Pendidikan yang Memerdekakan

Editor: Ivan Aditya

BUKAN full day school (FDS), tetapi di sekolah sehari penuh (DSSP). Demikian klarifikasi Mendikbud tentang wacana FDS yang riuh mendapat penolakan sebagian masyarakat. Dalam FDS terjadi kegiatan belajar mengajar dalam sehari penuh dari pukul 07.00 sampai dengan 17.00. Sedangkan dalam DSSP kegiatan belajar mengajar pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00, sedangkan sisa waktu sampai dengan pukul 17.00 anak di sekolah melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler dan ko-kurikuler. Dalam pemaknaan yang kedua inilah diharapkan sekolah mampu membentuk karakter anak didik lebih baik karena mengeliminasi pengaruh buruk lingkungan.

Pendidikan sangat penting artinya bagi suatu bangsa. Bangsa terjajah rata-rata pendidikannya tidak maju. Kemerdekaan suatu bangsa membutuhkan pendidikan sebagai modal utamanya. Itulah yang disadari Ki Hadjar Dewantara. Tanpa jiwa merdeka tertanam pada setiap diri anak bangsa, tidaklah mungkin anak bangsa itu berjuang menggapai dan mengisi kemerdekaan bangsanya. Menanamkan jiwa merdeka hanya dapat dilakukan dengan pendidikan.

Perang Wacana

Tidak sembarang pendidikan mampu menumbuhkan jiwa merdeka. Hanya pendidikan yang merdeka yang dapat memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang merdeka prosesnya dan merdeka pula produknya. Dengan kata lain, diperlukan cara-cara pendidikan yang memerdekakan yang dapat menghasilkan manusia merdeka.

Ki Hadjar Dewantara mengatakan makna kemerdekaan itu tidak sekadar lepas dari penjajahan. Sebagaimana pupuh tembang Asmaradana karya beliau ; , ”… mardika iku jarwanya, nora mung lepas ing pangreh, nging uga kuwat kuwasa, amandhireng pribadi, …”.. Kemerdekaan fisik itu penting, tetapi jauh lebih penting kemerdekaan jiwa. Memerdekakan jiwa tugas pendidikan tiada akhir.

Gagasan DSSP dengan pendidikan yang memerdekakan seperti tidak dalam satu lini yang sama. DSSP terkesan ‘memenjarakan’ anak didik di sekolah. Sedangkan pendidikan yang memerdekakan sebaliknya. DSSPsampai saat ini belum jelas segala sesuatunya. Konsep, rujukan, dasar hukum, dan teknis implementasinya belum ada. Merespons gagasan DSSP yang diwacanakan Mendikbud lebih berdasar kepada asumsi dan persepsi. Perang wacana.

Mengelola anak didik seharian tinggal di sekolah tidaklah mudah. Setidaknya diperlukan tata tertib yang ketat agar anak didik ‘patuh’ dan ‘taat’. Padahal, ketertiban kaku dan cara paksaan dalam pendidikan harus dihindari jika maksud pendidikan untuk menumbuhkan jiwa merdeka anak didik.

Bagaimana agar DSSP terlaksana dalam konteks pendidikan yang memerdekakan? Perlu kesiapan sekolah, orangtua murid dan masyarakat sebagai ekosistem pendidikan.

MBS

Kesiapan sekolah tidak hanya dipandang dari sisi infra-struktur sekolah. Tetapi juga sumber daya guru dan tenaga kependidikan lainnya termasuk di dalamnya kerangka pikir mereka tidak lagi sebatas sebagai pengajar semata, namun sebagai pendidik utama di sekolah. Kesiapan orangtua murid tidak kalah pentingnya. Bukan hanya sebatas menyiapkan tambahan biaya dan perlengkapan lainnya, namun juga kesiapan mental. Para orangtua murid akan menyerahkan lebih besar lagi tanggung jawab pendidikan anaknya kepada sekolah. Kesiapan masyarakat bukan berarti tidak diperlukan dalam implementasi DSSP. Tugas-tugas pendidikan masyarakat akan berkurang, bahkan hilang oleh karena diambil alih sekolah. Misalnya, pendidikan keagamaan, jalinan sosial dalam kegiatan bermain, sosialitas anak didik dengan lingkungan sekitar dan sebagainya.

Pada konteks lainnya, DSSPkontraproduktif dengan regulasi pendidikan yang memerdekakan pada level satuan pendidikan, manajemen berbasis sekolah (MBS). Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 51 ayat (1) menyatakan, pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Sedangkan dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan pasal 49 ayat (1) dinyatakan, pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.

Merujuk dari dua dasar hukum pengelolaan persekolahan di atas, memang tidak mendapat tempat implementasi DSSP secara masif karena tidak sinkron dengan manajemen berbasis sekolah. Terlebih jika DSSP diterapkan pada semua sekolah, dipastikan menabrak MBS. Revisi dulu UU Sisdiknas, baru mengimplementasi DSSP secara nasional.

(Ki Sugeng Subagya. Anggota Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa. Artikel ini tertulis di Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Kamis 18 Agustus 2016)

BERITA REKOMENDASI