Rumah Pintar Pemilu dan Birokrasi Totaliter

Editor: Ivan Aditya

KITA yang dewasa selama Orde Baru umumnya mengonstruksi kehidupan bermasyarakat berada di bawah bayang-bayang negara yang khidmat disebut ‘pemerintah’. Pemerintah adalah pengatur semua hal. Dulu masalah masuk arena privat seperti soal alat kontrasepsi.

Menjadi anomali ketika mindset totaliter itu ternyata masih bertahan pada era good governance sekarang ini, bahkan oleh punggawa birokrasi yang (mestinya) tercerahkan. Ini kentara dalam sejumlah regulasi yang isinya mencerminkan pemahaman demikian, yang menyelisihi hak berserikat dan berkumpul yang diakui Konstitusi. Tulisan ini menyoroti fenomena oknum birokrat yang ‘mengincar’ rumah pintar pemilu (RPP) bentukan KPU untuk ‘dikooptasi’di bawah Permendikbud No. 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Nonformal (PNF).

Menghilangkan Inisiatif

Permendikbud dimaksud hanya terdiri dari 14 pasal, namun ironisnya bisa digunakan untuk membelenggu transfer pengetahuan apapun karena keluasan cakupannya. Akibatnya kelak hilanglah wahana partisipasi dan inisiatif bagi pemberdayaan masyarakat, dalam hal RPP, yang terkait kepemiluan. Keluasan cakupan itu akan kian luas karena disandarkan pada tafsir. Pada gilirannya birokrat berpikiran cekak niscaya akan memaksa RPP untuk ‘dikooptasi’ untuk kepentingannya.

Pasal 1 Permendikbud No. 81 Tahun 2013 menyebut: (2). PNF … adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. ….. (8). Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Lalu Pasal 3 menetapkan: (1) Satuan PNF, terdiri atas: a. LKP; b. Kelompok Belajar; c. PKBM; d. Majelis Taklim; dan e. Satuan PNF sejenis. (2) Satuan PNF … terdiri atas rumah pintar, balai belajar bersama, lembaga bimbingan belajar, serta bentuk lain yang berkembang di masyarakat …

Tampak dalam kutipan di atas betapa nyaris semua hal-ihwal transfer pengetahuan berada di bawah payung Permendikbud tersebut. Bahkan, rasa-rasanya, pelatihan burung merpati yang dilakukan balai belajar bersama di kampung peternak merpati pun harus berada di bawah regulasi ini. Rupanya ini bukti lain adanya gejala yang ditengarai para ahli sebagai ‘berbaliknya pendulum negara’ yang ingin mengatur-ngatur lagi (Skocpol 2002).

Sedikit Mungkin Mengatur

Reformasi memberi kesempatan aktor nonnegara untuk berperan lebih besar. Aktor negara (pemerintah), bisnis dan civil society harus bersinergi membangun konsensus; dan peran negara tidak lagi bersifat regulatif, tetapi hanya sebatas fungsi fasilitatif (Pratikno 2005). Secara demikian inisiatif masyarakat didorong, dikondisikan, diberi peluang untuk tumbuh. Meski diinisiasi di semua KPU, RPP dibangun dengan tujuan untuk peningkatan partisipasi, literasi demokrasi, berbekal rasionalitas yang kritis, dengan mendorong tumbuhnya voluntaritas atau kerelawanan (KAK Rumah Pintar Pemilu 2016).

Permendikbud 81/2013 yang bersemangatkan totaliterisme itu terbit justru setelah era Reformasi berjalan 15 tahun. Dengan dalih itu (sebagian) birokrat (Kemendikbud) bisa menjadikan 550-an RPP yang dibangun KPU di seluruh Indonesia itu sebagai wilayah garap baru. Birokrat hanya melihat istilah yang dipergunakan (‘rumah pintar’) dikaitkan dengan Pasal 4 Ayat (5), untuk kemudian mendorong diterapkannya tatakelola seperti diberlakukan terhadap lembaga PNF. Gejala demikian sudah muncul di beberapa kabupaten/kota termasuk di DIY.

Menyamakan rumah pintar pemilu dengan PNF bukan saja kesalahan identifikasi –yang kemungkinan hanya berdasar nama ‘rumah pintar’– tetapi lebih karena semangat birokrasi totaliter yang sulit diberantas. Konsekuensi penarikan RPP di bawah Permendikbud 81/2013 tentu berupa pemberlakuan tatakelola PNF dengan menerapkan sejumlah prosedur dan peraturan lainnya, misalnya PP No. 17/2010 yang mengharuskan PNF wajib memperoleh izin dari pemerintah kabupaten/kota (Pasal 185 Ayat 1). Lalu kelak diterapkan pula adanya fungsi Pejabat Penilik yang diberi tupoksi melakukan ìpengendalian mutu satuan pendidikan nonformalî. Sungguh, jika tidak ada upaya menolak itu, hilanglah sudah pelembagaan inisiatif dan partisipasi yang sudah berjalan baik di KPU hingga hari ini. ?

(Farid B Siswantoro. Komisioner KPU DIY, pegiat pemberdayaan masyarakat. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Jumat 9 Juni 2017)

BERITA REKOMENDASI