RUU Pemilu dan Demokrasi Pancasila

Editor: Ivan Aditya

JALAN buntu atau deadlock dalam pembahasan RUU di DPR adalah bentuk gagalnya para politisi di Senayan merumuskan dan mengamalkan demokrasi Pancasila sebagai roh, perekat dan solusi sebuah masalah. Apa yang terjadi di rapat pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu saat ini merepresentasi kondisi tersebut : alot, masing- masing fraksi terkesan saling mempertahankan argumennya.

Jika pada akhirnya terjadi deadlock, maka tidak tertutup kemungkinan pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu). Jika akhirnya itu pilihannya, maka sebuah kerja besar yang didukung dengan anggaran besar, jadi sia-sia. Sebab hadirnya UU Pemilu sebagai penyempurna tentu sangat dibutuhkan. Tidak hanya sekadar sebagai payung hukum formal saja.

Terkesan bahwa telah terjadi fragmentasi kepentingan di fraksi fraksi di DPR. Tentu hal ini harus diwaspadai. Nilai-nilai demokrasi yang mestinya menjadi arah peta berjalan penyelenggaraan pemilu serentak 2019, menjadi kabur. Diskursus ini menarik untuk dievaluasi, apakah regulasi politik yang selama ini diputuskan lembaga DPR selama ini telah jauh panggang dari api dari nilai-nilai Demokrasi Pancasila.

Roh Demokrasi Pancasila

Bagaimana kemudian Demokrasi Pancasila hadir sebagai roh bagi regulasi dan peraturan yang menyangkut urusan soal politik di negeri ini? UU politik seperti UU Parpol , UU Pilkada, UU Pemilu, secara filosofi sejatinya telah mewadahi roh Demokrasi Pancasila pada pasalpasal teknis yang menyangkut soal pengambilan keputusan, dan upaya-upaya memuliakan pendapat yang kemudian dihimpun dalam suasana musyawarah dan mufakat. Namun benarkah dalam praktiknya, konspirasi kepentingan, dominannya kekuasaan untuk membagi peran-peran politik secara kelembagaan, serta realita di lapangan yang ternyata ditemukan banyak kasus-kasus pelangggaran pemilu di objek sengketa Mahkamah Konstitusi? Adakah realita dan fenomena ini masih masuk dalam koridor Demokrasi Pancasila yang dinamis. Ataukah sejatiya telah menyimpang dan berada di luar nilai-nilai luhur Demokrasi Pancasila?

Tampaknya memang masih butuh kajian mendalam. Namun dalam urusan-urusan yang jauh lebih mormatif, kita masih terjebak pada ‘kelatahan zaman’. Bayangkan untuk memilih aparat penyelenggara pemerintah daerah di tingkat paling bawah, pamong desa misalnya, seperti dukuh, dan pamong kita pernah terjebak pada formalisme demokrasi lewat pemilihan secara langsung. Rembug desa atau sistem bitingan, dalam perkembangannya ternyata dianggap tidak memberikan legitimasi yang kuat. Kesalahan ini bukan pada sistem demokrasinya, tapi ketidaksiapan para pelaku demokrasi di desa untuk mengelola rembug atau musyawarah. Seolah Demokrasi Pancasila tidak cocok ditempatkan sebagai instrumen implementatif suksesi kepemimpinan. Akhinya hanya digunakan pada saat-saat tertentu saja , seperti rapat penyusunan program , pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan sebagainya.

Demokrasi adalah pilihan bukan konstanta yang statis dan tak bisa berubah. Kondisi ini secara fenomena sosial-politik sebagai ikhtiar untuk mengobati sakitnya demokrasi di negeri ini yang ditandai dengan merebaknya virus transaksional politik uang. Serta peran partai politik yang semakin memudar, dengan tereduksinya peran-peran legislasi yang cerdas dan bernartabat. Sehingga menyebabkan lembaga dewan belum mampu menjadi agen perubahan demokrasi yang berwibawa.

Ajang Transaksi

Politik transaksional telah mengubah paradigma berdemokrasi yang seharusnya etis, elegan dan berbudaya menjadi ajang transaksi jual beli suara. Dimana tawar-menawar harga demikian lentur, kompromis, yang bisa terjadi kapanpun dan dalam posisi harga berapapun. Menyedihkan memang. Hakikat yang demikian bertentangan dengan roh Demokrasi Pancasila. Bagi-bagi uang atau penggunaan dana yang tidak perlu justru menumbuhkan budaya ketergantungan. Seolah hanya uang yang menjadi alat penetrasi untuk mengatur semua agenda politik, sekaligus uang sebagai alat tukar membeli simpati dan empati dari para calon pemilih.

Demokrasi hanya dimaknai sebagai ajang peruntungan menginvestasikan sejumlah dana. Maka benar prediksi filosof populis Sokrates sebelumnya bahwa demokrasi yang dijalankan pada beberapa abad kemudian di sejumlah negara (termasuk Indonesia) ternyata tidak mampu memenuhi keseluruhan aspek-aspek yang menjadi komponen penting dari tradisi demokrasi itu sendiri. Yakni : konstituensi, kompetensi dan integritas. Jika satu saja tumbang (integritas misalnya), maka demokrasi itupun boleh disebut pincang.

(Budhi Wiryawan. Mantan Komisioner KPU Kabupaten Bantul. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Sabtu 8 Juli 2017)

BERITA REKOMENDASI