Polemik Pasal Karet Undang-Undang ITE

Editor: Ivan Aditya

UNDANG-undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) kembali menjadi polemik perdebatan. Hal tersebut terjadi, setelah Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri oleh TNI, Polri, dan BNN atas tuduhan pencemaran nama baik terhadap ketiga institusi tersebut. Laporan tersebut adalah buntut dari tulisan Haris di media sosial mengenai informasi yang diberikan terpidana mati Freddy Budiman.

Dalam laporannya oleh TNI, Polri, dan BNN, Haris dianggap melanggar Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11/2008 tentang ITE yang berbunyi : ‘Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik’.

Pasal Karet

Berdasarkan infografis motif penggunaan UU Nomor 11/2008 tentang ITE yang dihimpun Multimedia Elsam lembaga penegakan dan pengembangan HAM di Indonesia ada berbagai hal. Tahun 2014-2015, pasal yang sering digunakan dalam UU Nomor 11/2008 tentang ITE yaitu terdiri dari 2 kasus laporan pasal 27 ayat (1), 48 kasus pasal 27 ayat (3) UU ITE, kemudian 5 kasus pasal 28 ayat (2) UU ITE, dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar. Laporan tersebut paling sering digunakan oleh orangorang yang memiliki kekuasaan dan kekayaan, seperti politisi, pejabat publik, dan masyarakat ekonomi atas terhadap mereka yang lemah dalam pengetahuan hukum.

Muatan penghinaan dan pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dijelaskan secara eksplisit. Sering kali aparat penegak hukum menafsirkan muatan pasal 27 ayat (3) seperti halnya ketentuan muatan delik penghinaan dan pencemaran nama baik di dalam KUHP. Sejatinya KUHP adalah UU yang mengatur tindak pidana atau delik secara umum (lex generalis), sedangkan UU Nomor 11/2008 tentang ITE adalah UU Khusus (lex specialis) yang memiliki ketentuan delik yang terpisah dari KUHP.

Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11/2008 tentang ITE adalah pasal yang sering kali menimbulkan permasalahan dalam konflik sosial di dunia maya dan berujung ke pengadilan. Hal itu terlihat dari banyaknya laporan ke pihak aparat penegak hukum yang menggunakan pasal tersebut. Permasalahan dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah dikarenakan muatan pasal tersebut dapat ditafsirkan dari ketentuan delik penghinaan dan pencemaran nama baik di dalam KUHP. Sehingga, ketentuan pasal 27 ayat (3) dikatakan sebagai pasal karet.

Karena tidak adanya kriteria batasan yang di maksud dengan muatan penghinaan dan pencemaran nama baik pada pasal tersebut. Hal itu berpotensi mengakibatkan timbulnya pelanggaran kebebasan berekspresi masyarakat dalam menggunakan media informasi yang berbasis teknologi informasi dan elektronik.

Revisi

Latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang ITE adalah karena perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan elektronik di dunia yang semakin berkembang pesat. Sehingga, banyak perubahan aktivitas kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentukbentuk perbuatan hukum baru. Pembentukan UU Nomor 11/2008 ITE guna melindungi masyarakat Indonesia dari dampak perkembangan kemajuan teknologi informasi dan elektronik dan sebagai pedoman dalam lalu lintas arus globalisasi teknologi informasi di dunia.

Timbulnya polemik dalam pemberlakuan UU Nomor 11/2008 tentang ITE di Indonesia, memunculkan protes dari kalangan masyarakat agar pemerintah segera merevisi UU ITE, terutama pasal 27 ayat (3). Protes tersebut tak lepas dari banyaknya masalah yang telah ditimbulkan oleh pemberlakuan UU ITE tersebut. Idealnya UU ITE digunakan untuk membantu masyarakat menghadapi arus globalisasi, bukan menghalangi atau bahkan digunakan sebagai dasar penyalahgunaan kekuasaan.

Kini Pemerintah Indonesia tengah menggodok rencana revisi ketentuan-ketentuan pasal karet yang ada di dalam UU ITE. Maka, peran serta masyarakat Indonesia sangat diperlukan untuk mendorong dan mengawasi revisi UU ITE. Tentu agar tidak menjadi polemik baru dalam perkembangan teknologi dan kebebasan berekspresi di Indonesia masa datang

(Sapto Waluyo SH. Mahasiswa Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia)

BERITA REKOMENDASI