Pencabutan Larangan Terbang

Editor: Ivan Aditya

INDONESIA mendapat kado istimewa menjelang hari raya Idul Fitri 1439 H, tepatnya pada tanggal 14 Juni 2018. Kado itu berupa pencabutan larangan terbang untuk seluruh maskapai penerbangan Indonesia di wilayah Eropa. Seperti kita tahu bahwa Komisi Eropa melarang seluruh maskapai Indonesia untuk terbang ke wilayah Eropa sejak tahun 2007 dengan alasan rendahnya standar keselamatan penerbangan di Indonesia. Pencabutan larangan ini tentu merupakan kerja keras pemerintah khususnya instansi terkait dan memiliki dampak ekonomi langsung maupun tidak langsung sangat besar. Tentu pada akhirnya kita jugalah yang mampu mengoptimalkan potensi yang muncul dari pencabutan larangan terbang tersebut melalui kerja keras dan cerdas. Bagaimana dampaknya terhadap perekonomian kita?

Ada baiknya melihat ke belakang proses pencabutan larangan terbang tersebut. Setelah pelarangan terbang ke Eropa tahun 2007, pemerintah melakukan upaya perbaikan dan diplomasi. Hasilnya tahun 2009 empat maskapai diizinkan terbang termasuk Garuda, 2010 menyusul dua maskapai, 2011 bertambah empat maskapai dan 2016 bertambah lagi tiga maskapai. Tahun 2018 pemerintah melakukan lompatan besar dengan diizinkannya 55 maskapai penerbangan lainnya untuk melakukan penerbangan ke seluruh wilayah Uni Eropa. Apresiasi setinggi-tingginya atas diplomasi dan kebijakan pemerintah dalam hal ini.

Pencabutan larangan terbang akan menggenjot peningkatan kualitas maskapai penerbangan dan industri penerbangan secara keseluruhan. Dalam hal ini potensi peningkatan kapasitas industri penerbangan nasional harus dan pasti dilakukan. Ini akan mendukung kegiatan ekspor Indonesia tidak saja ke Eropa tetapi ke seluruh dunia. Bagaimanapun Eropa adalah salah satu barometer sekaligus pintu perdagangan dunia.

Sektor yang secara langsung terdampak tentu saja pariwisata. Sektor yang ramah lingkungan sekaligus masih potensial pertumbuhannya. Hal ini sangat terkait dengan target pemerintah untuk kedatangan wisatawan mancanegara sebesar 20 juta orang pada tahun 2019. Pemerintah telah melakukan berbagai langkah terutama terkait dengan peningkatan kualitas dan kuantitas bandara di berbagai daerah khususnya tujuan prioritas pariwisata. Jika target itu dapat terpenuhi apalagi terlampaui maka target lain agar sektor pariwisata bisa berkontribusi sekitar 8% dari pendapatan nasional (PDB). Ini menghasilkan devisa sekitar Rp 280 triliun akan dinikmati oleh perekonomian nasional.

Sektor yang secara langsung berkaitan dengan penerbangan juga pasti akan terdongkrak dari keputusan ini. Industri kreatif yang merupakan salah satu unggulan ekonomi nasional sudah pasti terangkat dengan berkembangnya industri pariwisata nasional. Geliat sektor ekonomi kreatif yang sudah menampakkan kontribusi yang semakin besar selama ini, akan semakin bersinar pasca pencabutan larangan terbang ke Eropa ini.

Iklim bisnis tentu akan membaik. Dampak makro yang lain pada stabilitas nilai tukar rupiah dan penciptaan lapangan kerja. Nilai rupiah yang mendapat tekanan eksternal akhir-akhir ini seiring kebijakan pemerintah Amerika Serikat akan mendapatkan energi baru dari bergairahnya sektorsektor di atas. Lapangan kerja sudah pasti sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia yang sedang memasuki era emas kependudukan atau sering disebut bonus demografi. Posisi di mana penduduk usia produktif jauh lebih besar dibandingkan yang tidak produktif. Tentu hal ini menuntut penyediaan lapangan kerja yang besar pula.

Semua dampak baik tadi bisa jadi tidak akan kita raih secara optimal apabila tidak diikuti oleh berbagai kebijakan pendukung yang diperlukan. Kebijakan paling strategis tentu berkaitan dengan penyiapan sumberdaya manusia (SDM). Apalagi industri penerbangan dan ikutannya menuntut profesionalisme dan keahlian khusus. Ini adalah tantangan dan sekaligus peluang besar bagi pemerintah terutama dunia pendidikan untuk berperan aktif. Pendidikan vokasi semakin dibutuhkan dalam menangkap peluang yang ada.

Persyaratan yang lain tentu berkait dengan kepastian usaha di Indonesia. Regulasi yang berlebihan dan tidak efektif harus disederhanakan sedemikian rupa agar iklim bisnis menjadi semakin kondusif. Teristimewa bagi Yogyakarta yang merupakan salah satu tujuan wisata utama di Indonesia harus terus berbenah. Hal ini diperlukan karena daerah ini pasti menjadi salah satu yang terdampak dari pencabutan larangan terbang ini. Situasi kondusif yang sudah ada harus terus dijaga termasuk memastikan progres pembangunan bandara internasional dapat tepat waktu. Posisi sebagai kota pendidikan juga harus dioptimalkan dalam mencetak SDM yang berkualitas. Semoga kebijakan ini benar-benar bisa bermanfaat secara optimal bagi masyarakat.

(Drs Suharto MSi. Dosen Ilmu Ekonomi FE UII Yogyakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Selasa 19 Juni 2018)

BERITA REKOMENDASI