Perbankan Makin Penting, (Kantor) Bank Tidak

Editor: Ivan Aditya

“BANKING is necessary, banks are not" (Bill Gates, 1994). Artinya, kegiatan perbankan penting, tetapi kantor bank tidaklah penting. Demikian kata pendiri perusahaan TI terbesar, Bill Gates. Pada tahun itu, kegiatan perdagangan online di AS barulah menggeliat, tetapi kegiatan perdagangan melalui pos (mail order) sudah sangat populer. Pembayaran transaksi masih sering dilakukan dengan kartu kredit, karena transfer dana secara online belum dimungkinkan.

Kini setelah hampir 30 tahun kemudian, pendapat Bill Gates semakin terlihat kenyataannya. Bank-bank besar tidak lagi secara massif membuka kantor cabang baru dengan ukuran besar. Paling-paling bank membuka cabang di gedung-gedung perkantoran, kampus-kampus, mal, atau fasilitas publik lainnya. Karyawannya pun paling 2-3 orang, tetapi mereka sudah dilengkapi dengan komputer yang terkoneksi ke server pusat. Nasabah dapat menikmati layanan perbankan yang sama dengan ketika mereka mendatangi kantor pusat bank.

Bank Daerah

Mengapa kantor bank semakin tidak penting lagi? Ada satu faktor utama yang menyebabkan hal itu, yaitu teknologi informasi terutama adanya aplikasi perbankan berbasis ponsel. Aplikasi perbankan yang tahun 2000an yang lalu baru terbatas untuk memeriksa saldo dan melakukan transfer dana antarbank, kini sudah dapat dilakukan untuk melakukan berbagai jenis transaksi. Selain transfer dana, aplikasi perbankan berbasis ponsel juga dapat dipakai untuk membayar kewajiban rumah tangga sehari-hari.

BPD DIY sebagai bank daerah, sudah belasan kali mendapat penghargaan sebagai bank daerah terbaik. Kini saatnya memikirkan untuk mulai memasuki era perbankan berbasis ponsel. Aplikasi ini akan menjadikan BPD DIY sejajar dengan bank nasional yang sudah lebih dulu menyediakan layanan ini. Dan untuk membangun aplikasi ini tidaklah sulit. Yang sulit adalah menerapkan sistem keamanan agar tidak mudah dijebol para peretas. Namun tim BPD DIY tidak harus belajar dari awal sendirian, karena dapat belajar dari otoritas yang sudah memiliki knowledge base tentang sistem keamanan perbankan berbasis mobile. Ada BI, OJK, dan asosiasi perbankan.

Sebelum menyediakan aplikasi mobile banking, BPD DIY harus memenuhi aturan untuk membuat internet banking. BPD DIY sudah memenuhi syarat itu, karena sudah memiliki status BUKU II. Untuk membuat aplikasi ini, BPD DIY juga tidak perlu merancang dari nol. Sudah banyak contoh yang bisa didapat, baik dari dalam maupun bank luar negeri. Apalagi, banyak perguruan tinggi di Yogya yang memiliki jagoan-jagoan sistem informasi.

Dengan adanya aplikasi mobile banking, dan tentunya internet banking, nasabah akan sangat dimudahkan melakukan urusan perbankan. Saat ini, hanya untuk memeriksa saldo saja, nasabah harus mencari ATM. Itu harus dilakukan secara sambil lalu, misalnya ketika nasabah sedang ke kantor, ke mal, atau pergi ke tempat lain. Tak perlu lagi nasabah berdandan rapi keluar rumah hanya untuk memeriksa saldo dan ternyata saldonya belum bertambah. Apabila BPD DIY bisa menyediakan aplikasi ini, bisa jadi menjadi bank daerah pertama yang memiliki aplikasi mobile banking.

Sekarang bank sudah mendapat pesaing yang bukan bank, tetapi dapat menjalankan fungsi perbankan. Misalnya PayPal, yang menerima nasabah dengan mudah, hanya melalui alamat email dan data standar lainnya. Nasabahnya dapat menghubungkan rekening PayPal dengan rekening bank nasional. Selanjutnya, nasabah dapat menyimpan dana hingga 190 mata uang asing, tanpa biaya administrasi! Transfer ke bank nasional pun gratis, asal lebih dari Rp 1,5 juta.

Selain PayPal, operator seluler juga sudah menyediakan layanan bagi pelanggannya untuk menyimpan dana melalui nomor ponselnya, yang kemudian dapat dipakai untuk berbelanja di toko-toko jejaring dan supermarket. Bahkan layanan angkutan online seperti GoJek, sudah menyediakan alat bayar GoPay, yang memungkinkan nasabah menyimpan dana di akunnya, lalu dipakai untuk bertransaksi atau ditransfer ke pengguna lainnya. Selamat ulang tahun BPD, semoga BPD DIY segera memasuki dunia daring.

