SP 2020, Fondasi Membangun Indonesia

Editor: Ivan Aditya

SENSUS penduduk digelar Badan Pusat Statistik (BPS) setiap sepuluh tahun sekali di tahun dengan akhiran angka nol. Dalam pelaksanaannya, Sensus Penduduk (SP) 2020 merupakan sensus penduduk ke-tujuh yang dilaksanakan di Indonesia. SP tahun ini menerapkan combine methode, yaitu menggunakan data administrasi kependudukan dari Kemenetrian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai data dasar dalam pelaksanaannya. Hal ini merupakan titik awal dari perwujudan Satu Data Kependudukan Indonesia sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019.

Berdasarkan data BPS, proyeksi jumlah penduduk di Indonesia 2019 adalah 267 juta. Diproyeksikan meningkat menjadi 269,6 juta jiwa pada 2020. Data tersebut merupakan hasil proyeksi SP 2010. Melalui Sensus Penduduk 2020 ini akan kembali dihitung jumlah seluruh penduduk Indonesia secara de facto dan de jure yang akan digunakan sebagai alat proyeksi pertambahan jumlah penduduk tiap tahunnya.

Evaluasi

Data yang dihasilkan SP 2020 nantinya juga akan digunakan sebagai bahan evaluasi pemerintah dan menjadi fondasi dalam perencanaan pembangunan di berbagai bidang. Data yang akurat sangat memiliki peran penting untuk digunakan dalam pengambilan keputusan terkait program pemerintah. Bila pemerintah tidak memiliki data yang akurat tentu saja perencanaan dan kebijakan yang diambil justru meleset alias tidak tepat sasaran. Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas awal 2020 menyatakan, data merupakan komoditas paling penting yang dibutuhkan negara.

Pandemi Covid-19 membuat rangkaian kegiatan sensus tidak berjalan lancar sesuai skenario awal. Usai Sensus Penduduk Online (SPO) diperpanjang hingga akhir bulan Mei dengan hasil sebanyak 51,36 juta penduduk Indonesia telah ikut berpartisipasi, pendataan SP lanjutan yang awalnya dijadwalkan Juli pun dengan terpaksa harus diundur September. Metode pendataan yang awalnya diskenariokan akan dilakukan secara wawancara door to door kepada setiap penduduk dimodifikasi sedemikian rupa agar dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan risiko Covid-19. Modifikasi yang dilakukan adalah dengan membagi kriteria wilayah berdasarkan metode pengumpulan datanya, yang terbagi menjadi Zona 1, Zona 2, dan Zona 3.

Zona 1 merupakan wilayah Drop Off Pick Up (DOPU) dengan cara menyerahkan dokumen kuesioner kepada penduduk kemudian mengambilnya ketika semua pertanyaan yang ada dalam kuesioner telah selesai diisi. Zona 2 merupakan wilayah Non Drop Off Pick Up (Non-DOPU) dengan melibatkan pengurus satuan lingkungan setempat untuk membantu petugas sensus dalam melakukan verifikasi lapangan mengenai data penduduk di wilayahnya. Sementara Zona 3 merupakan zona khusus untuk wilayah Papua dan Papua Barat dengan melaksanakan Sensus Penduduk secara wawancara langsung kepada penduduk.

Petugas Lapangan

Ketiga zona tersebut diterapkan dengan menyesuaikan status risiko wilayah untuk setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Selain itu, BPS juga mewajibkan seluruh petugas lapangan yang bertugas untuk melakukan rapid test guna memastikan kesehatan serta diwajibkan tetap mematuhi protokol kesehatan saat di lapangan : menggunakan masker ataupun face shield, membawa handsanitizer, serta menjaga jarak satu sama lain minimal 1,5 meter.

Di tengah keterbatasan yang ada saat ini, bukan menjadi alasan bagi BPS untuk ragu dalam melaksanakan sensus penduduk. BPS mengharapkan terwujudnya sinergi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, pengurus satuan lingkungan setempat, hingga tokoh masyarakat untuk menyukseskan SP 2020.

Sukses tidaknya hajat besar sepuluh tahunan ini juga tidak lepas dari partisipasi seluruh penduduk Indonesia. Seluruh penduduk Indonesia wajib tercatat dan tidak ada yang terlewat demi pembangunan bangsa yang lebih baik. Terima kedatangan petugas sensus di rumah Anda, bantu kami untuk mencatat Indonesia.

Wantutriyani STr Stat.
Statistisi di Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta.

BERITA REKOMENDASI