Penetapan Cagar Budaya, Petaka atau Anugerah?

Editor: Ivan Aditya

DENGAN Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewaan Yogyakarta, kebudayaan menjadi salah satu dari lima kewenangan dalam urusan keistimewaan. Kebudayaan diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat. Dalam hal ini cagar budaya sebagai bagian dari budaya kebendaan menjadi sasaran untuk pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.

Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya. Karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan melalui penetapan.

Penting

Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Cagar Budaya dapat berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan. Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Cagar budaya mempunyai nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga negara memandang perlu untuk dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional.untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hal inilah yang menjadi pertimbangan, negara melakukan upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Dalam pengelolaan cagar budaya pemerintah termasuk pemerintah daerah mempunyai kewajiban meningkatkan peran serta masyarakat dan memanfaatkan cagar budaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

DIY mempunyai keistimewaan dalam hal cagar budaya, karena semua jenis cagar budaya ada dan tersebar di semua kabupaten/kota. Cagar budaya menjadi kekayaan yang keberadaannya sebagian telah memberi manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan. Kraton Yogyakarta dan Candi Prambanan merupakan andalan pariwisata dan telah dikunjungi jutaan orang. Cagar budaya yang lain juga mulai berkembang sebagai destinasi wisata. Meskipun demikian perhatian terhadap cagar budaya khususnya milik perorangan masih perlu ditingkatkan untuk dapat memberikan kesejahteraan rakyat DIY.

Di DIY telah banyak yang ditetapkan sebagai cagar budaya dengan acuan UU Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Dengan adanya UU Nomor 11 Tahun 2010 yang merupakan cerminan dari penjabaran otonomi daerah, maka penetapan dilimpahkan ke daerah. Bupati/walikota mempunyai kewenangan penuh untuk menetapkan cagar budaya. Bupati/walikota menetapkan status cagar budaya setelah mendapat rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis dinyatakan layak sebagai cagar budaya. Selain merekomendasikan penetapan Tim Ahli Cagar Budaya juga merekomendasikan menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota.

Tim Ahli Cagar Budaya di semua kabupaten/kota di DIY sudah dibentuk, demikian pula untuk tingkat provinsi. Sehingga penetapan sudah dapat dilaksanakan. Penetapan ini menjadi sebuah dilema di masyarakat berkaitan dengan cagar budaya milik perorangan, karena adanya anggapan larangan dalam pemanfaatan bangunan. Padahal UU Nomor 11 Tahun 2010, memberikan peluang pemanfaatan tidak seketat undang-undang yang lama, karena dimungkinkan adanya revitalisasi dan adaptasi.

Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting cagar budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat. Sedangkan adaptasi adalah upaya pengembangan cagar budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas. Tentu tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.

Sehingga penetapan cagar budaya bukan lagi sebagai sebuah petaka, tetapi merupakan anugerah. Pemilik mendapat penghargaan penetapan, karena tidak semua bangunan mendapat peluang untuk ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Ketatnya kriteria yang dipersyaratkan dalam pengkajian yang bertujuan untuk melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, dan satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai cagar budaya menjadikan penetapan merupakan anugerah. Yang jarang didapat pemilik benda atau bangunan yang semula masih diduga sebagai cagar budaya.

(Wahyu Indrasana, Ketua Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia Komisariat DIY – Jawa Tengah.  Artikel ini tertulis di Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Jumat 12 Agustus 2016)

BERITA REKOMENDASI