Serbuan Tenaga Kerja Asing

Editor: Ivan Aditya

RASANYA belum lama era pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dilaksanakan, Desember 2015. Kini Indonesia sudah diserbu gelombang masuknya tenaga kerja asing (TKA) khususnya dari Tiongkok. Sebenarnya TKA di Indonesia bukan hanya berasal dari Tiongkok, namun ada dari 10 negara yaitu: Inggris, Filipina, Australia, Thailand, Amerika Serikat, Malaysia, India, Korea Selatan, Jepang dan Tiongkok. Proporsi TKA dari Tiongkok ini termasuk besar yaitu sekitar 23,7% atau 16.328 orang yang telah memiliki Izin Mempergunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). TKA Tiongkok ini telah membuat khawatir beberapa kalangan masyarakat. Serbuan ini dirasakan menggeser kesempatan kerja bagi tenaga kerja dalam negeri saat ini.

Menurut data BPS, tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2016 mencapai 7,02 juta orang atau 5,5%. Di sisi lain, kenyataan bahwa sempitnya kesempatan kerja sering tidak dapat ditangkap dengan baik oleh jutaan penganggur. Bahkan merasa sempitnya kesempatan kerja, banyak yang harus menyeberangi lautan bekerja di luar negeri, mengharap peruntungan sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) termasuk tenaga kerja wanita (TKW).

Membanjirnya TKA Tiongkok ini, perlu dilihat: Pertama, tarikan investasi asing ke Indonesia demi mempercepat pembangunan di bidang infrastruktur seperti tambang, pembangkit listrik dan smelter menjadi salah satu pendorong mengapa banyak TKA di Indonesia. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat nilai investasi Tiongkok ke Indonesia hingga Februari 2016 mencapai 23,25 miliar dolar AS. Catatan yang lain adalah Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara tujuan investasi Tiongkok sekaligus 11% investasi Tiongkok ditujukan ke Indonesia.

Kedua, kebijakan investasi ini diikuti dengan tenaga kerja yang akan mengerjakan proyek-proyek sebagai bagian dari investasi tersebut. Ketiga, alasan yang mengikuti adalah keahlian, etos kerja yang tinggi dan kecekatan. Keempat, adanya kebijakan bebas visa kunjungan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan bagi 84 negara yang mengunjungi Indonesia juga memicu adanya tenaga kerja asing ilegal di Indonesia. Para TKA ini menempati posisi dari top manajemen sampai level pekerja kasar. Seharusnya TKA yang berada di Indonesia adalah tenaga profesi.

Sesuai Perpres No 72 Tahun 2014, yaitu perusahaan wajib mengutamakan tenaga kerja dalam negeri. Ini bermakna untuk jenis pekerjaan pada level operasional/pekerjaan kasar harus menggunakan tenaga lokal. Perpres ini juga diperkuat dengan Peraturan Menaker No 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengendalian dan Penggunaan TKA. Beberapa poin yang penting yaitu TKA harus memiliki sertifikat kompetensi atau berpengalaman kerja minimal 5 tahun, tiap merekrut satu TKA di saat yang sama harus merekrut 10 tenaga kerja dalam negeri (TKDN), ada jabatan tertentu yang tertutup bagi TKA, ada jabatan yang hanya diberi izin kerja selama 6 bulan dan tidak boleh diperpanjang dan wajib didampingi oleh TKDN dalam rangka alih teknologi dan ilmu. Namun dari Peraturan Menteri ini juga ada yang kontraproduktif yaitu adanya penghapusan syarat berbahasa Indonesia bagi TKA. Hal ini menghapus kesulitan bagi TKA masuk ke Indonesia.

Jika dari sisi regulasi telah disiapkan, namun dalam pelaksanaannya masih saja terdapat TKA yang menggeser kesempatan kerja tenaga lokal maka ada hal yang penting untuk dicermati yaitu perlunya birokrasi di Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama memberantas praktik percaloan perizinan untuk mengurus IMTA dan KITAS atau Kartu Izin Tinggal Terbatas/Tetap. Percaloan ini mudah diketahui karena banyaknya TKA tanpa keahlian spesifik, namun bekerja di Indonesia dan bekerja seperti buruh kasar. Syarat satu pekerja asing harus didampingi tenaga lokal ini menjadi celah bagi para calo TKA.

Yang penting juga adalah mengendalikan arus masuk TKA melalui perusahaan yang melakukan investasi di Indonesia. Komitmen dan sanksi bagi perusahaan yang mempekerjakan TKA pada level operator perlu ditegakkan. (Dr Dyah Mutiarin Msi, Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Artikel ini dimuat di Kolom Analisis Harian KR, edisi Rabu 20 Juli 2016)

BERITA REKOMENDASI