Perpu Ormas Anti – Pancasila

Editor: Ivan Aditya

PASCA kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, tampaknya iklim perselisihan dengan membawa sentimen agama masih saja berlangsung. Wacana rekonsiliasi yang coba digulirkan oleh beberapa pihak untuk segera menyudahi perdebatan mengenai SARA sepertinya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Masih ditemukan dalam ruang publik kita maupun media sosial saling tuding anti-Pancasila, anti-NKRI, dan kelompok intoleran yang dialamatkan kepada satu atau dua kelompok/golongan tertentu.

Tentunya sikap ini sangat disayangkan di tengah-tengah keinginan kita untuk mengembalikan rasa toleransi dan kebhinnekaan. Labelisasi yang dilakukan sebagian masyarakat menunjukkan bahwa mereka sebenarnya belum dewasa dalam melihat realitas secara objektif. Adapun langkah antisipatif yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah adanya recana mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Pembubaran Ormas Anti Pancasila.

Beberapa waktu yang lalu muncul petisi yang mengharapkan dukungan dari masyarakat agar pemerintah segera membubarkan ormas, khususnya ormas Islam, yang selama ini ‘dianggap’ melakukan tindakan radikal. Secara umum, persoalan tersebut harus dilihat secara jernih dan objektif. Atau pertanyaan kritisnya, siapa sebenarnya ormas atau kelompok Islam yang radikal tersebut?

Jika melihat perdebatan di masyarakat, beberapa ormas yang diidentifikasi sebagai kelompok radikal adalah mereka yang selama ini meneriakkan gagasan atas Negara Khilafah Islam atau mereka yang selama ini tindak tanduknya dalam memerangi aktivitas kemungkaran (amar maíruf nahi munkar) menggunakan model sweping. Titik perhatiannya kemudian, tidak semua orang melihat realitas sosial tersebut sebagai sebuah aksi radikal. Berpijak pada latar belakang inilah, penting kemudian mendudukkan persoalan atas labelisasi kepada ormas atau kelompok Islam yang ëdianggapí radikal.

Negara dalam konteks ini harus segera mengambil sikap, artinya dengan sigap dan bijak melakukan proses dialogis untuk menyelesaikannya. Kenapa harus dengan mekanisme yang dialogis, karena pelabelan atas ormas Islam radikal masih dalam koridor pendefinisian yang perlu dicari variabel-variabel penguatnya. Jika memang nantinya dalam penyelidikan dan proses dialogis dinyatakan ormas Islam tersebut secara kuat membawa pesan-pesan radikal, tentunya sudah menjadi kewajiban negara untuk membubarkannya. Akan tetapi jika tidak ditemukan, maka negara juga harus bersikap adil dan segera melakukan upaya rekonsiliasi secara serius untuk menghentikan hujatan-hujatan yang mengarah pada fitnah radikalisme atas ormas-ormas Islam, artinya pada konteks ini harus objektif.

Negara ini secara ideologis telah menjadikan Pancasila sebagai dasar bernegara, untuk itulah bisa disepakati bersama bahwa sampai kapanpun Bangsa Indonesia tidak akan menjadi Negara Agama, apalagi Negara Sekular. Adapun gagasan kekhilafahan yang diangkat oleh salah satu ormas Islam perlu disikapi secara moderat, dalam artian jika hanya sebatas gagasan dimana gagasan tersebut lahir dari bacaan mereka atas nash-nash Alquran dan sebagai upaya mendalam ajaran agama, pada titik ini sepertinya tidak perlu kita persoalkan. Akan tetapi, jika gagasan tersebut menyeruak hingga mendorong keinginan untuk mengganti ideologi negara maka perlu ada pensikapan yang tegas. Sebenarnya sederhana, jika Pancasila kita pahami sebagai bagian dari ajaran Islam maka sejatinya negara ini telah menjalakan syariat agama.

Persoalan ini harus segera diselesaikan, agar kita tidak lagi terjebak pada romantisme perdebatan agama dan negara yang sejatinya sudah selesai. Jangan sampai masyarakat berlarut-larut dibuat gelisah dengan adanya perselisihan antar kelompok yang justru akan memperkeruh proses kebangsaan kita. Saat ini diperlukan tawaran rekonsiliasi yang lebih menenteramkan, yang menghilangkan semua bentuk labelisasi dan stigma negatif atas elemen masyarakat, baik yang berbasis agama, suku, dan golongan.

Kebhinnekaan kita ini adalah anugerah dan fitrah, maka yang perlu diperjuangkan adalah persatuannya. Dan salah satu cara yang paling efektif yakni dengan menghilangkan rasa curiga di antara elemen bangsa. Sudahi labelisasi dan saling menuding sebagai kelompok radikal, karena hal tersebut hanya akan memperkeruh rasa solidaritas kebangsaan. Mari hadirkan proses demokrasi yang Pancasilais. Dimana negara harus hadir secara institusional untuk mengawal Pancasila sebagai ruh dari kehidupan berbangsa dan bernegara.

(Agung SS Widodo. Pusat Studi Pancasila UGM dan Dosen Kewarganegaraan UIN Sunan Kalijaga. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Kamis 13 Juli 2017)

BERITA REKOMENDASI