Sengkarut Amnesti Pajak

Editor: Ivan Aditya

BAGAI bola salju, kebijakan amnesti pajak (tax amnesty) yang berlaku efektif mulai 1 Juli 2016 dan akan berakhir pada 31 Maret 2017 mulai mendapat atensi publik. Awalnya, masyarakat umum apatis pada kebijakan fiskal ini, namun sekarang tidak saja para pelaku usaha skala besar, UKM bahkan masyarakat umum mulai mencermati. Amnesti pajak tidak saja sebagai peluang, namun juga memunculkan kekhawatiran terkait adanya potensi benturan regulasi (KR, 22/8).

Amnesti pajak pada hakikatnya upaya pemerintah untuk meningkatkan basis pendapatan negara dari sumber pajak. Program pengampunan kepada wajib pajak ini meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT. Caranya, dengan melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.

Ditargetkan akan terkumpul dana segar dari kebijakan ini sebesar Rp 165 triliun. Realita hingga sekarang ini baru tercapai puluhan miliar rupiah. Sementara pelambatan capaian target pundi-pundi negara dari pajak terus terjadi. Maka kebijakan fiskal dengan tagline ‘ungkap, tebus, lega’ ini menjadi salah satu ikhtiar yang rasional, meski menimbulkan kontroversi.

Angin surga yang dihembuskan dari tax amnesty antara lain masuknya dana segar ke perbankan dalam negeri dari repatriasi yang diperkirakan selama ini parkir di Singapura, British Virgin Islands, Cayman Islands, Hongkong, Swiss dan negara-negara lainnya. Yang selama ini menjadi tujuan menyimpan dana dengan bunga rendah atau pajak rendah. Selain itu, dalam jangka menengah ada potensi menurunnya tarif pajak penghasilan, tarif pajak pertambahan nilai dan tarif pajak badan. Hal ini karena selama ini tarif pajak besar karena yang membayar pajak jumlahnya hanya sekitar 21% wajib pajak yang taat membayar pajak. Pada level makro, diharapkan kebijakan ini akan memperkuat nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi, menstimulus ekspansi usaha yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Pada sisi lain, banyak pihak yang kontra karena ada potensi untuk memberi peluang legalisasi dari dana haram yang diparkir di luar negeri. Lebih dari itu, ada konsekuensi yang tidak ringan pada pihak yang mainmain ikut dalam kebijakan ini. Wajib pajak yang telah mengikuti program ini namun ditemukan adanya manipulasi data maka akan dikenai pajak sesuai dengan UU PPh. Bahkan ditambah dengan sanksi administrasi kenaikan sebesar 200% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar.

Kebijakan fiskal yang cukup berani ini, tidak akan dapat berjalan sendiri. Ada implikasi penyesuaian kebijakan lain seperti penegakan hukum yang lebih tegas dan penyempurnaan Undang Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan. Juga Undang Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Serta kebijakan strategis lain di bidang perpajakan dan perbankan. Sehingga membuat kebijakan ini mampu berdampak jangka panjang.

Efektivitas amnesti pajak sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antaranya kecepatan penyesuaian kebijakan karena kelambanan penyesuaian kebijakan akan menimbulkan benturan regulasi yang menjadikan selilit dalam implementasi kebijakan fiskal ini. Kondisi ini sangat serius karena penyesuaian kebijakan memerlukan koordinasi lintas-departemen bahkan butuh kesepahaman eksekutif dan legislatif. Menjadi masalah karena proses koordinasi regulasi menjadi barang mewah yang mudah diucapkan namun sangat sulit direalisasikan.

Terlepas dari sengkarut dan disharmoni regulasi terkait kebijakan amnesti pajak, diperlukan komitmen dan konsistensi dari pemerintah untuk mengimplementasikan program ini. Proses ini memerlukan totalitas kepemimpinan. Belajar dari lambannya implementasi berbagai paket kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan Pemerintah Jokowi-JK, maka Presiden harus kendalikan langsung implementasi program amnesti pajak ini agar terbukti berdampak pada capaian pendapatan pajak yang mampu menutup defisit APBN.

(Ahmad Ma'ruf. Staf pendidik di Prodi Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan peneliti Inspect. Artikel ini tertulis di Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Selasa 23 Agustus 2016)

BERITA REKOMENDASI