Peta Jalan bagi Indonesia Baru

Editor: Ivan Aditya

BANGSA ini harus tetap mengembangkan visi-visinya sebagai sebuah kesatuan yang dihuni oleh berbagai identitas. Menyatukan identitas adalah hal yang mustahil, tetapi merawatnya dalam marka kontrak sosial-politik yang jelas merupakan suatu keniscayaan dan bisa terus diupayakan. Sebuah peta jalan yang segera bisa memastikan bangsa ini memiliki daya saing ke luar dan memiliki karakter kuat di dalam, perlu terus diikhtiarkan dengan cara yang jujur, rasional dan beradab.

Indonesia baru yang berkemajuan tidak mungkin diraih tanpa proses transendensi politik dari kelompok sosial-politik yang ada. Klaim-klaim komunalistik dan primordialistik dalam membangun arsitektur kebangsaan merupakan sesuatu yang ahistoris. Sudah terang benderang bagaimana para elite politik pada masa silam membangun kesadaran kolektif untuk menyemai benih-benih kehidupan sebuah nation dengan jalan melakukan dialog yang transformatif dan visioner. Maka amatlah disayangkan jika konstruksi kebangsaan yang telah memakan biaya sosial, politik dan budaya yang amat besar itu harus dikalahkan oleh tumbuhnya sentimen-sentimen baru yang sempit dan dangkal.

Kontrak Sosial-politik

Di tangan generasi baru elite sosial-politik, bangunan kebangsaan yang sudah sangat kokoh selama lebih dari 70 tahun itu kini dipertaruhkan. Kenyataannya, sampai hari ini acapkali generasi baru elite politik negeri ini justru larut dalam fragmentasi yang amat tajam. Masyarakat disuguhi berbagai akrobat politik yang tidak produktif. Elite-elite produk demokrasi langsung malah banyak yang terjerembab ke dalam persoalan-persoalan etika dan integritas seperti maraknya korupsi. Sejak kontestasi politik tahun 2014 yang lalu, fragmentasi itu kian nyata dan terus direproduksi oleh kehadiran media baru seperti internet. Masyarakat mendapat mainan baru untuk bertarung secara sengit melalui media-media yang ada. Desas-desus politik yang memang menjadi ciri dari kebanyakan kultur politik negara berkembang, seolah mendapat kanalisasi melalui media-media yang kini amat personal aksesnya tetapi amat besar pengaruhnya secara sosial dan politik.

Kontrak sosial-politik baru harus dilakukan untuk menghilangkan beban politik pada masa silam dan memastikan peta jalan bagi bangsa ini di masa yang akan datang. Begitu banyak persoalan yang kini harus dihadapi. Dari dalam negeri sendiri, tantangan hari ini adalah memastikan bahwa demokrasi dalam kehidupan politik harus sejalan dan koheren dengan agenda-agenda kesejahteraan sebagaimana yang sering dikemukakan dalam pidato Presiden Joko Widodo.

Hal ini layak menjadi perhatian serius karena demokrasi langsung telah melahirkan ironi yang amat dalam dimana sumber daya alam yang melimpah di daerah kini seakan dikonversi menjadi sumber daya politik oleh kaum elite sebagai modal untuk berkiprah dalam panggung politik berbiaya tinggi. Jika hal ini terus dibiarkan, masyarakat akan mengalami kejenuhan berpolitik. Kondisi ini akan semakin mengkhawatirkan ketika bertemu dengan faktor lain seperti tingginya tingkat pengangguran dan desakan dari ekonomi pasar yang makin terbuka dalam skema semacam MEA.

Dinamika Globalisasi

Agenda lain yang amat penting dan strategis dalam membuat peta jalan bagi Indonesia baru tentu saja penguatan kapasitas negara dalam dinamika globalisasi. Presiden Jokowi telah membuat sebuah visi politik luar negeri yang ingin menghubungkan antara aspek kedaulatan dengan diplomasi. Tetapi, teori politik luar negeri yang paling dasar selalu menyatakan bahwa sehebat apapun kebijakan luar negeri tidak akan pernah bisa dijalankan jika kondisi di dalam negeri masih carut-marut dan penuh dengan fragmentasi. Politik luar negeri selalu merupakan cermin dari apa yang berlangsung di dalam negeri.

Karenanya semua elemen sosial-politik yang ada harus mampu mendorong agar negara memiliki kedaulatan baik ke dalam maupun ke luar. Ke dalam, agenda negara adalah bagaimana tetap menjadi aktor perdamaian sosial. Penting kiranya untuk menekankan hal ini karena demokrasi hanya dimanfaatkan sebagai ruang politik baru ketimbang kultur politik baru oleh sejumlah kalangan. Karena demokrasi hanya dipahami sebagai ruang, maka semua hal – atas nama kebebasan – bisa dilakukan. Masyarakat tentu tidak mau hidup dimana otoritarianisme negara berakhir tetapi fasisme sosial dimulai.

(Ade M Wirasenjaya. Dosen dan Kepala Laboratorium Hubungan Internasional UMY. Artikel ini tertulis di Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Kamis 18 Agustus 2016)

BERITA REKOMENDASI