Sisi Buruh Seorang Dokter

Dr dr Fx Wikan Indrarto SpA
Dokter spesialis anak di RS Panti Rapih, Lektor di FK UKDW Yogyakarta

HARI ini kita merayakan Hari Pekerja Internasional atau Hari Buruh. Peringatan Hari Buruh diinisiasi gerakan buruh internasional (The Second International Comunist and Socialists) di Paris Prancis tahun 1889, diselenggarakan setiap 1 Mei (May Day). Tanggal 1 Mei tersebut dipilih untuk memperingati protes keras di Haymarket Square Chicago, USA pada 1-4 Mei 1886, terkait jam kerja buruh, yaitu tidak boleh melebihi 8 jam sehari.

Bagaimanakah dengan dokter? Organisasi global buruh, International Labour Organization (ILO) didirikan 1919 sebagai bagian Persetujuan Versailles setelah Perang Dunia I. Permasalahan dokter juga ditangani ILO. Misalnya rekomendasi no 69 tahun 1944, yaitu ‘Medical Care Recommendation’, yang berisi aturan tentang bukti rahasia, sertifikat medis, pelanggaran moral, dan hak privasi pasien.

Hal terbaru ditangani ILO adalah ‘Direct Request of the Convention’ pada 2017, terkait ‘Freedom of career medical officers of the armed forces to leave the service’. Intinya, dokter militer dan kepolisian diizinkan untuk bekerja juga sebagai dokter swasta.

Upah

Dokter adalah profesi medis yang sebenarnya dapat bekerja secara mandiri. Namun sebagian besar dokter di Indonesia adalah juga seorang pekerja di sebuah fasilitas kesehatan (faskes), baik primer seperti klinik maupun sekunder seperti RS. Dengan demikian, sebagian besar dokter juga adalah buruh atau kelas pekerja, termasuk 4.883 Dokter Praktek Perorangan Mandiri dan dokter yang bekerja di 2.086 faskes sekunder dan tersier (RS) pada era JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).

Namun demikian, upah atau jasa medis dokter dengan pembiayaan menggunakan sistem kapitasi di faskes primer maupun case-mix di faskes sekunder, sangat mungkin tidak mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan. Ini dirasakan sangat memberatkan dokter.

Undang-undang mengatur bila Ikatan Dokter Indonesia (IDI) adalah satu-satunya organisasi profesi kedokteran yang sah di Indonesia. Peran pengurus IDI adalah pendampingan anggota, sehingga para dokter dapat menghadirkan praktik kedokteran yang beretika, bermutu dan legal.

Dengan demikian, pendampingan para dokter dalam aspek finansial atau pengupahan tentu masih sangat sulit, karena tidak tersedianya serikat pekerja bagi para dokter. Peran tersebut layak diakomodir IDI.

Pada era pandemi Covid-19 ini, PB IDI juga telah menyuarakan pandangan para dokter, sebagai pekerja profesional. Wafatnya dr Kartono Muhammad, Ketua Umum Pengurus Besar (Ketum PB) IDI periode 1985-88 dan 1991-94, menyusul 25 orang dokter lainnya yang wafat karena infeksi virus korona di masa pandemi Covid-19 ini, sangat memprihatinkan.

Serangkaian desakan dilakukan PB IDI. Mulai Sabtu, (1/2) mendesak proses karantina bagi WNI yang pulang dari Wuhan, China. Terakhir Sabtu (28/3) meminta jaminan pemenuhan APD bagi dokter dan tenaga medis yang menangani Covid-19, juga adanya larangan mudik. Semua desakan IDI untuk mencegah penularan Covid-19.

Belum Diakomodasi

Aksi unjuk rasa para buruh di Indonesia direncanakan akan mengusung sejumlah tuntutan, yang berkaitan dengan bencana global wabah Covid-19. Paling tidak terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan tanpa uang pesangon dan haknya sebagai karyawan.

Selain itu, juga hak untuk mendapatkan tunjangan hari raya (THR). Momentum Hari Buruh setiap tanggal 1 Mei, juga mengingatkan kita semua, bahwa para dokter adalah juga kelas pekerja. Pengurus IDI sebaiknya juga tetap menyuarakan secara lantang, keprihatinan dalam aspek pengupahan atau finansial dan proteksi bagi para dokter di Indonesia, yang belum diakomodasi secara baik.

Namun demikian, dokter sebagai pekerja atau memiliki sisi buruh, tetap konsisten akan melanjutkan karya kemanusiaan dan profesionalitasnya, dalam ikut menangani pandemi Covid-19.

BERITA REKOMENDASI