Sistem Zonasi dalam PPDB

Editor: Ivan Aditya

PENERIMAAN peserta didik baru (PPDB) Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat, diselenggarakan bulan Juni – Juli setiap tahun. Untuk tahun pelajaran 2017 ini, PPDB diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 tahun 2017 sebagai pedoman secara nasional. PPDB di wilayah DIY di samping mengacu pada Permendikbud tersebut, juga mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2017 dan Peraturan Kepala Dinas DIKPORA Nomor 871 Tahun 2017 tentang Pedoman PPDB di Sekolah Tahun Pelajaran 2017/2018.

Pelaksanaan PPDB tahun 2017 melalui mekanisme jejaring maupun luar jejaring. Sekolah-sekolah Negeri wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB terutama berkaitan dengan persyaratan, seleksi, daya tampung, biaya, serta hasil PPDB. Hal ini untuk menjamin PPDB berjalan objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga dapat mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Persyaratan PPDB TK berusia 4 sampai 5 tahun untuk kelompok A, dan 5 sampai 6 tahun untuk kelompok B. Untuk masuk kelas 1 SD atau bentuk lain yang sederajat, persyaratannya yang berusia 7 tahun wajib diterima, dan calon yang berusia serendah-rendahnya 6 tahun pada tanggal 1 Juli. Pengecualian syarat usia minimal 6 tahun diberikan kepada calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau dewan guru sekolah. Untuk masuk kelas 7 SMP atau bentuk lain yang sederajat, berusia paling tinggi 15 tahun dan memiliki ijazah/STTB SD atau bentuk lain yang sederajat. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 SMAdan SMK atau bentuk lain yang sederajat, berusia paling tinggi 21 tahun, memiliki ijazah/STTB SMP atau bentuk lain yang sederajat, serta memiliki SHUN SMP atau sederajat.

Sistem Zonasi

Untuk meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan, pelaksanaan PPDB tahun 2017 menggunakan sistem zonasi. Dengan sistem zonasi, bagi sekolah negeri diwajibkan untuk menerima calon peserta didik yang berdomisili di radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90 % dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Domisili calon peserta didik tersebut berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang sudah diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerinah daerah berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung dikaitkan dengan ketentuan rombongan belajar dan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut. Untuk sekolah-sekolah yang berada di wilayah perbatasan propinsi atau kabupaten/kota, ketentuan persentase dan radius zona terdekat dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah yang saling berbatasan tersebut.

Dengan diterapkan sistem zonasi dalam PPDB tahun 2017, maka seleksi untuk masuk SD atau bentuk lain yang sederajat hanya mempertimbangkan usia sesuai dengan ketentuan dan jarak tempat tinggal ke sekolah. Untuk masuk kelas 7 SMP atau bentuk lain yang sederajat dan masuk kelas 10 SMA atau bentuk lain yang sederajat, pertimbangan kriteria dan prioritas sesuai dengan daya tampung rombongan belajar, urutan pertama adalah jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai ketentuan zonasi. Adapun jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai ketentuan zonasi tersebut tidak berlaku bagi SMK atau bentuk lainnya.

Sistem zonasi dalam PPDB 2017 mengandung aspek positif. Diantaranya pertama, mendukung upaya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, karena setiap wilayah memperoleh peserta didik baru yang relatif setara prestasinya sehingga menghasilkan lulusan yang setara kualitasnya. Kedua mengurangi berkumpulnya peserta didik yang pandai dan dari golongan ekonomi menengah ke atas di sekolah-sekolah tertentu. Peserta didik dapat berinteraksi dengan teman-temannya yang mempunyai latar belakang akademik dan status sosial ekonomi berbeda, sehingga akan tumbuh kembang jiwa ke-Bhinneka Tunggal Ika-an di antara mereka. Ketiga dapat mengurangi kepadatan arus lalu lintas pada saat peserta didik berangkat dan pulang sekolah, mereka tidak bersekolah di tempat yang jauh karena kualitas sekolah relatif setara. Hal ini juga berdampak pada penghematan biaya pendidikan karena biaya transportasi lebih ringan.

(Prof Dr Buchory MS MPd. Dewan Pendidikan DIY dan Rektor Universitas PGRI Yogyakarta /UPY. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Jumat 16 Juni 2017)

BERITA REKOMENDASI