Revolusi Mental Aparatur Hukum

Editor: Ivan Aditya

BELAKANGAN ini publik telah nyaris kehilangan kepercayaan pada aparatur hukum. Paling tidak karena sejumlah anomali: dugaan korupsi dilakukan petinggi birokrasi hukum Sekjen Mahkamah Agung (MA) Nurhadi yang dipaksa diminta mengundurkan diri dari jabatannya dan ditangkapnya sejumlah aparatur pengadilan (hakim, panitera dan staf) karena korupsi. Bahkan, sebuah survei menyebutkan, 81% publik tidak percaya kepada aparatur hukum bebas dari mafia peradilan.

Fakta ini menunjukkan, kini saatnya menyerukan agar aparatur hukum kita (hakim, panitera, jaksa, polisi dan advokat) bermetamorfosis melakukan perubahan paradigma kinerjanya untuk tegaknya cita-cita supremasi hukum dan mengawal proses reformasi hukum di negeri ini. Sekaligus hendak memposisikan semua aparatur hukum sebagai garda depan (avant garde) keadilan. Mengingat cita-cita dan impian ini nyaris tak berbekas meskipun telah berganti beberapa kali rezim kekuasaan politik.

Hilangnya Pioner Hukum

Argumentasi untuk ”menyatakan perlunya aparatur hukum menempatkan posisinya sebagai garda depan keadilan, karena selama ini kita kehilangan pionir dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran yang nyaris punah dan berharga mahal di negri ini.”

Hampir semua kasus hukum yang coba diselesaikan lewat litigasi”pengadilan selalu mengecewakan”dan melahirkan keputusasaan publik. Kasus yang seharusnya diputus bebas, malahan dihukum. Sebaliknya, kasus yang seharusnya dihukum, justru” dibebaskan. Hukum kini tidak lagi hitam-putih, tapi abu-abu. Lebih licin permainan hukum ketimbang”politik. Tak jelas lagi antara” putusan hukum dan” putusan politis. Ini disebabkan karena tiga institusi hukum (Pengadilan, Kepolisian dan Advokat) belum mampu mengambil peran progressif dalam membawa angin dewi keadilan.

Pertama, di institusi pengadilan ternyata hukum justru terkebiri menjadi kerdil dan menodai publik, keadilan tak pernah lahir kecuali hanya bersifat klise dan lips service belaka. Kedua, institusi kepolisian hukum menjadi tawanan kekuasaan dan uang yang hanya mampu menghukum rakyat miskin dan gagal menghukum elite ekonomi dan pemilik pundipundi uang dan jaringan politik. Hukum di institusi ini kian diskriminasi dan gagal meletakkan prinsip dasar keadilan hukum: semua orang berkedudukan sama di depan hukum (unequality before the law).”

Ketiga, institusi praktisi hukum (advokat dan pengacara) hukum hanya menjadi lahan bisnis dan diperjualbelikan, hingga para praktisi hukum kehilangan citra dan wibawanya. Wajar jika Dick Butcher tokoh kreasi William Shakesphere dalam karyanya Henry IV, Part II pernah berujar : Kill all the lawyers..! Semua institusi hukum yang mestinya menjadi penjaga wibawa hukum kehilangan kharismanya. Sistem hukum kita belum dapat membawa angin pengayom dan penentram publik.

Suasana ini lebih tepat meminjam ungkapan Todung Mulya Lubis (1999), sebagai mafia peradilan (judicial corruption). Lihatlah, berapa ratus perkara korupsi yang pada akhirnya dipetieskan dan di SP3-an hanya karena tak terpenuhinya asas formalitas hukum dan keterlibatannya dengan elite kekuasaan. Di hukum hanya terkesan sekadarnya saja guna memenuhi hasrat publik. Hingga orang sering menyebut negeri ini sebagai surganya mereka yang beruang. Persis seperti disindir” Marc Galanter (1995) dalam Why The haves Come out Ahead: Speculations on The Limit of Legal Change, yang menyatakan” hukum lebih berpihak kepada orang kaya.

Revolusi Mental

Di tengah suasana seperti itu, amat sulit rasanya memulihkan kembali citra institusi hukum kita. Tetapi sesulit apa pun keadaannya tak boleh berputus asa. Saatnya aparatur hukum mengambil langkah progresif untuk menjadi pionir dan garda depan keadilan. Pendongkrak citra dan tradisi, memulihkan citra dan wibawa aparatur hukum yang kini semakin pudar di mata publik.

Reformasi institusi hukum tidak cukup dimulai dari model seleksinya, sistem penggajiannya dan sistem pengawasannya, melainkan masalah terbesarnya terletak pada pudarnya karakter sebagai anak bangsa dan umat yang religius, yang mempunyai suatu rujukan utama dalam hidupnya.

Oleh karena itu, publik berharap para aparatur hukum harus bergegas melakukan ”revolusi mental” sebagaimana program Presiden Jokowi, yakni meningkatkan kualitas integritasnya, kapabilitas, kejujuran dan keteladanan pemimpin puncaknya. Karena dalam realitasnya” telah banyak aturan hukum dirancang, aneka proses rekrutmen yang objektif, sistem penggajian yang memadai tapi ternyata perilaku korupsi di jajaran aparatur hukum tak surut, bahkan kian menjadi.”

(Dr Agus Riewanto SH MA. Pengajar Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Senin 5 September 2016)

BERITA REKOMENDASI