Potensi Pariwisata dan Upaya Peningkatan PAD Klaten

SEPERTI umumnya daerah lain di Indonesia, problem kemandirian fiskal yang rendah dan masih tingginya angka kemiskinan masih menjadi problem utama Kabupaten Klaten. Data yang dikirim Pemda Klaten kepada DJAPK Kemenkeu tahun 2018 menunjukkan bahwa pendapatan APBD tahun 2018, kontribusi  terbesar masih berasal dari dana transfer pemerintah pusat.

Angkanya adalah pagu pendapatan total sebesar Rp.2,512 triliun, sebanyak Rp.1,679 triliuan atau 66,8 persen masih berasal dari dana pusat. Kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) masih terbatas sebesar Rp 354,5 miliar (14,2%) sementara Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 478,6 miliar (19%). Sementara itu data BPS klaten menunjukkan bahwa pada tahun 2015 angka kemiskinan masih sebesar 172.300 orang atau 14,89 dari populasi penduduk Klaten.

Upaya peningkatan kemandirian fiskal lazim dilakukan dengan upaya peningkatan PAD. Adapun pengurangan angka kemiskinan lazim dilakukan dengan upaya pemberdayaan masyarakat miskin untuk dapat lebih mandiri di bidang ekonomi dan social. Pertanyaannya adalah, untuk daerah Klaten, dari sumber manakah sumber PAD paling berpotensi untuk ditingkatkan yang sekaligus dapat pula sebagai upaya pemberdayaan masyarakat miskin ?

Jika mengikuti tren pada daerah lain yang sama-sama kaya akan sumber potensi pariwisata, maka pilihan terbaik adalah dari sektor pariwisata. Hal ini misalnya sebagaimana yang telah dilakukan oleh Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2017 yang dengan pengembangan sektor pariwisata mampu meningkatkan PAD-nya hingga lebih dari 23 persen serta sukses mengurangi angka kemiskinan.

Pertanyaan lebih lanjut, dimanakah kira-kira potensi pariwisata itu dapat dikembangkan dan sumber daya apa yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan itu ? Dengan mengingat kondisi setempat, jawaban pertanyaan itu adalah terutama di kawasan pedesaan dan dengan memanfaatkan pagu Dana Desa.

Argumentasi dari pendapat itu adalah data dari Dinas Pariwisata Budaya Pemuda dan Olahraga setempat yang menyebut ada lebih dari 30 potensi destinasi wisata di Klaten, yang sebagian besar berada di kawasan pedesaan. Sebagian dari kawasan itu telah berkembang dan dikembangkan sedang sebagian yang lain belum, Nampaknya dari sisi ini perlu sebuah terobosan untuk menjadikan destinasi wisata pedesaan di Klaten makin menarik bagi para wisatawan

Potensi Pariwisata di Klaten

Geografi Klaten terletak diantara dua kota besar destinasi wisata nasional, yaitu Yogyakarta dan Solo. Daerah ini juga memiliki kontur perbukitan dan lembah dengan potensi wisata berbasis air yang luar biasa.

Perbukitan dengan pemandangan alam yang menakjubkan misalnya terdapat di Kecamatan Bayat, sedang destinasi wisata yang berbasis sumber air misalnya Umbul Ponggok yang saat ini semakin terkenal bahkan sampai ke manca negara.

Penduduk Klaten pada umumnya juga dikenal ramah kepada orang luar, sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan potensi pariwisata. Selain itu tingkat harga rata-rata komoditi di Klaten juga dikenal relatif murah, suatu kondisi yang sangat kompetitif dalam dunia pariwisata.

Dilain pihak jika pengembangan pariwisata memang akan lebih diarahkan kepada kawasan pedesaan, maka adanya ketersediaan pagu Dana Desa yang sejak tahun 2015 mengalir ke Kabupaten Klaten kiranya dapat cukup diandalkan sebagai sumber utama pembiayaan pengembangan potensi wisata pedesaan itu.

Untuk tahun 2020, akan mengalir dana desa ke 391 desa di Kabupaten Klaten yang seluruhnya senilai Rp.385 miliar lebih. Setiap desa akan memperoleh pagu dana sekitar Rp.800 juta lebih sampai dengan Rp.1 miliar lebih, suatu jumlah dana yang tidak kecil untuk tingkat desa.

Hal yang juga patut menjadi harapan adalah sebagaimana pengalaman daerah-daerah lain yang telah berhasil mengembangkan potensi wisata, desatinasi wisata itu akan menghasilkan sumber daya ekonomi besar, salah satunya akan menambah pundi-pundi  pendapatan asli daerah. Berikutnya adalah bahwa pengembangan pariwisata lazim akan menimbulkan efek berantai dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Adanya kesempatan untuk berusaha bagi masyarakat pedesaaan untuk mengembangkan usaha rental mobil dan motor, pengembangan homestay, kuliner yang berbasis masakan lokal yang lezat, penumbuhkembangan usaha cinderamata, fotografi serta perparkiran adalah sebuah harapan yang nyata.

