Retorika ‘Kesejahteraan Petani’

Editor: Ivan Aditya

SETIAP program pengembangan pertanian selalu bertujuan meningkatkan ‘kesejahteraan petani’. Kenyataannya, hal tersebut lebih merupakan kata yang lebih bersifat retorika yang tidak pernah tercapai. Apabila indikator kesejahteraan petani dapat ditunjukkan dengan nilai tukar petani (NTP) yang menggambarkan indeks perbandingan harga yang dibayar untuk barang bukan produksi petani dan harga yang diterima petani atas barang produksi petani, maka data BPS pada periode 2008-2014 menunjukkan bahwa NTP petani tertinggi hanya meningkat 2%. Peningkatan lebih disebabkan tingginya nilai tukar petani perkebunan rakyat, hortikultur dan perikanan. Sedangkan nilai tukar petani produsen bahan pangan hanya meningkat 0,14%.

Kondisi ini menunjukkan peningkatan kesejahteraan petani relatif sangat kecil. Bahkan beberapa ahli berpendapat, petani tidak bisa sejahtera jika hanya dari produksi tanaman pangan. Di sisi lain, negara menginginkan adanya peningkatan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Yang setiap tahun masih belum mencukupi dan harus melakukan importasi, seperti beras, jagung dan kedelai.

Namun importasi bahan pangan justru berpengaruh pada turunnya harga domestik. Karena harga impor relatif rendah dibanding harga di dalam negeri. Sehingga bukannya meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi justru kian menurunkan pendapatan petani penurunan harga. Dampak yang jelas adalah dengan semakin meningkatnya jumlah rumah tangga petani yang menjadi rumah tangga sasaran (RTS) raskin.

Ironis, petani yang produsen pangan terutama beras, saat paceklik berbalik menjadi konsumen beras. Bahkan disebut sebagai net consumer untuk beras. Karena jumlah konsumsinya lebih besar daripada produksinya jika diperhitungkan untuk periode setahun.

Menyedihkan

Petani menerima raskin bisa karena dua hal. (1) untuk petani yang relatif lebih mampu akan menjual hasil produksi berasnya yang berkualitas dengan harga tinggi, kemudian membeli raskin yang kualitasnya lebih rendah. Sehingga punya sisa dana untuk keperluan lain. Dan/atau (2) kondisi petani yang memang miskin sehingga harus membeli raskin untuk konsumsi keluarga. Di DIY tak jarang terlihat sepeda motor terparkir diu areal persawahan. Apakah ini indikasi sejahtera? Jawabnya singkat : ‘belum’.

Keadaan lebih menyedihkan jika nilai produksi dari luasan lahan petani selama setahun hanya cukup untuk membayar PBB atau hanya menyisakan sedikit untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Keadaan seperti ini yang ‘memaksa’petani menjual lahannya.

Karena itu, pemerintah mencoba meningkatkan produksi pangan dengan program ‘pajale’ (padi, jagung, dan kedele) yang secara sporadis menunjukkan peningkatan produksi pangan. Tetapi banyak pula daerah yang tidak berhasil akibat kondisi irigasi, perubahan iklim dan sebagainya. Sehingga secara nasional kenaikan produksi pangan tidak signifikan. Kondisi ini dapat diindikasikan dengan kian meningkatnya importasi pangan setiap tahunnya, terutama beras.

Penyuluh Muda

Pertanyaannya, bagaimana dengan kinerja pendampingan yang dilakukan para penyuluh pertanian selama ini? Memang, banyak penyuluh senior yang telah pensiun, tetapi bagaimana dengan para penyuluh muda. Kenyataan menunjukkan, para penyuluh muda relatif banyak yang tidak atau belum mempunyai dasar pengetahuan atau keahlian di bidang pertanian atau teknologi pertanian. Bahkan cenderung banyak petani yang sangat maju dan lebih mampu mengembangkan teknologi pertanian. Banyak petani yang telah mampu membuat dan menerapkan teknologi pertanian, seperti pupuk maupun pestisida organik (hayati) yang ramah lingkungan, namun kepedulian pemerintah relatif sangat kurang untuk mendukung petani agar mampu meningkatkan produksi, bahkan meningkatkan kesejahteraannya.

Pemerintah lebih memberi dukungan pada perusahaan/fabrikan pupuk organik dengan subsidi relatif besar, padahal jika petani telah mampu memproduksi pupuk atau pestisida organik maka pemerintah melalui lembaga Kementerian Pertanian seperti BPTP yang ada di setiap kabupaten dapat melakukan verifikasi dan pengujian efektivitas produk petani tersebut. Bila ternyata produk tersebut dapat diterapkan dan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan produksi maka pemerintah bisa memberi dukungan dana untuk produksi pupuk dan pestisida yang efektif untuk daerah tersebut.

Dengan demikian pemerintah secara langsung ataupun tidak langsung memberdayakan para petani. Terutama petani tanaman pangan yang selama ini menghadapi langsung ‘serbuan’ produk pangan dari petani luar negeri. Apalagi menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

(Prof Dr Dwidjono Hadi Darwanto. Guru Besar dan Ketua Prodi S-2 Ekonomi Pertanian, Departemen Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian UGM. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Selasa 27 September 2016)

 

BERITA REKOMENDASI