Status Tersangka dan Pilkada

Editor: Ivan Aditya

PUBLIK baru saja disuguhi berita tentang penetapan tersangka calon Gubernur DKI Jakarta : Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam dugaan penistaan agama oleh Bareskrim Mabes Polri.(Kedaulatan Rakyat, 17/11). Peristiwa ini menarik untuk dicermati dari aspek Hukum Tata Negara dan membuahkan tanya. Apakah status hukum tersangka akan dapat menggugurkan pencalonannya dalam Pilkada dan bagaimana prospek Pilkada DKI?

Jika dicermati norma hukum Pilkada serentak, dalam ketentuan Pasal 191 UU No 8/2015 tentang Pilkada ditegaskan, bahwa calon kepala daerah yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan pasangan calon (Paslon) oleh KPU dipidana 24-60 bulan penjara dan denda Rp 25 miliar-Rp 50 miliar. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa seorang calon tidak boleh mengundurkan diri dengan alasan apapun. Ketentuan ini ditujukan agar calon serius dalam mengikuti proses Pilkada.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan KPU (PKPU) No 5 Tahun 2016 tentang Pencalonan Pilkada, dinyatakan bahwa partai politik (Parpol) atau gabungan parpol yang telah mendaftarkan bakal pasangan calon tidak dapat menarik dukungan sejak pendaftaran. Ketentuan ini menegaskan, parpol pendukung pasangan calon dalam Pilkada setelah ditetapkan oleh KPU tidak boleh menarik dukungan secara resmi kepada calon, kendati calon tersebut ditetapkan sebagai tersangka.

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 Ayat (1) huruf b PKPU No 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan Pilkada, dinyatakan bahwa calon dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta Pilkada jika terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum hari pemungutan suara. Ketentuan ini menegaskan, bahwa calon yang berstatus tersangka dalam tindak kejahatan pidana umum tidak otomatis membatalkan pencalonannya karena belum dipastikan sanksi pidananya dan kasus hukumnya belum berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan ketentuan Pasal 163 Ayat (6- 8) UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dinyatakan, bahwa jika calon terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pelantikan yang bersangkutan tetap dilantik. Jika calon tersebut terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi kepala daerah dan saat itu juga diberhentikan sementara. Jika calon terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilantik menjadi kepala daerah dan saat itu juga diberhentikan.

Berdasarkan ketentuan dalam norma peraturan tersebut, maka status hukum calon yang ditetapkan Polri sebagai tersangka dalam tindak pidana kejahatan umum tidak membatalkan statusnya sebagai calon kepala daerah. Bahkan yang bersangkutan dapat terus melanjutkan proses Pilkada hingga masa pelantikan jika terpilih dalam Pilkada.

Sejauh menggunakan penalaran hukum yang wajar, maka norma hukum Pilkada ini berada dalam rezim Hukum Tata Negara. Sedangkan status tersangka calon dalam dugaan tidak pidana umum berada dalam rezim Hukum Pidana. Keduanya berbeda dalam hal akibat hukumnya. Hukum Tata Negara tidak mempersoalkan status tersangka calon sehingga tidak dapat menggugurkan hak politiknya untuk memilih dan dipilih dalam Pilkada. Sedangkan dalam Hukum Pidana calon tetap harus menjalani proses penyelesaian dugaan tindak pidana yang dilakukan sesuai hukum formil (KUHAP) dan materil (KUHP). Sehingga baik Hukum Tata Negara maupun Hukum Pidana keduanya dapat berjalan bersama-sama.

Adalah hak politik Ahok untuk tetap menjalani proses Pilkada hingga selesai dan adalah kewajiban Ahok pula untuk mempertanggungjawabkan dugaan tindak pidana penistaan ini hingga berkekuatan hukum tetap. Status tersangka Ahok ini tidak boleh mengganggu proses politik dalam Pilkada DKI, karena pelaksanaan Pilkada DKI telah dilakukan sesuai pranata yang diatur dalam norma Hukum Ketatanegaraan.

Jika ada yang menggugat keabsahan dan legitimasi pelaksanaan Pilkada DKI kali ini, maka itu tindakan inkonstitusional yang patut dipertanyakan. Karena niat mematuhi konsensus berdemokrasi harus mengutamakan kepatuhan pada hukum, bukan pada kepentingan politik tertentu.

(Dr Agus Riewanto SH MA. Pengajar Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Senin 21 November 2016)

BERITA REKOMENDASI