Kendala

Untuk mewujudkan kondisi berkembangnya sebuah potensi wisata yang memiliki nilai tambah ekonomi besar bukanlah pekerjaan yang mudah. Setidaknya ada beberapa kendala yang harus segera diatasi dengan program nyata yang konkrit agar terjadi percepatan perwujudan pariwisata yang berkembang. Pertama tidak dapat diabaikan faktor komitmen pemerintah daerah. Dalam diri pemerintah daerah, utamanya kepala daerah harus ditumbuhkembangkan jiwa entrepreneur.

Dalam sebuah kesempatan di Jakarta, Menteri Pariwisata Wisnuthama mengatakan bahwa diperlukan banyak gagasan kreatif untuk pengembangan pariwisata sebagai bagian dari pengembangan ekonomi kreatif. Kelahiran Perda misalnya, harus diproses sedemikian rupa bersama DPRD agar menghasilkan Perda yang meski memiliki kontribusi pada pendapatan tetapi tetap dijaga untuk ramah terhadap investasi.

Tentang perlunya sebuah Perda yang ramah terhadap investasi  perlu untuk menjadi sumber referensi, bahwa terdapat kewenangan kebijakan pemerintah pusat untuk dapat mengevaluasi Perda-perda yang telah ditetapkan Bupati/Walikota bersama DPRD.

Dalam sebuah kesempatan tahun 2016 di Istana Negara,  Presiden mengatakan agar Perda-perda diharapkan tidak memenuhi unsur menghambat pertumbuhan perekonomian daerah (baca:pertumbuhan investasi), memperpanjang jalur birokrasi, menghambat proses perijinan dan investasi serta menghambat kemudahan berusaha. Hingga saat ini diperkirakan telah ratusan atau bahkan ribuan Perda yang dibatalkan akibat hasil evaluasinya memenuhi kriteria

Selain itu kita tidak dapat menutup mata terhadap relatif masih buruknya kondisi infrastruktur. Khususnya jalan penghubung antar dastinasi wisata di Klaten. Rata-rata kondisi jalan belum cukup mulus dan lebarnyapun relatif masih sempit sehingga rawan menimbulkan kemacetan atau bahkan kecelakaan.

Kendala lainnya adalah belum tersedianya cukup tenaga insan pariwisata yang profesionil dan kompeten. Belum adanya semacam standarisasi mutu kuliner juga merupakan problem yang lain karena sangat bersangkut paut dengan kepercayaan dan kenyamanan wisatawan. Selanjutnya ketersediaan cindera mata yang benar-benar memiliki brands khas Kalten dan belum tersedianya banyak homestay merupakan catatan yang lain.

Upaya yang dapat dilakukan

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh semua pemangku kepentingan untuk pengembangan destinasi wisata sehingga mempunyai nilai tambah perekonomian yang signifikan. Yang pertama adalah koordinasi dengan DPRD untuk segera menginisiasi Perda-Perda yang mendukung pengembangan pariwisata.

Yang kedua adalah koordinasi dalam penyusunan program penggunaan Dana Desa agar sebagian dapat diarahkan untuk pengembangan pariwisata. Yang kedua adalah agar penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik, yang dialirkan tahun 2020 dialirkan pemerintah pusat ke Klaten sebesar Rp.68 miliar dapat lebih diupayakan mendukung pembangunan infrastruktur pariwisata terutama jalan.

Yang ketiga adalah melaksanakan sinergi dengan lembaga-lembaga penyedia SDM pariwisata seperti akademi pariwisata atau program-program studi pariwisata di berbagai universitas sekitar Klaten untuk mendidik atau menyediakan tenaga professional guna menangani pengembangan pariwisata. Selanjutnya pengembangan ketersediaan cindera mata dapat dilakukan dengan pendampingan dan pemberian rekomendasi/jaminna oleh Pemda Klaten atas usaha UMKM untuk misalnya memperoleh kredit murah dari pemerintah, misalnya Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Upaya-upaya pemasaran pariwisata yang selama ini sudah dilakukan oleh Pemda Klaten seperti pemanfaatan para alumni Mas dan Mbak Klaten yang tergabung dalam Asosiasi Duta Wisata Indonesia (Adwindo) dan penyelenggaraan kegiatan Jelajah Wisata dapat diteruskan tetapi agar lebih dikoordinasikan. Dengan upaya lain yang mendukung. (Raden Hary Sutrasno, Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Klaten)

 

BERITA REKOMENDASI