Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Editor: Ivan Aditya

BELUM lama Pemerintah mengesahkan undang-undang terbaru yang mengatur tentang pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri mengganti Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dalam UndangUndang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, tidak lagi ditemukan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI), melainkan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Minggu, (18/3) menjadi sejarah tersendiri bagi Pemerintah Indonesia atas pelaksanaan eksekusi mati seorang PMI asal Bangkalan Madura, Jawa Timur, Muhammad Zaini Misrin. Eksekusi dijatuhkan karena dugaan pembunuhan yang dilakukan PMI pada majikannya di Arab Saudi tahun 2004. Berdasarkan informasi, Misrin merasa ditekan untuk kemudian harus mengiyakan apa yang dituduhkan. Selain itu, penerjemah tidak memberikan objektivitasnya dalam mendampingi Muhammad Zaini Misrin. Sehingga ada ketidaksesuaian antara apa yang diterjemahkan dengan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Berbagai upaya juga telah dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan kasus tersebut, mulai dari pendampingan hingga langkah pemerintah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas kasus ini sebanyak dua kali. Sejatinya eksekusi tidak akan dilaksanakan selama proses hukum masih berjalan. Hal yang sangat disayangkan dari eksekusi mati atas Muhammad Zaini Misrin ini ialah tanpa adanya notifikasi dari Pemerintah Arab Saudi pada Pemerintah Indonesia untuk dilaksanakannya eksekusi. Apalagi proses PK kedua oleh Pemerintah Indonesia belum selesai.

Bentuk Perlindungan

Lalu, seperti apakah bentuk perlindungan yang seharusnya diterima oleh Pekerja Migran Indonesia? Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI bahwasanya seorang warga negara Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri, wajib untuk memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 undang-undang tersebut. Dan hubungan antara PMI dengan Pemberi Kerja adalah suatu hubungan kerja yang berdasarkan atas perjanjian kerja antara PMI dengan Pemberi Kerja. Didalamnya memuat unsur pekerjaan, upah dan perintah serta adanya waktu yang ditentukan keduabelah pihak. Dengan tambahan ketentuan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dapat diperpanjang dihadapan pejabat yang berwenang di Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan PMI.

Dengan mendasarkannya pada Pasal 21 ayat (1) huruf d dan f Undang-undang tentang Perlindungan PMI, perlindungan selama bekerja yang diperoleh oleh seorang PMI selama bekerja di luar negeri antara lain fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan, serta pendampingan, mediasi, advokasi. Dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum setempat. Ditambahkan pada ayat (2), ketentuan perlindungan sebagaimana dimaksud diatas dilakukan dengan tidak mengambilalih tanggung jawab pidana dan/atau perdata PMI dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum kebiasaan dan Hukum Internasional.

Kasus eksekusi mati PMI bukan satu dua kali terjadi. Hal ini perlu menjadi pembelajaran bersama bagi masyarakat dan pemerintah untuk mencegah terjadinya kasus serupa terjadi kembali. PMI memiliki alasan tersendiri untuk bekerja di luar negeri, alasan terkuat untuk bekerja di luar negeri ialah adanya income yang besar jika dibandingkan bekerja di Indonesia. Maka perlu perhatian pemenuhan persyaratan sebagaimana ketentuan perundangan. Jangan sampai ada pemalsuan dokumen apapun demi pemenuhan persyaratan.

Ilegal

Untuk meningkatkan skill, calon PMI juga memiliki hak untuk diberikannya pelatihan kerja sebelum berangkat kerja ke luar negeri. Dan menjadi kewajiban calon PMI untuk mengikuti pelatihan kerja tersebut. Selain itu Pekerja Migran Indonesia juga harus menjalankan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang.

Pemerintah juga memiliki tugas berat untuk dapat melakukan pengawasan terhadap Pemberangkatan PMI ke luar negeri. Tugas berat tersebut ialah untuk dapat menekan angka PMI yang berangkat ke luar negeri tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang, yang disebut PMI ilegal. Mengingat jumlah PMI yang berangkat keluar negeri banyak yang berstatus ilegal. Status ilegal tersebut tentu memiliki dampak tersendiri terhadap penerapan per lindungan PMI di luar negeri nantinya

(Ayunita Nur Rohanawati SH MH. Dosen Hukum Ketenagakerja Fakultas Hukum UII. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Kamis 22 Maret 2018)

BERITA REKOMENDASI