PPDB di Masa Pandemi

Oleh Anang Ristanto
Pranata Humas Ahli Madya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

AWAL tahun ajaran baru 2020/2021 ini menjadi berbeda jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hiruk pikuk penyebaran wabah Covid-19 yang belum terkendali, menyebabkan proses dan teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2020 mengalami perubahan mulai dari pendaftaran, seleksi, sampai pengumuman. Muaranya adalah untuk mencegah penyebaran virus korona yang masih merajalela.

Jika kita ikuti pemberitaan penyebaran wabah Covid-19, lembaga pendidikan di semua jenjang, mulai PAUD sampai Perguruan Tinggi, bisa dikatakan paling taat dalam memenuhi himbauan pemerintah tentang larangan untuk tidak mendekati kerumunan dan menjaga jarak. Sebab, proses belajar mengajar berubah dari pembelajaran tatap muka di kelas menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ). Hal ini tentu dengan segala kekurangan dan kelebihannya.

Mengacu kepada kalender akademik, tahun ajaran baru akan dimulai pada bulan Juni dan Juli 2020. Pemerintah kemungkinan besar akan menerapkan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kenormalan baru (new normal) dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Covid-19.

Kenormalan baru dimaksudkan agar keselamatan warga negara tetap terjaga dan roda ekonomi negara tetap tumbuh, sesuai dengan tugas konstitusi negara untuk melindungi warga negara. Maknanya adalah lembaga pendidikan harus siap untuk menyesuaikan diri di era kenormalan baru dengan tetap mengutamakan dan menjaga keselamatan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dari wabah Covid-19.
Memasuki tahun ajaran baru, kini para orang tua/wali dan calon siswa sibuk mempersiapkan pendaftaran sekolah setelah lulus dari jenjang pendidikan sebelumnya. Karena masih diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), maka pendaftaran sekolah dapat dilakukan ke sekolah yang diinginkan dengan cara daring ataupun luring.

Jika pendaftaran terpaksa harus datang ke sekolah atau secara luring, maka harus mengikuti protokol kesehatan dengan social and phyisical distancing, yaitu dengan menjaga jarak, menjauhi kerumunan, memakai masker, dan cuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer setelah beraktifitas. Hal itu karena keselamatan dan kesehatan adalah hal yang utama.

Agar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dapat berjalan dengan baik pada masa Pendemi sekarang ini, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian. Pertama, calon peserta didik baru harus mendapatkan informasi secara lengkap dari sekolah yang dituju mulai dari status sekolah, akreditasi, fasilitas yang tersedia, tenaga pendidik dan kependidikan, biaya, dan sebagainya. Tujuannya adalah agar calon peserta didik tidak seperti “membeli kucing dalam karung”, yang bisa menyebabkan terjadinya kekecewaan di kemudian hari.

Kedua, Pengelola lembaga pendidikan, harus menyediakan informasi sekolah secara lengkap beserta dengan rincian biaya secara transparan, status akreditasi, fasilitas yang disediakan dan tata cara pendaftaran dengan mudah dan lengkap.

Sebab, di era pandemi sekarang ini, banyak lembaga pendidikan yang masih kesulitan mendapatkan peserta didik baru akibat wabah Covid-19, utamanya pada lembaga pendidikan yang dikelola oleh swasta. Para orang tua/wali dan calon peserta didik baru masih wait and see, untuk mengetahui perkembangan yang akan terjadi, sebelum memutuskan lembaga pendidikan yang akan dipilih.

Ketiga, Orang tua/ wali calon siswa mengarahkan anaknya untuk memilih sekolah yang tepat dan menyediakan semua biaya yang cukup walaupun untuk menyediakan biaya sekolah tidaklah mudah. Sebab banyak orang tua yang terdampak ekonominya akibat wabah Covid-19 ini. Hal ini merupakan tantangan tersendiri, yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan lintas sektoral.

Keempat, Pemerintah Daerah, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, harus membuat regulasi yang baik dan benar tentang tata cara pelaksanaan PPDB dengan mengacu pada aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Kami mengimbau dinas pendidikan yang belum menetapkan tata cara pelaksanaan PPDB di masa darurat Covid-19, baik secara daring, luring, atau campuran, agar segera menetapkan tata cara tersebut,” jelas Plt. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Hamid Muhammad, di Jakarta, Rabu (20/05/2020).

Hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam pasal 12, tercantum bahwa pendidikan termasuk ke dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Lebih detail berdasarkan Undang-Undang tersebut, urusan pendidikan anak usia dini dan nonformal (PAUDNI) serta pendidikan dasar, yakni SD dan SMP, menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Kemudian urusan pendidikan menengah, yakni SMA, SMK, dan pendidikan khusus menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Dengan demikian, prinsip keadilan pendidikan untuk semua (education for all) dengan tanpa diskriminasi tetap berlaku. Tentu saja dalam implementasinya Pemerintah Daerah, melalui Dinas Pendidikan terkait, memiliki kewenangan menyangkut teknis dan tata caranya, sehingga bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jika semua ketentuan tersebut dilaksanakan dengan baik dan benar, kita optimis proses PPDB dapat berjalan dengan lancar. Sekalipun dilakukan secara daring maupun luring dengan tetap memenuhi protokol kesehatan. Tingkat ketaataan lembaga pendidikan yang selama ini sudah baik dalam mencegah penyebaran wabah virus korona, layak untuk terus dipertahankan, sehingga memiliki kontribusi yang positif dalam mencegah wabah Covid-19. (*)

BERITA REKOMENDASI