Penyusutan Lahan Pertanian dan UU Ciptaker

Editor: KRjogja/Gus

Belum genap dua pekan pascaperingatan Hari Tani, UU Cipta Kerja disahkan. Pengesahan yang bisa menjadi hadiah kelam bagi Hari Tani khususnya berkaitan dengan adanya perubahan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tercantum dalam RUU Cipta Kerja. Karena perubahan satu pasal ini memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap jumlah lahan pertanian yang menyokong kebutuhan pangan masyarakat serta memberikan dampak bagi nasib petani di Indonesia.
Sudah 60 tahun UUPA berlaku hingga saat ini namun keberadaannya masih memiliki marwah yang luar biasa. Perjalanan panjang dalam proses pembentukannya kurang lebih selama 12 tahun nyatanya memang tidak main-main dan tidak memikirkan kepentingan pribadi atau politiknya semata. Para pembentuk undang-undang ini benar-benar memikirkan nasib Bangsa Indonesia tidak hanya sebatas satu tahun, lima tahun atau sepuluh tahun. Namun hingga puluhan tahun ke depan.

Masih Agraris

UUPA ini sendiri dapat dikatakan sebagai sebuah persembahan bagi masyarakat tani Indonesia yang kala itu masih agraris dan sektor pertanian maupun pangan bisa dikatakan sebagai persoalan hidup matinya suatu bangsa. Salah satu tujuan dilahirkannya UUPA adalah meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat adil dan makmur.
Namun, perubahan Pasal 44 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam RUU Cipta Kerja justru menghianati tujuan utama dari UUPA. Berbagai kemudahan diberikan dalam rangka alih fungsi lahan untuk kepentingan umum terhadap lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah dengan menghapus empat (4) syarat utama. Seperti adanya kajian kelayakan strategis, penyusunan rencana alih fungsi lahan, dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik serta disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
Penghapusan ini jelas akan berdampak pada penyusutan lahan pertanian. Keempat persyaratan yang sudah ada sebelumnya saja masih belum mampu menekan laju penyusutan lahan pertanian apalagi ketika persyaratan ini dihapuskan dan hanya digantikan dengan kalimat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seharusnya keempat persyaratan yang sudah ada sebelumnya lebih dipertajam dan didukung dengan persyaratan tambahan agar menghindari penyusutan lahan pertanian dengan mengatasnamakan kepentingan umum.

Nasib Petani Gurem

Ketika persyaratan berkaitan dengan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang sudah diakomodir secara terperinci kemudian dihapuskan, bagaimana dengan nasib jumlah lahan pertanian kita yang kian hari kian menyusut? Bagaimana pula dengan nasib para petani atau buruh tani atau bahkan petani gurem kita? Haruskan negeri agraris ini kemudian rela ‘menyerahkan’ begitu saja lahan pertanian kita yang memang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dialihfungsikan demi infrastruktur? Haruskah kemudian selalu bergantung pada negara lain demi memenuhi kebutuhan pangan rakyat?
Pertanyaan yang sangat mengharu-biru. Bagaimana tidak? Indonesia menyebut diri dan dielu-elukan, dibanggakan sebagai negara agraris, apa nyatanya sekarang? Sebutan Indonesia sebagai negara agraris hanya tinggal sebuah cerita bagi anak cucu kita. Keterbatasan jumlah lahan pertanian yang kian hari kian berkurang. Di sisi lain didukung jumlah petani yang lebih tepat disebut buruh tani karena mayoritas mereka mengerjakan lahan pertanian milik orang lain. Atau bahkan petani gurem karena kepemilikan lahan pertanian mereka sangat minim sekali.
Kini nasibnya petani kian tak menentu, karena omnibus law, UU Cipta Kerja.

 

Mustika Prabaningrum Kusumawati SH MH

Dosen Hukum Agraria FH UII

BERITA REKOMENDASI