Perempuan Pekerja Migran, Dilema Rp 140 Triliun

Editor: Ivan Aditya

PERSERIKATAN Bangsa-bangsa (PBB) mengakui Hari Perempuan Internasional (International Women’s Day – IWD) sejak 1975 dan diperingati setiap 8 Maret. Pengakuan PBB merupakan muara ‘sungai perjuangan’ kaum perempuan dari New York (Amerika Serikat) hingga Eropa (Jerman, Prancis). Yang semua mengusung isu global tentang perempuan — pada awal abad baru tahun 1900-1910.

Isu global tersebut, timbulnya kesadaran koletif perempuan tentang pentingnya kesetaraan dan keadilan jender secara utuh dalam politik, ekonomi, sosial dan budaya. Meski hingga saat ini ‘ruh’Hari Perempuan Internasional, lebih berat pada kesetaraan dan keadilan jender dalam hal politik dan ekonomi/bisnis. Hal ini tak lepas dari akar lahirnya IWD yang dimotori perempuan buruh yang terdiskriminasi hak atas upah maupun hak atas jaminan terkait dengan kodrat keperempuanan.

Lebih Maju

Sesungguhnya bangsa kita lebih maju. Karena di Jawa, tahun 1879 telah lahir RA Kartini dengan konten pemikiran perjuangan senada. Kartini lebih fokus pada pendidikan perempuan sebagai pintu gerbang memperbaiki keadaan. Juga fokus pada pemberdayaan kemandirian ekonomi praktis agar perempuan mampu berpenghasilan. Dalam film ‘Kartini’ garapan Hanung Bramantya, digambarkan Kartini tegas melawan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Mengacu tema IWD 2018 ini, press for progress menyuratkan semangat, inilah saatnya menekan para pemangku kebijakan agar total dan fokus berpihak dan solutif terhadap isuisu perempuan yang masih terbengkalai. Dari sekian banyak isu perempuan untuk merefleksikan IWD 2018 ini, kita teropong perempuan pekerja di luar negeri (migran). Mereka merupakan potret dari rentetan kasus: harus mencari nafkah, tak ada lapangan pekerjaan, mencoba peruntungan di negeri orang – dan harus berisiko mendapat kekerasan.

Pemerintah hendaknya makin membuka mata lebar melihat dan menyikapi upaya mereka untuk mempertahankan hidup, bekerja halal dan tidak mengemis. Negara harus melindungi dengan konstitusi dan sistem pendampingan yang bergaransi keamanan. Harus diakui, negara butuh mereka. Seperti dikatakan Melanie Subono yang dikenal sebagai pejuang pekerja migran, dari sekitar 9,5 juta pekerja migran, 65% perempuan — ternyata menyumbang devisa kepada negara hingga Rp 140 triliun. Jumlah yang lebih banyak dari bisnis rokok. Alangkah ironis, jika negara abai pada pendampingan.

Pro – kontra bekerja di luar negeri sektor domestik membuahkan moratorium tahun 2015. Namun tahun 2016, tetap ada 2.300 orang ke luar, dan 2.670 orang pada tahun 2017 – komposisi 60% perempuan. Menurut Melanie Subono, tak ada satu pun perempuan yang bercita-cita bekerja di luar negeri. Rata-rata alasan, terpaksa harus mencari nafkah. Sementara di negeri sendiri tak ada kesempatan bekerja yang layak dan memadai. Mereka tergiur gaji, tanpa memikirkan risiko pekerjaan terutama yang terkait dengan kekerasan dan kriminal.

Perempuan pekerja migran menjadi dilematis. Rentan tindak kekerasan, sudah pasti. Kasus kematian Adelina, tetap menjadi sorotan publik. Adelina adalah pekerja migran sektor domestik menjadi korban penyiksaan yang keji hingga tewas. Masyarakat mencatat, Adelina adalah satu dari 192 orang pekerja migran yang meninggal dunia pada rentang 2013 hingga Februari 2018. Adelina, salah satu dari ratusan ribu perempuan Indonesia yang ditempatkan untuk bekerja di luar negeri setiap tahunnya.

Gaji

Data Statistik Penempatan BNP2TKI menunjukkan penempatan pekerja migran asal Indonesia 60% didominasi perempuan pada rentang tahun 2011-Januari 2018. Tingginya arus migrasi pekerja migran perempuan, pada kenyataannya juga diiringi dengan tingginya kasus pekerja migran perempuan. Di tahun 2017, 84% kasus yang diterima Migrant Care adalah kasus pekerja migran perempuan meliputi: perdagangan orang, kontrak kerja, asuransi, dokumen, dan gaji.

Terkait generasi milenial ‘penikmat’teknologi internet, paralel dengan perubahan global pada konsep somah baru (Partini, 2017) , pasangan tidak selalu tinggal satu kota (commuter familiy). Pemaknaan generasi milenial terhadap keluarga juga signifikan terjadi proses ‘domestifikasi peran ayah’. Maka dalam tahun-tahun mendatang pekerja migran adalah hal lumrah. Jika saat ini persentase perempuan 60%, besar kemungkinan akan terus bertambah. Fenomena seperti inilah yang harus jeli dilihat negara, sehingga dapat menyiapkan regulasi tepat. Ibarat sedialah payung sebelum hujan.

(Esti Susilarti. Jurnalis pemerhati masalah perempuan. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Kamis 8 Maret 2018)

BERITA REKOMENDASI