Pencalonan Terpidana Percobaan

Editor: Ivan Aditya

SAMPAI kini, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 5 Tahun 2016 tentang Pencalonan Kepala Daerah masih dalam pembahasan. Perdebatan cukup alot terjadi antara Komisi II DPR dengan KPU terkait wacana apakah terpidana yang sedang menjalani hukuman percobaan bisa mencalonkan diri atau tidak dalam Pilkada 2017.

Adanya wacana tersebut menimbulkan penolakan dari berbagai pihak. Elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam ‘Koalisi Pemilu Bersih’ menentang wacana itu dengan alasan, wacana DPR tersebut melecehkan akal sehat publik dan bertentangan dengan prinsip Pemilu bersih dan berintegritas.

Ketua KPU Juri Ardiantoro menolak alasan wacana tersebut, karena bertentangan dengan UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (UU Pilkada). Di kalangan Komisi II DPR pun sebenarnya masih terbelah suara terkait boleh/tidaknya terpidana hukuman percobaan mencalonkan diri dalam Pilkada.

Tiga fraksi yang menolak keputusan mengenai calon kepala daerah dari terpidana hukuman percobaan adalah fraksi PDIP, PAN dan Partai Gerindra. Sisanya, ada yang belum menentukan sikap dan ada yang setuju terpidana percobaan boleh maju dalam Pilkada.

Jika nantinya terpidana percobaan boleh maju dalam Pilkada, ini menegaskan, ternyata masih terdapat jurang pemisah (gap) antara keinginan dengan tindakan untuk mewujudkan Pilkada yang demokratis, bersih dan berintegritas. Dibolehkannya terpidana hukuman percobaan maju dalam Pilkada jelas meruntuhkan semangat Pilkada untuk menghasilkan pemimpin yang bersih, bermutu dan berintegritas.

Melanggar UU Pilkada

Dalam UU Pilkada sendiri, syarat pencalonan kepala daerah sudah dirumuskan cukup jelas. Pasal 7 Ayat (2) huruf g menegaskan, calon kepala daerah harus memenuhi persyaratan ‘tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, yang bersangkutan mantan terpidana’.

Seseorang yang berstatus terpidana telah dianggap pengadilan melakukan pelanggaran atau kejahatan, sehingga harus dihukum, terlepas apakah statusnya berasal dari hukuman percobaan atau hukuman lainnya. Status terpidana tetap melekat manakala pengadilan sudah mengeluarkan vonis.

Kemudian dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf i menegaskan, calon kepala daerah harus memenuhi syarat, ‘Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian’.

Berdasarkan pasal itu, secara otomatis terpidana hukuman percobaan tidak akan bisa lolos. Statusnya sebagai terpidana akan menghalangi yang bersangkutan untuk mendapatkan SKCK dari kepolisian sebagai bukti ‘tidak pernah melakukan perbuatan tercela’.

Apabila PKPU ini ke depan, disahkan kemudian dipaksakan berlakunya dengan tetap membolehkan terpidana hukuman percobaan bisa ikut dalam Pilkada, PKPU tersebut berpotensi untuk digugat. Publik lantas dapat menganggap PKPU itu merupakan cerminan produk hukum yang pragmatis dan melecehkan akal serta nurani publik.

Efek Berantai

Diperbolehkannya terpidana hukuman percobaan maju dalam Pilkada, tidak semata hanya menabrak UU Pilkada serta melawan nurani publik. Lebih dari itu, menimbulkan efek berantai bagi kehidupan demokrasi ke depan. Pertama, dibolehkannya terpidana hukuman percobaan maju dalam Pilkada jelas mengingkari semangat dan tujuan Pilkada untuk menghasilkan pemimpin yang bersih, bermutu dan berintegritas.

Kedua, dapat mengancam fungsi rekrutmen partai politik (Parpol). Jangan sampai Parpol mendadak menjadi pragmatis dalam mengusung calon kepala daerah dalam Pilkada hanya karena terpidana hukuman percobaan itu merupakan anggotanya sendiri. Dalam Pilkada sudah seharusnya rakyat ‘disajikan’ para kandidat yang bermutu dan berkualitas.

Ketiga, dengan adanya calon kepala daerah yang berstatus terpidana bukan tidak mungkin dapat membuat masyarakat semakin apatis mengikuti Pilkada. Dengan sikap apatis tersebut, dikhawatirkan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada yang beberapa tahun terakhir cenderung mengalami tren penurunan.

Demi terwujudnya Pilkada yang demokratis, bersih dan berintegritas, sebaiknya wacana terkait diperbolehkannya terpidana hukuman percobaan untuk ikut dalam kontestasi Pilkada ditinjau ulang. Masyarakat sangat mendambakan calon kepala daerah yang bersih, bermoral dan tidak terbelit kasus hukum.

(Allan Fatchan Gani Wardhana SH MH. Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum UII. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Kamis 15 September 2016)

BERITA REKOMENDASI