Sengkarut RUU Pemilu

Editor: Ivan Aditya

PILIHAN politik terkait dengan sistem bernegara Republik Indonesia (semisal parlementary threshold, presiden threshold, jumlah anggota DPR, jumlah pimpinan DPR dan DPD, dan lain sebagainya, memang tidak dijelaskan secara rinci di dalam UUD 1945. Karena itu diserahkan kepada pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan presiden, untuk menentukannya. Dengan demikian, tentu saja akan sangat bergantung kepada konfigurasi politik yang dominan dan berkembang di tingkat pusat. Pilihan apapun yang dijatuhkan oleh pembentuk UU, itulah yang harus kita terima dan taati sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun demikian, meski UUD 1945 tidak memberikan ketentuan khusus dan menjadi bagian dari open legal policy pembentuk UU, tidaklah berarti DPR dan Presiden dapat mengesahkan suatu UU menurut kepentingan pribadi atau kelompoknya, tanpa melihat kepentingan lain yang cakupannya lebih luas, yaitu kepentingan rakyat. Secara moral, pembentuk UU dibatasi oleh nilai yang terkandung di dalam Pancasila, yang setidaknya terdiri dari dua nilai. Pertama nilai kerakyatan, bahwa norma apapun yang akan di sahkan ke dalam bentuk UU harus berpihak pada kepentingan rakyat, demi kepentingan rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. Kedua nilai keadilan, dalam pengertian kebijakan yang diambil harus memperhatikan hak dari semua pihak, baik sesama anggota DPR, maupun dengan pihak lain yang terkait.

‘Kemandulan’

Ironinya, kita tidak melihat transformasi dari kedua nilai tersebut pada beberapa kebijakan pembentuk undang-undang akhir-akhir ini, khususnya DPR. Belum sembuh luka kita akibat hak angket yang dilakukan DPR terhadap KPK, yang sampai hari ini terus dilanjutkan. Kini kita kembali dipertontonkan dengan sengkarut RUU tentang Pemilu yang berbulan-bulan bahkan menjelang tahun namun belum juga selesai dibahas. Kondisi yang semakin memilukan sebagian pihak yang khawatir terhadap masa depan bangsa ini, adalah perdebatan yang terjadi hanya seputar kepentingan dari masing-masing fraksi yang tidak rela jika visi misi fraksinya tidak tercapai. Bukan seputar bagaimana mewujudkan demokrasi yang substantif di negeri ini.

Wacana penambahan pimpinan DPR dan anggota DPR setidaknya menjadi bukti bahwa fokus orientasi pembuat UU adalah saya mendapat apa. Andai pembentuk UU dalam hal ini mencoba untuk meminta aspirasi dari rakyat, saya kira kita sepakat bahwa ‘kemandulan’ yang terjadi di tubuh DPR hari ini bukan disebabkan oleh kekurangan jumlah pimpinan, terlebih kekurangan anggota DPR. Namun lebih pada kualitas dan integritas masing-masing anggota DPR, ini yang semestinya dibenahi.

Secara khusus, tulisan ini akan mengkritisi wacana penambahan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang akhir-akhir ini sempat mengemuka. Penambahan yang dimaksud adalah disesuaikan dengan jumlah penduduk dalam suatu provinsi, jadi semakin banyak jumlah penduduk suatu provinsi maka semakin banyak jumlah wakilnya di DPD, tidak disamakan 4 perwakilan untuk setiap provinsi seperti yang selama ini terjadi. Kalau kita perhatikan lebih jauh, keberadaan DPD adalah untuk mewakili daerahnya, jadi ia bertindak atas nama daerah. Oleh karena itu, penambahan anggota DPD yang disesuaikan dengan jumlah penduduk menjadi tidak relevan. Di samping itu, dengan kondisi kewenangan DPD yang begitu kecil, maka penambahan anggota hanya akan menambah pengeluaran negara tanpa ada kinerja yang seimbang.

Tak ada aturan yang melarang DPR dan Presiden mengesahkan UU yang demikian, karena memang berada pada pilihan politik mereka sebagai pembentuk UU. Namun, pertimbangan modal yang berdasarkan atas moral kerakyatan dan moral keadilan, hendaknya menjadi pegangan dalam merekayasa kemana arah politik hukum kita berjalan.

(Despan Heryansyah SHI MH. Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII Yogyakarta dan Peneliti pada Pusat Studi Hukum Konstitusi FH UII. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Rabu 14 Juni 2017)

BERITA REKOMENDASI

Tanggung Jawab Partai

2 Juni 2018

Tafsir Konstitusi

14 Maret 2018

Memahami Putusan MK

27 Desember 2017

KPK versus DPR

13 Oktober 2017

Reshuffle

3 Mei 2017