Plus Minus Alih Kelola SMA/SMK

Editor: Ivan Aditya

PENGALIHAN pengelolaan SMA/- SMK dari Kabupaten/Kota ke Provinsi akan diimplementasikan mulai Januari 2017, sebagai mandat UU No 32/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Beberapa kabupaten/kota bereaksi menolak alih kelola SMA/SMK ke provinsi namun tetap harus tunduk pada mandat konstitusional. Gugatan walikota Surabaya Tri Rismaharini ke Mahkamah Konstitusi tentang pasal kelola pendidikan menengah tidak berhasil.

Keengganan beberapa kabupaten/kota melepaskan kuasa pengelolaan SMA/SMK ke pemerintah Provinsi disebabkan beberapa kepentingan. Pemerintah kota/kabupaten menganggap pendidikan menengah atas sebagai bagian dari implementasi pendidikan murah (gratis) bagi warganya. Sehingga bertahun–tahun dialokasikan anggaran subsidi pendidikan bagi siswa miskin yang menempuh pendidikan menengah atas.

Argumentasi ‘politis’ dibalik penolakan beberapa kabupaten/kota terhadap pengalihan pengelolaan SMA/SMK adalah berpegang kepada prinsip dasar otonomi daerah. Otonomi Daerah meniscayakan otoritas kepada Kabupaten/Kota untuk menjalankan fasilitasi layanan pendidikan dasar-menengah sesuai kapasitas anggaran dan visi daerah.

Mencanangkan

Banyak Kabupaten/kota telah mencanangkan diri sebagai kabupaten/kota vokasi dengan mengembangkan kualitas pendidikan kejuruan (SMK) dengan dukungan anggaran APBD yang begitu besar. Sehingga ketika hak kelola SMK diambil alih pemprov, sama artinya investasi pendidikan menengah kejuruan oleh pemerintah kabupaten/kota menjadi sia-sia. Hal inilah yang dianggap ketidakadilan dalam kuasa kelola pendidikan menengah atas.

Keberhasilan manajemen kelola sekolah vokasi ditingkat kabupaten/kota berpotensi ‘terinterupsi’ oleh alih kelola ke provinsi. Pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Pendidikan belum teruji melaksanakan tahapan, program kerja dan aktualisasi pendidikan vokasi yang berbasis kompetensi teknologi. Sehingga diragukan akan mampu mengembangkan pendidikan Vokasi dengan rencana strategis yang tepat.

Ditariknya kelola pendidikan menengah atas ke provinsi juga mereduksi (mengurangi) transfer alokasi anggaran pendidikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota. Sehingga besaran dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dibidang pendidikan yang dikucurkan oleh pemerintah pusat akan berkurang drastis. Dalam logika anggaran merupakan kerugian bagi pemerintah kabupaten/kota.

Bagi masyarakat, pengalihan pengelolaan SMA/SMK ke provinsi menimbulkan kekhawatiran. Kekhawatiran tersebut di antaranya terkait subsidi biaya pendidikan SMA/SMK selama ini ditanggung oleh pemerintah kota/kabupaten. Jika alokasi anggaran dari pemerintah provinsi tidak memadai maka beban biaya pendidikan akan dialihkan kepada orangtua siswa, sehingga biaya pendidikan akan membengkak yang ditanggung siswa/orang tua siswa.

Pengalihan pengelolaan SMA/SMK ke provinsi akan menjadi beban anggaran yang krusial bagi pemerintah provinsi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai contoh, telah menghitung beban anggaran untuk menunjang kesejahteraan Guru SMA/SMK yang berjumlah 12 ribu orang yang merupakan limpahan dari kabupaten/kota. Untuk alokasi tambahan penghasilan pegawai bagi guru SMA/SMK pertahun dibutuhkan alokasi anggaran hampir Rp 1,2 triliun (KR, 16/7/2016).

Penataan Mutu

Hal positif yang diharapkan dari alih kelola SMA/SMK adalah pemetaan dan penataan mutu pendidikan sekolah menengah atas. Pemerintah provinsi dalam hal ini dinas pendidikan harus memiliki ‘cetak biru’ pengembangan mutu pendidikan menengah atas (SMA/SMK). Pemerintah provinsi diharapkan juga mampu untuk melaksanakan program pemerataan guru sehingga tidak terjadi penumpukan guru di kota besar. Pemerintah provinsi bisa memberikan tunjangan khusus bagi guru yang bekerja di wilayah perdesaan.

Pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan SMA/SMK dalam skema pendidikan nasional sesungguhnya juga menghadirkan peluang kerja sama pengembangan sekolah vokasi lintas- kabupaten/kota. Pemerintah provinsi akan lebih memiliki kesempatan dan otoritas untuk melaksanakan program ‘pembelajaran kompetifif’dari pendidikan vokasi.

Alih kelola SMA/SMK ke provinsi tetap harus didukung dengan partisipasi aktif dari pemerintah kota/kabupaten serta segenap pemangku kepentingan pendidikan. Dukungan dalam wujud kebijakan lokal, dukungan anggaran serta penyelarasan misi pendidikan. Bagaimanapun tanggung jawab pendidikan menengah atas adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

(Ari Kristianawati. Guru SMAN 1 Sragen. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Sabtu 27 Agustus 2016)

BERITA REKOMENDASI