Pertumbuhan Ekonomi

Editor: Ivan Aditya

BELAKANGAN ini istilah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas seakan menjadi mantra yang harus diucapkan para pejabat pengambil kebijakan dan para akademisi dalam setiap diskusi atau seminar tentang pembangunan ekonomi di tanah air. Karakteristik pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan yang relatif tinggi, berkelanjutan, merata, dan menciptakan lapangan kerja. Suatu pertumbuhan ekonomi yang ideal!

Memang, data yang ada menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif tinggi selama satu dekade terakhir ini, yakni di atas 5% per tahun dan termasuk tertinggi di dunia bersama China, Brazil, India, dan Afrika Selatan. Pada 2016 ini, menurut World Economic Outlook Database 2016, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan sekitar 5%, lebih tinggi dari Malaysia dan Thailand yang masing-masing tumbuh hanya 4,3% dan 3,2%. Tapi pertanyaan: apakah pertumbuhan ekonomi Indonesia itu dinikmati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia secara merata? Bagaimana pembagian kue nasional yang semakin besar tersebut dibagikan baik secara perorangan maupun secara regional?

Sayangnya, jawaban dari kedua pertanyaan tersebut tampaknya agak kurang menggembirakan. Trend distribusi pendapatan secara perorangan di Indonesia semakin memburuk. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien Gini Indonesia yang semakin meningkat dari 2003-2015. Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2003 sebesar 0,32, meningkat menjadi 0,364 pada 2007, menjadi 0,38 pada 2010, naik lagi menjadi 0,413 pada 2013, dan pada 2015 mencapai angka terburuk sepanjang sejarah ekonomi Indonesia yakni 0,43. Artinya, kondisi distribusi pendapatan secara perorangan semakin pincang.

Pada saat yang sama distribusi pendapatan secara regional juga masih menunjukkan kondisi yang tidak berbeda. Data BPS menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir ini, pangsa PDB yang dihasilkan di Pulau Jawa masih di atas 55%. Hal ini mencerminkan perekonomian Indonesia masih sangat bertumpu pada kegiatan ekonomi di Jawa. Artinya, kepincangan distribusi regional juga masih cukup besar. Data yang ada juga menunjukkan adanya pembangunan ekonomi regional yang tidak seimbang di Indonesia, khususnya antara kawasan Barat dan Timur. Pembangunan cenderung terkonsentrasi di wilayah Sumatera, Jawa dan Bali yang menguasai lebih dari 80% pangsa PDB nasional dan PDB per kapita wilayah Barat dua kali lipat lebih tinggi daripada wilayah Timur.

Bagaimana dampak kepincangan perorangan dan regional tersebut? Para ahli sepakat bahwa ketimpangan distribusi perorangan seringkali menimbulkan keresahan sosial, kecemburuan sosial, bahkan revolusi sosial. Masyarakat seperti ilalang kering yang gampang terbakar yang sering kali menyebabkan konflik horisontal. Sementara ketidakmerataan pembangunan antardaerah cenderung mendorong adanya peningkatan ancaman disintegrasi di Indonesia, yang pada dasarnya merupakan konflik vertikal antara pusat dan daerah, khususnya propinsi-propinsi yang kaya akan sumber daya alam.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas seperti yang digambarkan di muka, paling tidak ada 3 kebijakan utama yang harus dilakukan Pemerintah. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) secara terus menerus dan terencana. Hal ini bisa dilakukan melalui peningkatan dan pemerataan program-program pendidikan dan kesehatan di seluruh Indonesia untuk meningkatkan produktivitas SDM. Peningkatan kualitas dan penyebaran tenaga-tenaga pendidik dan kesehatan beserta kecukupan sarana adalah suatu keharusan.

Kedua, pemerataan pembangunan infrastruktur antardaerah, antardesa-kota, dan antarJawa-luar Jawa harus dilakukan. Ketidakmerataan ketersediaan infrastruktur menyebabkan ketidakmerataan investasi yang pada gilirannya menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan masyarakat. Namun demikian, pembangunan infrastruktur juga harus dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan daerah tersebut. Pendekatan pembangunan yang bersifat endogen (endogenous development approach) harus diterapkan secara konsisten.

Yang terakhir adalah perbaikan sistem kelembagaan. Modal fisik dan kemajuan teknologi merupakan syarat perlu bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, namun belum merupakan syarat cukup. Oleh karena itu, perbaikan sistem kelembagaan (regulasi), sikap, dan ideologi juga harus dilakukan demi tercapainya pertumbuhan yang berkelanjutan dan merata. Adanya modal fisik dan inovasi teknologi tanpa disertai inovasi sistem kelembagaan ibarat sebuah bola lampu tanpa aliran listrik. Potensi yang besar tanpa adanya input pelengkap tidak akan dapat diaktualisasikan.

(Lincolin Arsyad. Ketua ISEI Cabang Yogyakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Rabu 28 Desember 2016)

BERITA REKOMENDASI