PTN-BH Pascapenetapan Pengusaha Kena Pajak

Editor: Ivan Aditya

SURAT Edaran (SE) Dirjen Pajak no 34/PJ/2017 tentang Penegasan Perlakuan Perpajakan Bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) telah menetapkan USU, UI, IPB, ITB, UPI, Unpad, Undip, UGM, Unair, ITS, Unhas sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pertanyaan yang muncul adalah apa sikap PTN-BH? Jawaban atas pertanyaan tersebut ada beberapa kemungkinan.

Pertama, PTN-BH ‘ pasrah’ dan menerima SE tersebut. Implikasinya, PTN-BH harus melakukan penyesuaian sistem pengelolaan keuangan serta berusaha menjelaskan dan memahamkan konsekuensinya ke pemangku kepentingan khususnya dosen dan tenaga kependidikan (tendik). Hal ini tidak mudah. Mengingat adanya potensi penurunan penghasilan riil mereka karena dikenai pajak yang progresif untuk semua penghasilan termasuk yang sumbernya negara (PNS). Bukan tidak mungkin potensi terganggunya urusan dompet dan dapur ini bisa menimbulkan konflik internal pengelola PTN-BH dengan dosen dan tendik.

Selain itu secara kelembagaan PTN-BH harus mulai menyesuaikan pengelolaan saldo kasnya untuk membiayai belanja modal/investasi secara efektif. Pengelolaan saldo kas ini adalah hal yang penting dan sensitif karena terkait dengan pengelolaan keuangan tidak hanya di tingkat universitas (rektorat) tapi juga fakultas dan unit kerja lain di bawahnya. Sistem keuangan PTNBH yang menerapkan sentralisasi akan cenderung lebih sederhana penyesuaiannya dibandingkan dengan desentralisasi.

Mengusulkan Penundaan

Kedua, PTN-BH baik sendiri-sendiri maupun bersama Sekretariat Bersama (Sekber) PTN-BH berusaha mengusulkan penundaan penerapan SE tersebut. Ditunda sampai pemerintah membuat peraturan yang lebih ‘ ramah’ terhadap PTN-BH atau melakukan interpretasi ulang atas pasal yang membuat PTN-BH tidak bisa diakui sebagai institusi pemerintah yang dikecualikan. Sesuai Undang-Undang no 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 2 ayat (3a) huruf b, ada empat syarat untuk bisa dikecualikan. (a) pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. (b) pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (c), penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. (d), pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

PTN badan hukum dianggap tidak memenuhi syarat yang ketiga sehingga tidak dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan dan dimasukkan sebagai PKP. Padahal selama ini PTNBH sudah dan selalu menyerahkan rencana anggaran dan laporan keuangan auditan ke pemerintah. Kalau interpretasi kata ‘ dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat’ adalah termasuk menyerahkan rencana anggaran dan laporan keuangan ke pemerintah maka syarat tersebut akan terpenuhi.

Ketiga, jika alternatif pertama dan kedua tidak memungkinkan, maka PTN-BH yang tidak menghendaki menjadi PKP bisa mengkaji kemungkinan pengelolaan keuangannya kembali menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Sejauh yang penulis ketahui, selama ini belum pernah ada PTN-BH kembali menjadi BLU. Adalah hal yang anomali ketika PTN yang sudah menyandang status sebagai badan hukum yang punya otonomi luas malah ingin kembali menjadi BLU yang otonominya lebih terbatas.

Anomali

Secara individu dosen dan tenaga kependidikan, bisa jadi akan condong ke pilihan ketiga, karena potensi penurunan pendapatan riil bisa dihindari. Ada kesan bahwa PTN-BH yang diberi target kinerja dan mandat yang lebih besar dan berat, malah individu di dalamnya ‘ dihukum’ dengan penurunan pendapatan riil. Secara logika, beban yang makin berat seharusnya diiringi dengan penghargaan yang makin tinggi, bukan sebaliknya. Adanya anomali tadi bukan mustahil akan memicu keinginan individu-individu di PTN-BH untuk kembali menjadi BLU.

Bagi Pemerintah, kalau ada PTN-BH yang kembali menjadi BLU tentu suatu langkah mundur. PTN-BH selama ini merupakan kuda beban untuk mencapai target kinerja Kemenristek Dikti. Dengan otonomi yang dimiliki maka PTN-BH bisa lebih leluasa dan fleksibel dalam melakukan kegiatan Tri Dharma. Dengan menjadi BLU kembali maka pemerintah bisa berkurang kuda beban untuk mencapai target kinerjanya. Dampak lainnya, PTN BLU juga bisa berkurang minatnya untuk menjadi PTN-BH. Padahal Pemerintah masih membutuhkan PTN yang bisa berkiprah di kancah dunia.

(Dr Didi Achjari SE Akt Mcom. Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Mantan Sekretaris Sekber PTN-BH. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Rabu 7 Maret 2018)

BERITA REKOMENDASI