Problematika Perempuan Kepala Daerah

Editor: Ivan Aditya

PASCABERLAKU UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakilnya (pilkada). Pilkada yang pertama kali diselenggarakan pada Juni 2005 membuka peluang bagi nama-nama baru maupun yang sudah dikenal untuk menjadi pemimpin, tidak terkecuali bagi perempuan. Tercatat sejak pilkada berlangsung lebih dari 59 perempuan berhasil memenangkan pilkada dan menjadi kepala daerah.

Sementara itu pada pilkada serentak 2018, menurut KPU (20/2) terdapat 101 perempuan dari 1.140 pendaftar bakal calon kepala daerah. Namun hingga akhir tahap verifikasi hanya 92 calon yang memenuhi persyaratan. Meski jumlahnya tidak signifikan, angka partisipasi perempuan dalam pencalonan kepala daerah menunjukkan trend kenaikan dari tahun ke tahun.

Stereotipe

Budaya ketimuran menempatkan perempuan pada peran domestik di masyarakat, sementara laki-laki berada pada peran produktif. Juga dalam hal kepemimpinan. Menjadi kepala atau pemimpin bagi beberapa pihak merupakan ranah maskulin sehingga tabu bagi perempuan. Selain secara kultur, kapasitas perempuan sebagai pemimpin juga masih diragukan, mampukah ia bertindak dengan mempertimbangkan rasionalitas ketimbang emosional? Apakah perempuan akan tahan banting menghadapi dinamika politik yang beragam dan tidak selalu berjalan sesuai kehendak.

Dogma pantas-tidak pantasnya perempuan menjadi pemimpin juga dapat dilakukan oleh agama. Misalnya saat Khofifah Indar Parawansa menjadi calon gubernur di Jawa Timur segelintir orang dengan dasar agama menyatakan bahwa wanita tidak dapat menjadi pemimpin.

Meski jumlah kepala daerah perempuan tidak sebanyak kepala daerah laki-laki, tak berarti menjadikannya terbebas dari jeratan kasus. Korupsi dan suap menjadi salah satu yang paling banyak menjerat kepala daerah tanpa memandang gender. Tercatat terdapat 6 kepala daerah perempuan yang harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah (2013), Walikota Tegal Siti Masitha (2016), Walikota Cimahi Atty Suharti (2017), Bupati Klaten Sri Hartini (2016), Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (2017) dan Bupati Subang Imas Aryumningsih (2018).

Tidak hanya korupsi, isu-isu negatif terkait kepala daerah/calon kepala daerah juga menjadi momok bagi perempuan terjun ke politik. Misal, jelang maju di Pilkada Bupati Kutai Kartanegera Rita Widyasari diserang skandal video asusila yang diduga diperankannya. Hal serupa dialami Karolin Margaret Natasa sebelum menjadi Bupati Landak, Kalimantan Barat. Calon bupati dan wakil bupati Pekalongan Siti Qomariyah dan Wahyudi Pontjo Nugroho pun saat maju dalam Pilkada Pekalongan periode 2006-2011 diterpa isu foto mesra mirip mereka di dunia maya. Diduga kejadian ini berkaitan dengan situasi politik yang sedang terjadi saat itu yang mana pilkada akan berlangsung dalam waktu dekat. Tidak terbatas pada kedua kasus tersebut, berbagai kasus dan isu lain turut mewarnai perjalanan karir perempuan dalam politik.

Diterpa berbagai isu hingga diragukan kapasitasnya, kepala daerah perempuan juga mampu menorehkan prestasi seperti Tri Rismaharini, Walikota Surabaya yang berhasil menata Kota Surabaya menjadi lebih baik. Airin Rachmi Diany Walikota Tangerang Selatan yang aktif diberbagai organisasi, Ni Putu Eka Wiryastuti Bupati Tabanan yang memperoleh berbagai penghargaan dibidang pengembangan sumber daya manusia. Juga Karolin Margaret Natasa, Bupati Landak yang memperoleh penghargaan sebagai Bupati Terbaik se-Kalimantan tahun 2017 versi Lembaga Administrasi Negara (LAN). Dan masih banyak kepala daerah perempuan lain yang berprestasi dan membanggakan.

Prospek

Meski tidak sebanyak laki-laki, terjunnya perempuan ke ranah politik sebagai kepala daerah menjadi angin segar bagi kehidupan demokrasi dan mematahkan asumsi bahwa pemerintahan dan politik merupakan ranah maskulin. Para perempuan mampu membawa perspektif baru dan tentunya memiliki pemikiran dan inovasi yang berbeda. Stereotipe maupun stigma tentang perempuan Indonesia yang tertanam dimasyarakat nyatanya tidak serta merta menghalangi mereka untuk menjadi pemimpin yang berkualitas.

Namun perlu diakui bahwa partisipasi perempuan dalam politik khususnya sebagai kepala daerah tidaklah instan dan memerlukan proses yang bertahap. Oleh karenanya dengan progres yang ada saat ini kita perlu terus mendukung terlibatnya perempuan dalam pemerintahan.

(Norin Mustika Rahadiri Abheseka. Asisten Peneliti PolGov Fisipol UGM. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Senin 28 Mei 2018)

BERITA REKOMENDASI