(Dr Wing Wahyu Winarno MAFIS CA, Ak. Pengurus ISEI Cabang DIY, Dosen STIE YKPN dan nasabah DIY. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Kamis 14 Desember 2017)

PERSOALAN pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulonprogo semakin menjadi-jadi. Teranyar, warga di sekitar lokasi menolak digusur karena cara yang dilakukan pemerintah dirasa tidak etis. Sementara, pemerintah merasa sudah mengikuti prosedur aturan dan administratif yang ada. Namun, belakangan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) melihat adanya beberapa pelanggaran, salah satunya pelanggaran HAM dengan memaksa warga untuk pindah. Polemik pembangunan seperti ini wajar karena perbedaan cara pandang. Pemerintah merasa sudah memiliki regulasi di dalam melakukan penggusuran. Sementara rakyat dan YLBHI merasa hal tersebut tidak dikomunikasikan dengan baik.

Fenomena ini mengajak kita harus meninjau kembali, bagaimana cara melakukan pembangunan : apakah hanya merujuk kepada rambu-rambu regulasi atau perlu dilengkapi pendekatan persuasif. Dari sisi pemerintah, aspek regulasi tentu menjadi acuan. Sementara dari sisi rakyat, pendekatan persuasif lebih penting untuk dikedepankan. Perbedaan kepentingan inilah yang menjadi sumber permasalahan di dalam pembangunan Bandara NYIA. Sehingga, menimbulkan pertanyaan soal manakah aspek yang harus didahulukan, regulasi ataukah persuasif?

Riwayat Pembangunan

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu melacak riwayat pembangunan. Jika melihat tren, pembangunan kerap dimulai dari aspek regulasi. Dengan mengedepankan regulasi, maka pembangunan dianggap sah untuk mulai dilakukan. Namun, cara ini tidak semata-mata menciptakan win-win solution. Sebagai contoh, pemerintahan Buddhadeb Bhattacharjee di West Bengal, India sukses melakukan penggusuran lahan pertanian menjadi industri dengan mengedepankan regulasi. Namun, ternyata cara ini menimbulkan persoalan ketika penggusuran lahan tidak diikuti oleh alih profesi bagi petani dari tradisional menjadi industrial. Hal ini berakibat cukup fatal karena tidak sedikit warga yang kehilangan pekerjaan (Sarkar, A 2007 ‘Development and Displacement: Land Acquisition in West Bengal’, Economic and Political Weekly, Vol. 42, No. 16, April, pp. 1435-1442).

Contoh penggusuran sebagai bagian dari pembangunan di West Bengal, India dapat dijadikan bahan pelajaran bagi Pemerintah DIY maupun Kulonprogo. Pelajaran tersebut harus dilihat secara cermat, jika tidak, maka warga akan terus resisten terhadap proses pembangunan. Lantas, bagaimana agar proses pembangunan dapat dilakukan secara win-win solution? Terdapat dua cara: pendekatan persuasif dan pendekatan peraturan sesuai permintaan.

Pertama, pendekatan persuasif dapat dilakukan melalui blusukan, seperti yang dilakukan Presiden Jokowi ketika menjadi Walikota Surakarta. Pendekatan ini terdengar usang, namun masih relevan untuk melihat harapan riil rakyat terhadap pembangunan. Terbukti, ketika itu Presiden Jokowi sukses merelokasi 989 pedagang kaki lima dengan cara makan bersama sebanyak 54 kali. Cara ini dapat ditiru mengingat masih banyaknya warga yang menolak untuk pindah. Sehingga, posisi ini dapat menjadi peluang pemerintah untuk melakukan persuasi. Namun, patut dicatat bahwa pendekatan ini membutuhkan keluwesan pemerintah dalam mengutarakan maksud pembangunan. Sebab, rakyat bukan lagi orangorang yang tidak mengerti soal sisi untung rugi sebuah pembangunan. Sebaliknya, rakyat justru semakin kritis. Lalu, bagaimana cara mengakomodasi hal tersebut?

Meletakkan Rakyat

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pendekatan kedua yaitu pendekatan peraturan sesuai permintaan perlu diterapkan. Berbeda dengan pendekatan regulasi konvensional, pendekatan regulasi berdasarkan permintaan mengajak rakyat untuk bersama-sama mencermati apa saja kebutuhan yang diinginkan dari proses pembangunan. Singkatnya, pendekatan ini tidak hanya menempatkan pemerintah sebagai aktor tunggal penyusunan regulasi, namun juga meletakkan rakyat di dalam posisi yang sama. Namun, perlu dicermati bahwa pendekatan ini mensyaratkan blusukan dengan usaha agar kebutuhan semua pihak dapat terakomodasi.

Barangkali, kedua pendekatan tersebut dapat menjadi referensi bagi pemerintah DIY maupun Kulonprogo di dalam meredam konflik pembangunan NYIA. Lebih lanjut, kedua pendekatan ini juga dapat dijadikan acuan untuk meminimalisir potensi konflik yang serupa di masa depan. Jangan abaikan rakyat di dalam perumusan regulasi. Sebaliknya, libatkanlah rakyat dengan semangat governance. Semangat utama dari governance adalah kolaborasi. Sehingga pemerintah harus belajar melihat rakyat sebagai mitra, bukan objek pembangunan.

(Satria Aji Imawan SIP MPA. Alumni Master of Public Administration, University of Exeter, Inggris. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Kamis 14 Desember 2017)

 

BERITA REKOMENDASI