Spekulasi Golkar dan Moral Demokrasi

Editor: Ivan Aditya

KEJADIAN yang dialami oleh Bangsa Indonesia akhir-akhir ini, dari perspektif lain setidaknya menunjukkan wajah ganda demokrasi. Satu sisi sebagaimana kita harapkan bersama, demokrasi dapat menjamin bahwa pemerintahan dijalankan dari, oleh dan untuk rakyat. Di sisi lain, pada titik yang berbanding terbalik 180 derajat, demokrasi justru dijadikan topeng sekadar untuk memuaskan syahwat politik sebagian politisi. Pada titik ini, demokrasi seolah berada di ruang hampa, tak bermoral, tak kenal etika, dan tak taat hukum.

Beberapa bulan lalu, publik sempat terhenyak dengan dikabulkannya permohonan Setya Novanto (Ketua Umum Golkar) oleh Mahkamah Konstitusi terkait keabsahan alat bukti elektronik di persidangan. Seperti diduga sebelumnya, putusan MK ini berdampak pada pencabutan status pelanggaran etik Setya Novanto oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), yang sebelumnya telah dinyatakan melanggar etik karena ‘mencatut’ nama Presiden Jokowi dalam kasus yang kita kenal dengan ‘papa minta saham’.

Banyak pihak yang menyayangkan pencabutan putusan MKD ini. Karena seharusnya putusan MK tidak dapat dijadikan pertimbangan oleh MKD mengingat ranahnya berbeda. Putusan MK berkaitan dengan persidangan di pengadilan atas tindak pidana atau perdata tertentu. Sementara yang dilakukan oleh Setya Novanto adalah pelanggaran etik dirinya sebagai pimpinan lembaga negara.

Baru-baru ini, kita kembali dibuat geleng kepala dengan penetapan kembali Setya Novanto menjadi Ketua DPR menggantikan Ade Komarudin. Mudah sekali menebak siapa mendapat apa dalam kebijakan partai berlambang beringin ini, mengingat Setya Novanto sendiri adalah ketuanya. Setya Novanto telah mengundurkan diri menjadi ketua DPR saat dirinya sudah memiliki sinyalemen kuat melakukan pelanggaran etik. Kini saat memegang puncak tertinggi kekuasaan di partainya, ia merebut kembali jabatan ketua DPR. Ibarat kata pepatah menjilat ludah yang sudah dibuang. Sejatinya Setya Novanto pascaterpilih menjadi Ketua Umum Golkar, fokus membenahi internal partai. Mengingat sejak pascareformasi Golkar tidak pernah lagi ke luar sebagai partai pemenang pemilu, meski suaranya masih dominan.

Moralitas Demokrasi

Demokrasi memang tidak pernah melarang Setya Novanto untuk menjabat kembali sebagai Ketua DPR. Sebaliknya Partai Golkar dapat saja melakukan itu atas nama demokrasi. Namun jangan sampai dilupakan, demokrasi tidak hidup di realitas yang hampa, demokrasi berada pada bingkai filsafat suatu bangsa, bangsa Indonesia.

Sejak awal para pendiri bangsa ini, setidaknya Bung Karno dan Bung Hatta, telah mengingatkan bahwa demokrasi Indonesia tidak sama dengan demokrasi individual-liberal. Demokrasi Indonesia hidup dalam bingkai Pancasila, yang tidak hanya dibatasi oleh hukum (menurut Pasal 28 J UUD) tetapi juga tunduk dan patuh pada moralitas yang ada. Moralitas itu adalah moralitas Ketuhanan dan moralitas Kemanusiaan yang keduanya dikandung dalam Pancasila.

Dengan demikian, tidak serta merta tindakan atau kebijakan yang tidak berlawanan dengan hukum dapat dilakukan atas nama demokrasi. Masih ada moralitas yang sejatinya juga dipertimbangkan. Karena moralitaslah yang memanusiakan manusia menjadi manusia seutuhnya. Tanpa moral tak hanya manusia sebagai individu, tetapi juga negara sebagai entitas sosial akan kehilangan arah.

(Despan Heryansyah. Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII dan Peneliti pada Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum UII. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Sabtu 3 Desember 2016)

BERITA REKOMENDASI