Redenominasi dan Buntut Inflasi

Editor: Ivan Aditya

JALAN panjang nan berliku sepertinya tidak menyurutkan hasrat besar Bank Indonesia (BI) untuk berupaya kembali meredenominasi rupiah pada tahun ini. Dalam pandangan BI, kinerja perekonomian dewasa ini ñ terutama stabilitas inflasi dan pertumbuhan ekonomi ñ sangat mendukung pelaksanaan redenominasi.

Kinerja ekonomi Indonesia juga sudah diakui dunia, berupa predikat investment grade yang disematkan S&P dan derasnya capital inflow. Perekonomian yang membesar butuh penyederhanaan besaran angka rupiah. Baik untuk menciptakan sistem pembayaran yang efisien, mempercepat transaksi, maupun mempermudah sistem akuntansi.

Redenominasi juga positif untuk mengangkat reputasi ekonomi dan martabat bangsa di kancah internasional. Per definisi, redenominasi adalah penyederhanaan pecahan mata uang menjadi pecahan yang lebih sedikit dengan cara menghapus digit (angka nol) tanpa mengurangi nilai mata uang.

Ilusi Uang

Harus diakui, masyarakat masih terjebak dalam ilusi uang. Semakin besar angka yang tertera pada uang dianggapnya semakin besar pula tenaga belinya. Anggapan ini bisa keliru tatkala dikonfrontasikan dengan harga. Saat tingkat harga melaju lebih tinggi melebihi kenaikan besaran uang, maka tenaga belinya akan susut.

Jika setiap Rp 1.000 uang lama nantinya disederhanakan menjadi Rp 1 uang baru, hal ini tidak serta merta bisa diterima. Kendati masyarakat sudah sejak lama menghilangkan penggunaan tiga nol di belakang nominal harga yang ditulis pada menu-menu di cafe dan restoran, toh tiga angka nol itu faktanya masih eksis.

Konsekuensinya, persepsi yang masih lekat dalam benak masyarakat adalah bahwa redenominasi identik dengan pengurangan daya beli. Hal ini niscaya menjadi kendala klasik. Wacana yang diapungkan BI selama lima tahun terakhir tampaknya belum berhasil menyembuhkan trauma ‘sanering’pada 1959.

Bagi masyarakat awam, redenominasi jatuhnya sama dengan ‘sanering’. Jika redenominasi tidak membuka peluang kehadiran pecahan yang lebih kecil daripada Rp 1, maka yang sangat mungkin terjadi adalah produsen membulatkan harga ke atas. Jadi, barang yang semula berharga Rp 1.300 akan menjadi Rp 2, alih-alih menjadi Rp 1. Untuk barang kebutuhan seharihari, besaran kenaikan harga berkisar ratusan rupiah. Untuk barang sekunder dan tersier, satuan kenaikan harga bisa ribuan bahkan puluhan ribu. Praktis, kenaikan harga jadi lebih tinggi karena kelipatan kenaikan minimal adalah Rp 1 atau Rp 1.000 dalam nilai sekarang. Artinya, efek redenominasi bisa persisten.

Malaysia

Dalam konteks ini, BI dan pemerintah perlu belajar dari Malaysia dalam mengonversi dolar Singapura menjadi ringgit. Pembinaan sosioekonomi yang kuat memuluskan langkah penyesuaian ringgit sehingga penduduk masing-masing negara nyaman bertransaksi dengan nominal yang sama hanya beda mata uang. Di sisi lain, Argentina memberi pelajaran berharga atas kegagalan redenominasi peso. Dengan tujuan memutus ekonominya dari ‘cengkeraman’dolar AS, Argentina ambisius menerapkan devaluasi sekaligus redenominasi. Saat itu, mereka mengubah simpanan dolar AS yang ada di rekening bank menjadi peso dalam nominal yang sama. Akibatnya, permintaan dolar langsung melonjak luar biasa, sehingga mengubah nilai tukar yang normalnya diharapkan sebesar 1,40 peso per dolar AS menjadi 4 peso per dolar AS hanya dalam waktu lima bulan.

Problema redenominasi tidak hanya menyangkut kondisi sebelum tetapi juga sesudahnya. Keduanya berakar pada masalah psikologi. Karenanya, BI dan pemerintah harus bisa melibatkan semua tokoh masyarakat dalam kegiatan sosialisasi sehingga tidak ada kegaduhan yang bisa memunculkan keresahan.

Inflasi

Keresahan (apalagi kalau sudah dipolitisasi) dapat menimbulkan kegoncangan ekonomi. Ekses negatif yang paling berbahaya adalah saat keresahan termanifestasi menjadi rush money. Pencairan uang secara massal dari perbankan akan menyuburkan spekulasi, seperti memborong barang/jasa, emas, maupun tanah, sehingga kembali memicu inflasi. Ringkas kata, kelihaian BI dan pemerintah benar-benar diuji untuk bisa mempersuasi pembentukan ekspektasi publik. Konkretnya, kehadiran otoritas moneter terutama di tengah-tengah masyarakat kelas bawah menjadi prasyarat suksesnya program redenominasi rupiah. Sebab mereka yang paling terkena imbas buntut inflasi.

(Dr Haryo Kuncoro. Direktur Riset The Socio-Economic &Educational Business Institute Jakarta, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi Alumnus PPsUGM Yogyakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Selasa 4 Juli 2017)

BERITA REKOMENDASI