Pengaruh Pandemi Terhadap Perkreditan

Editor: Ivan Aditya

Tahun 2020 menjadi tahun dimana sebuah pandemi terjadi kembali setelah pandemi flu pada tahun 1918. Menurut WHO (World Health Organization), COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan.Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. Pandemi COVID-19 sekarang ini menjadi sebuah bencana yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia.

COVID-19juga menimbulkan banyak pengaruh dan kerugian yang signifikan.Korban jiwa berjatuhan, ekonomi global mengalami kelesuan, perubahan kehidupan sosial secara total, dan segala efek negatif lainnya yang ditimbulkan. Sektorperbankan dan perkreditan juga turut terkena dampaknya.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan kredit yang merupakan tulang punggung kelangsungan hidup bank berpotensi tumbuh melambat pada tahun ini. Perlambatan ini sudah dimulai sejak tahun 2019, bertepatan dengan outbreakCOVID-19, ditandai dengan penurunan harga barang komoditas. Pertumbuhan pada tahun ini diperkirakan akan menurun sebesar 5,5% (year on year/yoy), lebih rendah dari realisasi, yaitu 6,1% yoy.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan kemampuan debitur bank untuk membayar cicilan kredit terdampak akibat COVID-19. Hal ini pun akan mempengaruhi kondisi likuiditas perbankan.

“Bagaimana kondisi likuiditasnya, kami yakin dalam sebulan hingga tiga bulan ke depan sudah akan kelihatan,” ujarnya dalam Rapat Virtual dengan Komisi XI DPR.

Kebijakan demi kebijakan dibuat dan dikeluarkan sebagai penyesuaian atas aktivitas-aktivitas yang terpengaruh oleh pandemi ini untuk tetap berjalan secara optimal. Salah satunya adalah kebijakan pada sektor perkreditan. Perkreditan memiliki sifat procyclicality, yaitu ketika ekonomi menurun, penyaluran kredit juga ikut berkurang. Maka, OJK mengeluarkan lima aturan baru atas tanggapan terhadap COVID-19. Salah satunya adalah POJK Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

Relaksasi kredit menjadi salah satu kebijakan berdasarkan POJK tersebut. Pengertian relaksasi kredit secara hukum, mengacu pada Masayah and Grimble (2015), adalah pelonggaran syarat-syarat kredit, baik syarat finansial maupun non finansial untuk memberikan kemudahan pada debitur. Debitur yang memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK adalah debitur yang mengalami kesulitan dalam pemenuhan kewajiban kredit karena terdampak oleh pandemi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Para pelaku UMKM, sebagai sasaran utama kebijakan ini, akanmerasa dimudahkan dalam urusan perkreditan, terutama merekayang menjadikan kredit sebagai modal pengembangan usaha. Pandemi ini menyebabkan penurunan pendapatan. Kebijakan ini menjadi sebuah penyelamat UMKM dari jurang keterpurukan. UMKM dapat tetap eksis walaupun berada di dalam kemelut pandemi .

Beberapa lembaga pembiayaan juga turut mengambil tindakan untuk antisipasi kerugian perkreditan di kala pandemi. Penyaluran kredit kepada debitur mulai diperketat sejak pemerintah Indonesia mengumumkan kasus COVID-19 pertama di Indonesia. Finance Director & Corporate Secretary BFI Finance, Sudjono, mengatakan, sebenarnya penyaluran kredit pada awal tahun cukup memiliki prospek. BFI Finance bahkan berhasil mencatat nilai pembiayaan baru sebesar Rp 3 triliun di dua bulan pertama 2020.

“Namun sejak pengumuman Pemerintah atas terjadinya kasus positif COVID-19 di tanggal 2 Maret, kami memutuskan untuk memperketat penyaluran pembiayaan. Hal ini sebagai antisipasi atas kondisi ekonomi dan risiko bisnis yang timbul karena dampak dari pandemi ini di bulan-bulan mendatang” ujar Sudjono dalam keterangan tertulis.

Penyaluran kredit pada masa pandemi difokuskan pada nasabah yang existing. Pasalnya, proses administrasi untuk penyaluran kredit pada nasabah existing dinilai lebih mudah karena dapat lebih cepat tanggap.

Pandemi COVID-19 ini menjadi penyebab utama performa perkreditan tahun ini di Indonesia mengalami kelesuan. Usaha perkreditan, seperti usaha kredit bank dan lembaga pembiayaan harus tetap sigap menghadapi dampak negatif pandemi yang akan datang sehingga perkreditan di Indonesiabisa bangkit kembali dari keterpurukan. Para debitur juga harus memenuhi kewajiban kreditnya agar baik pihak kreditur dan debitur sama-sama untung dan eksis di tengah bayang-bayang pandemi ini. Kebijakan relaksasi kredit menjadi tameng untuk pelaku UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia agar tetap eksis dan bisa meraih kembali kejayaan seperti masa sebelum pandemi.

Aditya Pancar Kusumandaru
Mahasiswa PKN STAN

BERITA REKOMENDASI