Raja Negarawan

Editor: Ivan Aditya

KEISTIMEWAAN Yogya pada dasarnya adalah paduan antara sistem monarki dengan sistem demokrasi. Sultan sebagai raja memiliki kekuasaan monarkis di ranah Kraton. Sedangkan sebagai Gubenur DIY, Sultan menjalankan peran dan tugasnya dalam tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis. Jika di Kraton sultan adalah raja maka di pemerintahan sultan adalah abdi atau pelayan masyarakat.

UUK menegaskan bahwa tujuan pengaturan Keistimewaan DIY adalah membentuk pemerintahan yang demokratis (Pasal 5). Karakteristik demokrasi di DIY adalah adanya (1) pengisian DPRD melalui prosedur pemilu/pileg, (2) pembagian kekuasaan antara gubernur dan wagub dengan DPRD, (3) mekanisme penyeimbang kekuasaan antara Pemerintah Daerah DIY dengan DPRD DIY, (4) partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam demokrasi apalagi di era Jokowi, pemimpin harus benar-benar hamba rakyat. Pemimpin harus bisa dikritik, dikoreksi, dikontrol, bahkan dinasihati rakyatnya sendiri. Pemimpin harus melayani, mengabdi, dan mementingkan rakyat di atas kepentingan diri, keluarga, kelompok, dan juga latar belakang partai politiknya sendiri. Pemimpin demokratis juga harus tunduk pada Konstitusi dan UU serta tidak kebal hukum. Jika bersalah bisa diperkarakan bahkan dibui.

Pemegang Otoritas

Dengan demikian sejatinya demokrasi juga bergantung pada pemimpin. Banyaknya pemimpin daerah berkasus yang akhirnya dibui menunjukkan demokrasi tidak pernah menjamin lahirnya pemimpin terbaik. Dalam konteks Keistimewaan DIY, sistem demokrasi bergantung harap pada inputí pemimpin dari Kraton. Jabatan gubernur diisi oleh Sultan (raja) yang sedang bertahta dengan catatan harus memenuhi syarat-syarat integritas dan profesionalitas yang unggul.

Jika di ranah pemerintahan berbasis demokrasi maka di ranah Kraton berbasis monarki. UUK jelas menjamin keberlangsungan monarki di lingkup Kraton. Pengaturan Keistimewaan DIY adalah untuk melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa (Pasal 5 ayat 1 huruf e).

Dalam ranah monarki, raja yang bertahta adalah pemegang otoritas tertinggi di puncak hirarki. Dalam monarki, raja berkuasa atas segala urusan kerajaannya termasuk kepemimpinannya, suksesinya, dan konstitusi kerajaannya. Pertama, seorang raja punya hak prerogatif atas kepemimpinannya sendiri. Dalam sejarah Mataram Islam, Sultan Agung misalnya, beberapa kali mengubah konsep kepemimpinannya dengan mengubah-ubah gelarnya. Pada 1613 ia memakai gelar Panembahan Hanyakrakusuma ing Mataram. Pada 1624 ia mengubah gelar menjadi Susuhunan Hanyakrakusuma setelah menaklukkan Surabaya dan Madura. Pada 1641 ia mendapat dan memakai gelar dari Mekah sebagai Sultan Abdullah Muhammad Maulana Mataram. Lalu pada 1645 menjadi Sultan Agung Hayakrakusuma.

Kedua, seorang raja berhak atas suksesinya sendiri. Jika posisi pemimpin dalam demokrasi bersifat dicapai (achieved status) melalui kompetisi (pemilu) maka dalam monarki bersifat diwariskan (ascribed status). Itulah sebabnya, Presiden dan Pemerintah RI menyatakan tidak akan mengintervensi urusan suksesi Kraton. Dengan demikian polemik suksesi adalah urusan raja yang tentunya terkait dengan internal kerabat Kraton saja. Termasuk soal gender dalam suksesi, sepenuhnya kewenangan raja. Dalam ëSerat Pujií karya Sultan HB V (1821- 1855) misalnya, dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu seperti raja mangkat atau tidak punya anak laki-laki maka putri raja dapat diangkat menjadi perempuan raja (ratu).

Konflik Peran

Ketiga, sesuai logika monarki, raja adalah pembentuk dan penegak konstitusi kerajaannya sendiri. Karena itu tentang ëpaugeraní yang merupakan peraturan internal Kraton, UUK DIY memberi otoritas kepada Sultan yang bertahta untuk (1) melakukan penyempurnaan dan penyesuaian, serta (2) mengumumkan hasil penyempurnaan dan penyesuaian itu kepada masyarakat (Pasal 43). Dengan demikian soal paugeran itu Pemerintah RI dan rakyat tidak bisa mengintervensi.

UUK DIY sudah mengatur supaya tidak terjadi konflik peran dalam kepemimpinan Sultan yang di satu sisi adalah raja dan di sisi lain gubernur. UUK mengatur kapan Sultan bisa bertindak monarkis dan kapan ia harus bertindak demokratis. Sejak Nagari Yogya bergabung dengan RI dan mendapatkan status Keistimewaannya. Sultan Yogya adalah seorang ëraja negarawaní. Dalam lingkup Kraton ia adalah tuan. Sedangkan di pemerintahan daerah ia adalah hamba. Hal itu sesuai dengan prinsip ëtahta untuk rakyatí yang mana Sultan harus menggunakan otoritasnya di Kraton (monarkis) untuk melayani rakyat (demokratis).

(Dr Haryadi Baskoro. Penulis buku Keistimewaan Yogya. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Senin 18 September 2017)

BERITA REKOMENDASI