Semarang (1963), Universitas Tarumanegara (1965), Universitas Atmajaya Jakarta (1960) dan di Universitas Yarsi (1969). Masa Mendikbud Malik Fajar mulai diberikan izin. Sejak itu puluhan izin FK baru diberikan untuk PTN – PTS. Indonesia yang tadinya kekurangan banyak dokter, kini menjadi lebih banyak tenaga dokternya. Walau kebijakan ini pun tidak lepas dari pro- kontra.

Legacy lain juga terkait Kopertis, yang kini menjadi L2Dikti. Dulu berbagai urusan harus lewat Kopertis ini, termasuk pengeluaran ijazah yang harus mendapat legitimasi. Karena proses yang lama di Kopertis (untuk tandatangan), ijazah tidak dibagikan saat wisuda. Para wisudawan hanya menerima map kosong. Pada era Prof Malik hal itu berubah, ijazah hanya dilaporkan ke Kopertis, kewenangan mengeluarkan sepenuhnya dikelola PTS.

Malik Fadjar bukan saja sosok visioner-pragmatik. Namun juga pribadi yang humble dan humanistik. Selamat jalan Pak Malik, semoga Bapak berbahagia di alam baka, dan di tempat yang terbaik di sisiNya dalam jannatun na’im.

Prof Dr Edy Suandi Hamid.
Rektor Universitas Widya Mataram dan Wakil Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.

BERITA REKOMENDASI