Pertumbuhan Inklusif DIY

Editor: Ivan Aditya

PERTUMBUHAN ekonomi yang inklusif merujuk pada suatu pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan kesempatan-kesempatan ekonomi yang sama bagi semua orang (Tambunan, 2014). Fokus pertumbuhan ekonomi inklusif pada penciptaan kesempatan-kesempatan ekonomi dan aksesnya bagi semua anggota masyarakat dari semua golongan. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi inklusif adalah pertumbuhan untuk semua orang, tidak peduli latar belakangnya baik suku, agama, sosial dan ekonomi.

Menurut Asian Development Bank/ADB (2011), setidaknya ada 3 pilar dalam kerangka kerja pertumbuhan ekonomi inklusif. Pertama, pilar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, efisien, dan berkelanjutan. Kedua, inklusif sosial. Ketiga, pilar jaring pengaman sosial. Ketiga pilar tersebut harus didasari oleh tata kelola dan kelembagaan yang baik. Pertumbuhan ekonomi inklusif seringkali disebut pertumbuhan inklusif (inclusive growth).

Bagaimanakah pertumbuhan ekonomi inklusif yang terjadi di DIY? Jawaban atas pertanyaan tersebut menjadi fokus tulisan ini. Bappeda DIY dan BPS DIY (2016) telah melakukan perhitungan pertumbuhan ekonomi inklusif DIY periode tahun 2011-2015. Perhitungan dan pengukuran dilakukan dengan Inclusive Growth Index (IGI) yang didasarkan pada indikator dan komponen yang digunakan ADB yang telah dimodifikasi.

Nilai IGI berkisar 0 s/d 10, jika nilainya 0 s/d 3 = kurang memuaskan, nilai antara 4 s/d 7 berarti memuaskan sedangkan nilai 8 s/d 10 = sangat memuaskan. Hasil kajian Bappeda DIY dan BPS DIY (2016), selama periode 2011 – 2014 besarnya IGI DIY cenderung meningkat, masing-masing sebesar 6,20; 6,31; 6,39; dan 6,45. Kemudiaan pada tahun 2015 besarnya IGI turun menjadi 6,35.

Turunnya IGI tersebut terkait dengan kecenderungan perekonomian yang sedang menurun (slowdown), baik perekonomian dunia, Indonesia, dan DIY sendiri. Faktor penyebab lain adalah kecenderungan meningkatnya ketimpangan pendapatan. Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya indeks Gini baik di tingkat nasional maupun DIY. Jika dilihat besaran IGI DIY yaitu sekitar 6 lebih sedikit maka termasuk dalam kategori memuaskan.

Berdasarkan data BPS (2013), maka besarnya IGI DIY (5,92) pada tahun 2012 masih di bawah IGI Provinsi Banten (6,15), Provinsi Jateng (6,48), Provinsi Jabar (6,37), dan Provinsi Jatim (6,04). Dibandingkan dengan DKI (5,14) maka nilai IGI DIY masih lebih tinggi. Besarnya IGI Indonesia pada tahun 2012 adalah 5,92 yang berarti sama dengan DIY. Sebagai informasi, besarnya IGI DIY menurut BPS (2013) pada tahun 2012 adalah 5,92 dan menurut Bappeda DIY dan BPS DIY (2016) pada tahun yang sama besarnya adalah 6,31.

Mengapa berbeda? Hal ini terkait dengan perbedaan indikator dan komponen yang digunakan untuk perhitungan IGI, meski pun sama-sama menggunakan acuan kerangka kerja dari ADB (2011). Bagaimana perbandingan IGI antar kabupaten/kota di DIY? Studi Bappeda DIY dan BPS DIY (2016) menunjukkan bahwa besarnya IGI Kota Yogyakarta (6,82) pada tahun 2015 paling tinggi dibandingkan kabupaten lain di DIY, masing-masing Kulonprogo (5,87), Bantul (6,50), Gunungkidul (5,70), dan Sleman (6,61). Besarnya IGI diseluruh kabupaten/kota di DIY termasuk kategori memuaskan. Jika dicermati besarnya IGI Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulonprogo relatif lebih rendah. Hal ini tidak terlepas dari kondisi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di kedua wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, kualitas pertumbuhan ekonomi DIY relatif membaik. Pertumbuhan ekonomi relatif selaras dengan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, kesetaraan gender, kualitas kesehatan, dan kualitas pendidikan serta kemudahan akses air dan sanitasi. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif maka pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/kota) harus menerapkan beberapa strategi. Pertama, pertumbuhan ekonomi di Indonesia harus mempunyai dimensi wilayah. Setiap provinsi, kabupaten, kota, dan bahkan kecamatan harus didorong menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Potensi di setiap wilayah tersebut, baik sumber daya alam dan sumber daya manusia, harus dikapitalisasi secara optimal.

Kedua, membuat keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pertumbuhan ekonomit ersebut. Dengan demikian harus ada keseimbangan dalam menerapkan strategi memacu pertumbuhan, staretegi meningkatkan kesempatan kerja, dan strategi mengurangi kemiskinan. Ketiga, keluarga miskin harus diberi akses yang sebesar-besarnya untuk mendapatkan pelayanan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas permodalan untuk berusaha.

Tugas pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi semakin berat. Perekonomian didorong tidak sekadar tumbuh meningkat namun harus disertai dengan pertumbuhan yang berkualitas, berkelanjutan, dan inklusif.

(Dr Y Sri Susilo MSi. Dosen Fakultas Ekonomi UAJY dan Sekretaris ISEI Cabang Yogyakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Rabu 14 September 2016)

BERITA REKOMENDASI