Radio Lawas, Dibalik Perpindahan Ibukota RI ke Yogyakarta Oleh Dr Sardiman AM

BANGSA ini tidak asing lagi dengan sosok Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Ia adalah raja Kesultanan Yogyakarta yang progresif dan berpandangan maju. Sultan ini telah berjuang total dengan harta, jiwa dan raga demi kelangsungan negara Indonesia. Bahkan Sultan rela “menyerahkan” Negeri Ngayogya Hadiningrat yang berdaulat itu ke dalam Negara Republik Indonesia demi keutuhan kehidupan berbangsa. Tahta yang dimiliki bukan untuk dirinya, tetapi dipersembahkan untuk rakyatnya. Namun ada peran penting Sultan Hamengku Buwono IX yang terlupakan, peran yang belum diketahui banyak orang

Demi Bangsa dan Negara

Sadar akan masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara, Sultan Hemengu Buwono IX secara cerdas memberikan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamirkan oleh Soekarno dan Moh. Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Sultan yang juga dikikuti bersama Sri Paku Alam VIII menyatakan bahwa Kasultanan Yogyakarta dan Pakulaman menjadi bagian tak terpisahkan dari Negara Republik Indonesia. Sebuah skema dan langkah politik yang sangat spektakuler. Sultan pun melibatkan diri secara penuh dalam menjaga kelangsungan Negara Republik Indonesia (RI). Apalagi setelah 4 Januari 1946, saat ibu kota RI pindah ke Yogyakarta.

Secara total Sultan berjuang dan mengabdi untuk bangsa dan pemerintahannya. Betapa tidak? Dapatlah dibayangkan bagaimana pengaruh kepindahan ibukota RI ke Yogykarta. Para pejabat pemerintah berserta keluarganyanya dari Jakarta bahkan ada juga penduduk dari daerah lain yang ikut pindah ke Yogyakarta. Sebelum perpindahan ibu kota itu, Yogyakarta berpenduduk 1700 jiwa tetapi setelahnya, Yogyakarta, jumlah penduduknya tiba-tiba melonjak menjadi 600.000 jiwa. Berbagai problem harus dihadapi misalnya soal perumahan untuk tempat tinggal maupun gedung-gedung untuk perkantoran. Begitu juga untuk mencukupkan fasilitas tempat tinggal penduduk pada umumnya. Masalah keuangan untuk gaji pegawai dan fasilitas yang lain. Pemerintah waktu itu kacau. Kepindahannya ke Yogyakarta tidak punya apa-apa, mesin ketik pun tidak punya apalagi pesawat. Uang pun tidak punya. Satu-satunya perlengkapan yang dimiliki hanyalah pesawat radio lawas buatan tahun 1935, seloroh Presiden Soekarno.

Sebagai “tuan rumah” yang bertanggung jawab, Sultan Hamengku Buwono IX segera melakukan upaya-upaya untuk kelancaran roda pemerintahan RI. Gedung-gedung milik pemerintahan kesultanan dan beberapa bagian kraton dapat digunakan sebagai perkantoran. Sultan harus juga berusaha mencukupkan untuk tempat tinggal penduduknya. Kemudian untuk menggaji para pejabat dan pegawai pemerintah pusat, Sultan harus membuka brankas atau peti-peti untuk menyimpan uang kas kerajaan. Menurut penuturan Moh. Hatta uang yang dikeluarkan Sultan untuk menggaji para pegawai pemerintah itu mencapai 5 juta gulden. Dalam perjalannya selama 12 jam dengan kereta ke Jakarta, Sultan juga sempat menukarkan berpeti-peti cerutu dengan ban mobil. Semua dilakukan demi kelancaran pemerintahan RI yang ada di Yogyakarta.

Di samping perannya secara fisik dan material, secara politis Sultan memiliki peran dan posisi yang sangat strategis. Beliau tetap isqomah sebagai orang Indonesia dan terus membela Indonesia secara utuh. Oleh karena itu, Sultan menolak ajakan Belanda untuk bekerja sama dengan iming-iming jabatan terhormat sebagai Raja Diraja atas Jawa dan Madura. Kita juga tahu bagaimana pemikiran Sultan dalam memaksimalkan perang gerilya dan perang bersenjata yang ikut mendorong berkobarnya Serangan Umum 1 Maret 1949.

BERITA REKOMENDASI