Peranan Farmakoekonomi Diera Jaminan Kesehatan Nasional

Editor: Ivan Aditya

UNDANG-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan setiap orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumberdaya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Dalam usaha untuk meningkatkan kualitas kesehatan di Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia membuat Rencana Strategis tahun 2015-2019 yang dijalankan melalui Program Indonesia Sehat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan layanan kesehatan. Usaha pemerataan dan peningkatan kualitas kesehatan ini tercermin dalam suatu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dalam perjalanannya menerapkan prinsip-prinsip farmakoekonomi.

Farmakoekonomi merupakan bidang ilmu yang mengukur dan membandingkan antara biaya dan hasil dari suatu pengobatan. Farmakoekonomi mempertimbangkan faktor klinis (efektivitas) dan faktor ekonomi (biaya) dapat membantu pembuat kebijakan dalam penentuan pilihan dari berbagai alternatif pengobatan sehingga hasil yang diberikan lebih efisien dan ekonomis. Dewasa ini, farmakoekonomi telah diterapkan di banyak negara, termasuk Indonesia yang ditunjukkan dengan adanya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mencakup Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program JKN ini terbentuk berdasar komitmen global dalam resolusi WHA ke-68 tahun 2005 di Jenewa yang menganjurkan adanya Universal Health Coverage (UHC) di setiap negara. JKN memberikan perlindungan kesehatan melalui pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan bagi orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar pemerintah. Dalam menjalankan program JKN, pemerintah membentuk suatu badan yakni Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) khususnya BPJS Kesehatan. Berdasarkan Permenkes RI No. 28 Tahun 2014, prinsip-prinsip dalam JKN meliputi: dana dengan manfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat; standar pelayanan medis yang cost effective dan rasional; pelayanan terstruktur, efisien dan efektif.

Melalui program JKN, Indonesia ingin mencapai jaminan kesehatan semesta pada tahun 2019 dimana untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan fasilitas kesehatan yang sesuai. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa semua orang Indonesia dapat menggunakan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Pada prinsipnya, penggunaan pelayanan kesehatan harus bisa menjamin bahwa penggunaan pelayanan kesehatan tidak menyebabkan pihak pengguna mengalami kesulitan keuangan. Prinsip tersebut menggunakan penerapan farmakoekonomi dimana cost-effectiveness pengguna pelayanan kesehatan yang meliputi biaya dan efek diperhitungkan sehingga pengguna layanan kesehatan dapat memperoleh hasil yang maksimal.

Farmasi berperan dalam menjamin pelayanan yang cost-effective dan berkelanjutan yang mengacu pada tiga aspek utama, yakni aksesibilitas, keterjangkauan dan penggunaan obat rasional. Dalam upaya pencapaian cost-effectiveness, perlu disusun standarisasi biaya dan tarif pelayanan kesehatan yang dapat dijadikan acuan, baik bagi fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) maupun BPJS kesehatan. Standarisasi tarif pelayanan di fasyankes primer dilakukan dengan menghitung standar besaran kapitasi bagi masing-masing jenis fasyankes primer dan penyusunan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama di Fasyankes Primer. Untuk fasyankes rujukan, standarisasi tarif pelayanan dilakukan dengan menyempurnakan perhitungan Indonesian Case Based Group (INA-CBGs). Review paket manfaat dan iuran dilakukan secara berkala setiap dua tahun sekali termasuk analisis average claim cost, analisis utilisasi, dan analisis upah pekerja.

Selain BPJS, pemerintah juga membuat Formularium Nasional (Fornas) sebagai acuan pemilihan obat yang aman, berkhasiat, bermutu, terjangkau dan berbasis bukti ilmiah merupakan cerminan penerapan farmakoekonomi. Formularium berisi daftar lengkap dari obat-obatan yang harus disediakan dalam fasilitas kesehatan. Formularium nasional ini merupakan dasar untuk penggunaan obat-obatan yang akan digunakan pada sistem jaminan kesehatan nasional yang berlangsung saat ini. Namun dalam Fornas ini hanya dimuat daftar produk dengan nama generik, kegunaan dan formulasi obat, tidak dengan spesifikasi harga atau merek.  Kajian biaya sedang dilaksanakan untuk mengantisipasi kebutuhan dana untuk pengadaan obat-obatan dan tidak adanya data yang memadai menyebabkan perlunya pengkajian biaya ini. Maka dari itu diperlukan pula sistem nasional yang berfungsi untuk memantau pengadaan, distribusi, konsumsi dan pengeluaran untuk obat-obatan dan teknologinya sehingga kebutuhan anggaran dapat terencana dengan baik.

Dalam mendukung penerapan farmakoekonomi di era JKN, perbaikan kesalahan belanja farmasi perlu dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran farmasi. Indonesia menunjukan angka 33 persen untuk pengeluaran farmasi, bahkan dari perhitungan terpisah nilainya lebih tinggi lagi, yakni sebesar 44 persen menurut angka NHA (National Health Account). Terlepas dari hal tersebut perlu adanya perbaikan diagnosis sebagai langkah untuk menyimpan kelebihan belanja farmasi tersebut. Dari data yang diungkapkan dalam studi Dunlop (2013) ditemukan bahwa 42 persen dari resep antibiotik yang ditulis didua rumah sakit tidak diperlukan, 34 persen dari pengobatan demam berdarah yang diberikan pada pasien tidak diperlukan. Perlu adanya tinjuan yang lebih sistematis untuk efisiensi dan rasionalisasi pengobatan, sehingga prinsip farmakoekonomi tetap tercapai.

Dengan demikian diharapkan dengan adanya prinsip farmakoekonomi pemerintah dapat menggunakannya sebagai regulator dalam sistem JKN baik dalam pemilihan obat formularium maupun layanan kesehatan, yang kemudian akan dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan.

(Daniel Lintang, Putri Ani, Erica, J Fajar dan Agatha, Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma)

BERITA REKOMENDASI