Pengganti Achandra

Editor: Ivan Aditya

PASCAPEMBERHENTIAN Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Achandra Tahar telah muncul wacana baru tentang penggantian Menteri ESDM. Sejumlah kalangan, termasuk Pelaksana Tugas Menteri ESDM Luhut Binsar Panjaitan mengusulkan untuk mengangkat kembali Achandra sebagai Menteri ESDM, setelah proses naturalisasi selesai. Namun, tidak sedikit pula berbagai pihak yang menyuarakan untuk menggantinya dengan menteri yang baru.

Sehebat apa pun, terbongkarnya status kewarganegaraan Achandra telah menorehkan stigma buruk. Tidak hanya bagi Achandra saja. Stigma keteledoran bisa juga menimpa Presiden Joko Widodo, yang memutuskan pengangkatan Achandra. Dengan stigma itu, pengangkatan kembali Achandra sebagai Menteri ESDM dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan bagi Pemerintahan Jokowi, yang sewaktu-waktu bisa dimunculkan kembali oleh pihak-pihak tertentu.

Barangkali kekeliruan keputusan penunjukan Archandra bisa menjadi pelajaran berharga bagi Presiden Jokowi untuk memilih pengganti Achandra sebagai Menteri ESDM yang baru. Mengingat Kementerian ESDM mempunyai peranan yang sangat strategis, penetapan Menteri ESDM harus didasarkan atas kriteria terukur dan permasalahan yang dihadapi sektor ESDM, tidak semata-mata didasarkan atas keahlian teknis.

Pertama, Menteri ESDM harus memiliki integritas kebangsaan yang tinggi. Pasalnya, banyak lahan migas dan mineral yang dikuasai kontraktor asing akan berakhir masa kontraknya dalam waktu dekat ini. Sesuai dengan konstitusi, Menteri ESDM harus memutuskan pengembalian kekayaan alam tersebut kepada negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran perusahaan asing. Agar keputusan tidak melanggar konstitusi, Menteri ESDM harus berani memutuskan untuk mengembalikan pengelolaan kekayaan alam kepada negara, bukan malah memperpanjang kontrak kepada kontraktor asing.

Kedua, salah satu permasalahan potensial yang dihadapi sektor ESDM adalah menurunnya produksi minyak dan gas (Migas) secara signifikan, yang diperkirakan pada saatnya cadangan migas akan habis. Dalam kondisi tersebut, seorang Menteri ESDM harus mempunyai paradigma bauran energi. Tidak bisa lagi Menteri ESDM mengabaikan pengembangan bauran energi yang dibutuhkan untuk menjaga ketahanan energi. Bauran energi tersebut di antaranya: energi panas bumi, angin, matahari, bio-massa, termasuk energi nuklir.

Ketiga, Menteri ESDM harus seorang profesional yang nonpartisan. Kendati, anggaran APBN Kementerian ESDM relatif kecil dibanding kementerian lain, tetapi Menteri ESDM mempunyai kewenangan sangat besar dalam memutuskan pengelolaan kekayaan alam, yang nilainya bisa mencapai ribuan triliun rupiah. Amat riskan mengangkat Menteri ESDM berasal dari partai politik. Alasannya, sistem kepartaian di Indonesia yang selama ini belum kondusif telah memicu perilaku koruptif pejabat di pelbagai lini. Fakta menunjukkan adanya beberapa menteri, anggota DPR dan ketua partai politik telah diprodeokan oleh KPK pada saat meraka sedang menduduki jabatannya.

Tanpa mempertimbangkan ketiga kriteria tersebut, Menteri ESDM terpilih dikhawatirkan tidak dapat memberikan kontribusi dalam pengelolaan kekayaan alam untuk memberikan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat. Padahal ini sesuai dengan amanah konstitusi.

(Fahmy Radhi. Dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis UGM, mantan Anggota Tim Antimafia Migas. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Kamis 25 Agustus 2016)

BERITA REKOMENDASI