Potensi Kehamilan di Masa Pandemi

Editor: Ivan Aditya

PANDEMI Covid-19 berpotensi menyebabkan ledakan angka kelahiran. UNICEF memperkirakan akan lahir 116 juta bayi di bawah bayang pandemi termasuk Indonesia (4 juta). UNFPA memperkirakan pembatasaan interaksi sosial, lockdown dan hambatan layanan kesehatan berujung pada 7 juta kehamilan. Di Indonesia, diperkirakan penurunan penggunaan alat kontrasepsi hingga 10%, berakibat 4.8 juta kelahiran awal tahun 2021 (BKKBN, 2020).

Di daerah seperti Jawa Barat, Kalimantan, Jawa Tengah, terjadi peningkatan ibu hamil (CNN Indonesia, 2020). Namun di DIY, angka kehamilan justru mengalami penurunan. Data Dinas Kesehatan DIY menunjukkan jumlah kehamilan baru pada kurun Januari-Mei 2020 mengalami penurunan 34,29%.

Kesadaran

Beberapa kemungkinan mengapa kehamilan di masa pandemi Covid-19 di DIY mengalami penurunan. Pertama, masyarakat rasional dan adaptif dalam merespons bencana non-alam Covid-19. Mereka penuh kesadaran menunda rencana kehidupan menikah atau memiliki anak. Kedua, kekhawatiran risiko tertular virus dan kecemasan kesehatan janin menjadi alasan perempuan menunda kehamilan. Orang tua mempertimbangkan aspek risiko baik kesehatan maupun kerentanan lain jika ada kelahiran baru di tengah krisis.

Ketiga, alasan ekonomi mendorong pasangan untuk tidak menambah anak. Kegelisahan dan ketidakpastian ekonomi membuat orang fokus berstrategi mengurangi pengeluaran rumah tangga. Apalagi, peran pencari nafkah ganda sangat berarti dalam upaya bertahan hidup. Keempat, beban berlipat dan kelelahan karena kebijakan WfH menjadi penghambat perempuan dalam merencanakan kehamilan.

Secara alamiah, perempuan mempunyai tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarga dan keselamatan anak anaknya. Maka analisis demografer mengenai konsekuensi fertilitas atas bencana alam dan krisis ekonomi menjadi relevan. Fertilitas berubah naik sedikit jika bencana yang terjadi bersifat pendek dan tidak ekstrim. Tetapi trend kelahiran baru akan akan cenderung turun jika krisis yang dihadapi bersifat jangka panjang dan mematikan. Misalnya, setelah pandemi influenza yang terjadi pada 1918 dan epidemi Ebola di tahun 2015, jumlah kelahiran turun drastis.

Argumen Covid-19 akan menurunkan trend kelahiran di dunia agaknya relevan melihat kematian yang tinggi, durasi penyebaran lama serta dampak jangka panjang (Choi dan Chyu, 2020). Jika kenaikan fertilitas diprediksi tidak akan naik secara signifikan pada saat pendemi, namun recovery semu seperti saat new normal bisa menjadi pemicu bagi bertambahnya kehamilan baru. Efek kenaikan jumlah kehamilan baru secara signifikan harus diwaspadai setelah masa darurat dianggap selesai.

Advokasi

Strategi antisipasi harus diproyeksikan dalam jangka panjang. Pertama, isu perencanaan kehamilan terus dikampanyekan. Pemerintah memiliki tugas memberikan informasi melalui berbagai kanal serta jaminan akses pelayanan KB bagi masyarakat. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY melakukan penyebaran informasi melalui kerjasama dengan organisasi masyarakat.

Pemerintah memiliki strategi melakukan advokasi terhadap pasangan usia subur dimasa pandemi. Perempuan diberi perlindungan untuk berdaya atas dirinya termasuk mengambil keputusan perihal perencanaan kehamilan dan kontrol atas kesehatan reproduksinya.

Kedua, masyarakat mempersiapkan diri terhadap kemungkinan jangka panjang krisis. Termasuk membangun kesadaran bahwa kehamilan yang tidak direncanakan dengan baik memberikan konsekuensi terhadap munculnya risiko seperti kematian ibu dan bayi, stunting dan kekurangan gizi. Ketiga, kerja sama dengan lembaga non-pemerintah di tingkat komunitas juga membantu meningkatkan kesadaran mengenai literasi kesehatan dan perencanaan kehamilan.

Kesemua strategi tersebut jika dilakukan secara sinergis antarkomponen pemerintah dan komunitas, maka potensi terjadinya kehamilan secara signfikan setelah pandemi juga bisa dikurangi.

Fina Itriyati MA.
Pengajar di Departemen Sosiologi UGM Rofiqoh Widiastuti SSos MPH, Kepala Seksi KB Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY.

BERITA REKOMENDASI