Rakyat Tani

Editor: Ivan Aditya

SUNGGUH menyedihkan. Pemerintahan yang kelihatannya paling fanatik terhadap Bung Karno (BK) kok hari-hari ini kelihatan adhem-ayem saja, tidak nyetrum terhadap klangenan BK yang dalam hidupnya sangat menyayangi wong cilik, utamanya rakyat tani. Kesedihan ini perlu disampaikan. Karena betapa fanatisme BK terhadap kaum tani ini, ternyata tidak ngefek bagi para pejabat negara hari ini. Dalam menyapa kaum tani hanya ritual belaka.

Pasalnya, hari-hari ini tidak pernah ada apa-apa kecuali sekadar upacara. Dan 24 September yang disebut BK sebagai hari kemenangan rakyat tani, karena hari itu 56 tahun lalu, adalah waktu diundangkannya UU No 5/1960, populer disebut Undang Undang Pokok Agraria (UUPA). Tegas sekali nalar BK dalam penetapan Hari Tani tersebut sebagaimana termaktub dalam konsideran Keppres RI No 169/1963 tentang Penetapan 24 September sebagai Hari Tani: Bahwa tanggal 24 September, hari lahirnja Undang Undang Pokok Agraria merupakan hari kemenangan bagi rakjat tani indonesia, dengan diletakkannja dasar-dasar bagi penjelenggaraan ‘land reform’ untuk mengkikis habis sisa-sisa imperialisme dalam lapangan pertanahan, agar rakjat tani dapat membebaskan diri dari segala matjam bentuk penghisapan manusia atas manusia dengan beralat tanah, sehingga melempangkan djalan menudju ke arah masjarakat adil dan makmur.

Tersirat betapa hebatnya pemihakan terhadap kedaulatan ekonomi petani sebagai jutaan investor gurem yang dimandatkan sebagai esensi utama UUPA. Konsistensi fanatisme agraris BK dalam bersikap bahwa urusan pertanian adalah soal hidup atau mati bangsa, telah terukir sejak masa pengendalian pemerintahan dari Yogyakarta, melalui pembentukan Panitia Agraria Yogyakarta berdasarkan Tappres No 16, 21 Mei 1948. Melalui aneka bongkar pasang kepanitiaan, UUPA akhirnya diundangkan dalam lembaran negara 104, 24 September 1960.

Adakah fanatisme agraris itu pada hari ini? Yang kita saksikan adalah fanatisme palsu. Sapaan dan simpati kepada rakyat tani hanyalah basa-basi, ketawa-ketiwi, dan reforma agraria pun seperempat hati, bukan lagi setengah hati. Sementara itu, rakyat tani tetap saja ditempatkan sekadar sebagai penghasil pangan dan bahan baku murah, cadangan lapangan pekerjaan, dan bemper inflasi. Vulgaritas itu terngiang selalu, manakala ada gejolak inflasi solusinya pasti harga pangan yang harus dimurah-murahkan.

Basa-basi politik basi itu pun tetap saja menempatkan rakyat tani dalam posisi kesejahteraan yang berjalan di tempat, tidak pernah beranjak. Ini untuk tidak menyebutnya justru makin merosot ketika dibandingkan dengan posisi sosial ekonomi komunitas lainnya. Sementara, berulangkali teriakan tuntutan tentang reforma agraria tiada pernah didengarkan, termasuk yang paling mutakhir disuarakan Komnas HAM. Dalam rerata pemilikan lahan petani yang 3.000 meter persegi saja, terdapat segelintir orang mengelola puluhan sampai ratusan ribu hektare lahan.

Panggung politik juga semakin mempertontonkan aneka pengingkaran dan pembunuhan terhadap kepentingan rakyat tani. Inpres Perberasan yang mandul, swasembada kedelai yang pasti memble, kapal sapi yang sapi saja tidak mau naik, pasar bawang merah yang dibiarkan dijajah bromocorah, sampai jampi-jampi importasi gula-gula oleh para petinggi. Lengkap sudah panggung gembira yang tidak menggembirakan rakyat tani itu.

Para pejabat pasti berdalih: kurang apanya yang dilakukan untuk petani?

“Semua sudah dilakukan,” kata mereka. Tetapi faktanya, acapkali tutup mata dan telinga, meski solusinya sebetulnya hanyalah keharusan menyaring suara rakyat tani. Itu saja.

Dalam realita, petani senantiasa mempertanyakan efektivitas subsidi yang selalu penuh teka-teki. KUR yang hanya bunyi kar-kur dan tidak tersentuh petani, tataniaga yang lebih banyak menyebarkan nestapa, sampai Raskin atau Beras Sejahtera yang tidak pernah tidak cedera, kualitasnya.

Rakyat tani sungguh tidak pernah butuh basa-basi. Tidak memerlukan aneka upacara dan ritualisasi Hari Tani. Semua itu tidak berarti. Yang dinanti adalah realisasi, bagaimana kebijakan yang diperuntukkan bagi petani atas nama pembangunan nasional itu, ngefek secara hakiki, memenuhi hak asasinya sebagai warga negara mayoritas RI. Itu saja yang dinanti, bukan janji-janji tak bertepi.

(Prof Dr M Maksum Machfoedz. Penulis adalah Guru Besar Agroindustri FTPUGM dan Waketum PBNU. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Sabtu 24 September 2016)

BERITA REKOMENDASI