Sekolah 5 Hari : Tawaran Atau Keharusan?

Editor: Ivan Aditya

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan sedang menggagas sekolah 5 hari untuk pendidikan dasar (SD-SMP). Salah satu alasannya,agar siswa dapat pulang sesuai dengan orangtuanya yang bekerja. Pertanyaannya, apakah gagasan itu sebaiknya dilakukan di seluruh Indonesia, atau sebagai tawaran pilihan beberapa daerah yang mungkin saja.

Yang menguatkan gagasan itu adalah bahwa beberapa sekolah kota yang baik sudah melaksanakannya sekolah 5 hari sampai pukul 17.00. Siswa-siswa ini dapat berangkat sekolah bersama orangtuanya dan pulangnya dijemput orangtuanya. Akibatnya, waktu di rumah siswa selalu ditemani oleh orangtuanya dan ada dalam asuhan kasih orangtuanya. Yang memungkinkan sistem sekolah 5 hari seperti ini berjalan baik adalah fasilitas di sekolah sungguh lengkap. Programnya menarik, menggembirakan dan menyenangkan siswa. Selain gurunya kreatif dalam mendampingi, sehingga siswa tidak bosan dan jenuh.

Menggunakan K-13

Secara teoretis kalau sekolah menggunakan K-13 dengan sungguh-sungguh maka sekolah sampai sore hari tidak menjadi soal dan dapat berjalan baik. Dimana siswa harus banyak melakukan kegiatan aktif, entah meneliti, ekspresi, kegiatan sosial, olah fisik, olah keterampilan. Ambil saja contoh, kalau di SMP, siswa belajar IPA dengan melakukan praktik penelitian lapangan, mereka akan membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga sampai sore tidak menjadi soal. Siswa SD diberi keterampilan ekspresi seni seperti tari, musik, drama, olahraga, maka juga sampai sore tidak menjadi soal. Bahkan dapat merasa lebih asyik karena ada teman, dari pada di rumah tidak ada teman bermainnya.

Alasan yang kurang setuju, mengungkapkan bahwa situasi sekolah di Indonesia belum semuanya ideal seperti itu dan situasinya tidak sama. Banyak sekolah di daerah, terutama di daerah desa terpencil, tidak mempunyai fasilitas yang lengkap, tidak punya guru yang dapat mendampingi. Bahkan jumlah gurunya saja kurang lengkap. Bila sekolah tidak mempunyai fasilitas apa-apa, penggunaan waktu belajar di sekolah lebih dari pukul 12, kurang efektif, apalagi siswa sudah capai karena kebanyakan mereka belum sarapan.

Banyak orangtua di pelosok Indonesia, tidak bekerja di perusahaan sampai pukul 5 sore, tetapi banyak yang bekerja sebagai petani, buruh tani, nelayan di pantai, yang bekerja hanya sampai pukul 12 siang dan kembali ke rumah. Maka orangtua sudah di rumah sejak pukul 12 siang. Akibatnya, alasan sekolah 5 hari disesuaikan dengan kepulangan orangtua tidak sesuai lagi.

Tambahan lagi di daerah, justru siswa dapat belajar banyak hal termasuk keterampilan hidup bukan di sekolah, tetapi di rumah dan di kampung sekitar rumahnya. Mereka dapat belajar bermasyarakat dengan temannya dan dengan orang-orang kampung di desa dan di kampung nelayan. Banyak anak di desa belajar kerja sama, bertani, bernelayan, dari orang-orang kampung, bukan dari sekolah. Kalau mereka ini di sekolah terus sampai sore, mereka malah menjadi terasing dari masyarakat dan menjadi bosan. Dengan demikian tujuan pendidikan yang utuh justru tidak tercapai.

Beberapa Model

Dari beberapa alasan di atas, gagasan sekolah 5 hari untuk pendidikan dasar, sebaiknya dijadikan tawaran alternatif untuk sekolah kota dimana masyarakatnya kebanyakan bekerja di kantor atau pabrik sampai sore hari. Sedangkan bagi sekolah di kampung dan pelosok, yang orangtuanya tidak bekerja sampai sore, dan fasilitas tidak memungkinkan, serta siswa lebih berkembang sebagai pribadi utuh bersama masyarakatnya, mereka bebas menggunakan model sekolah 6 hari seperti sekarang.

Dalam situasi pendidikan dan masyarakat Indonesia yang begitu bervariasi, kiranya perlu dimungkinkan beberapa model sekolah. Kalau sekolah pribadi dan keluarga saja diperbolehkan, pemerintah perlu lebih terbuka disini. Yang penting adalah bahwa tujuan utama pendidikan dasar tercapai dengan baik dan optimal. Yang diharapkan dari pemerintah adalah menyediakan beberapa model sekolah 5 hari dan model sekolah 6 hari yang sungguh baik dan teruji dengan kelengkapan program, fasilitas, dan kompetensi gurunya. Biarkanlah setiap sekolah, lewat pertimbangan komisi sekolah, staf, pengguna, memilih yang terbaik sesuai dengan situasi mereka.

(Prof Dr Paul Suparno. Guru Besar Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Artikel ini tertulis di Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Sabtu 13 Agustus 2016)

BERITA REKOMENDASI