Saber Pungli dan Produktivitas Kerja

Editor: Ivan Aditya

SALAH satu kebijakan yang baru saja digulirkan Pemerintahan Jokowi adalah Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Pungli, sebenarnya sudah berlangsung bertahun-tahun namun kini gebrakan Presiden Jokowi nampak berpengaruh terhadap praktik yang hampir merasuk di semua instansi pelayanan publik. Sebagaimana dalam pertimbangan pembentukan Satgas Saber Pungli bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera.

Bahwa dalam upaya pemberantasan pungutan liar perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar, maka pada 20 Oktober 2016 ditetapkan Peraturan Presiden nomor : 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli. Secara umum Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personel, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Pengawasan Produktivitas

Gebrakan ini rupanya sangat berpengaruh dan langsung terasa dampaknya bagi masyarakat yang berkepentingan dengan pelayanan publik. Pengaruh tersebut dirasakan ketika tidak lagi mengeluarkan biaya-biaya tambahan selain yang sudah ditentukan. Beberapa staf sampai pejabat di beberapa instansi pelayanan publik sudah tidak lagi berani meminta atau setidaknya menerima pemberian biaya tambahan, selain biaya yang sudah ditentukan.

Namun di sisi lain berdasarkan pengamatan hal ini juga berdampak pada penurunan produktivitas kerja, sekalipun tidak semuanya. Menyangkut hal ini perlu diadakan penelitian sebagai bahan evaluasi dan perbaikan selanjutnya. Sebagai contoh misalnya, dalam sebuah instansi yang semula sebelum diberlakukannya saber pungli dapat menghasilkan produk pelayanan suatu dokumen tertentu sebanyak 100 buah dalam sehari. Apakah setelah diberlakukannya saber pungli juga dapat menghasilkan produk dokumen minimal sama dengan sebelumnya yaitu 100 buah? Atau kemudian menjadi menurun, jika menurun seberapa persen penurunannya? Untuk tetap menjamin produktivitas kerja pada instansi pelayanan publik, perlu dilakukan pengawasan, baik dilakukan oleh pengawasan internal, instansi pengawas seperti inspektorat, atau bila perlu dibentuk lembaga atau badan pengawas yang independen.

Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi. Tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korupsi. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pungutan liar dapat juga dianggap sebagai kategori kejahatan jabatan. Di mana dalam konsep kejahatan jabatan dijabarkan bahwa, pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Perbuatan pungli dapat merugikan negara maupun masyarakat, maka itu perlu diperangi bersama-sama. Semua pihak jangan memberikan peluang timbulnya pungli.

Saber pungli tidak hanya menyasar pungli yang nilainya kecil. Satgas Saber Pungli sesuai kewenanganya dapat melaksanakan tangkap tangan (OTT). Hal itu disebutkan dalam Pasal 4 huruf d : "Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Satgas Saber Pungli mempunyai wewenang : melakukan operasi tangkap tangan". Dalam operasinya Satgas Saber Pungli telah berhasil melakukan OTT beberapa pejabat instansi pemerintah, aparat penegak hukum, bahkan terakhir OTT terhadap seorang jaksa di Kejati Jawa Timur dengan nilai yang cukup fantastis.

Keberadaan Satgas Saber Pungli di daerahdaerah diharapkan dapat menjalankan tugas secara maksimal, sehingga dapat menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa. Namun tidak mempengaruhi pruduktivitas kerja. Bahkan bila perlu justru dapat meningkatkan produktivitas kerja, melalui sistem pengawasan yang ketat.

(Dr R Murjiyanto SH MKn. Staf Pengajar/Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Janabadra. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Selasa 29 November 2016)

BERITA REKOMENDASI