Tambah Utang vs Cetak Uang

Dr Abdul Qoyum
Penulis adalah Dosen Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PERDEBATAN terkait dengan sumber pembiayaan defisit APBN 2020 memasuki babak baru yang melibatkan badan anggaran DPR RI dengan Kementerian Keuangan dan juga Bank Indonesia. Titik tekan perdebatan itu adalah terkait dengan pilihan kebijakan, apakah defisit APBN ditutup dengan menggunakan utang atau mencetak uang. Sebagaimana kita ketahui, defisit APBN 2020 mengalami kenaikan yang sangat tinggi, yakni dari Rp 307,2 triliun menjadi Rp 853 triliun.

Defisit besar ini disebabkan turunnya pendapatan negara, semula Rp 2.233,2 triliun menjadi Rp 1.760,9 triliun. Sementara belanja negara mau tidak mau harus naik untuk mengatasi dampak Covid-19, yang awalnya di kisaran Rp 2.540,4 triliun menjadi Rp 2.613,8 triliun. Pajak yang selama ini menjadi sumber pendapatan utama negara jelas tidak bisa diharapkan. Padahal banyak pos belanja yang sifatnya mandatory, seperti belanja pendidikan, kesehatan, dan dana desa.

Sistem Moneter

Secara teori, sistem moneter saat ini dibangun dengan 3 konsep utama yaitu Fiat Money, Fractional Reserve Requirement (FRR) dan Interest Rate dan sangat rentan terhadap inflasi. Dengan sistem ini uang cenderung sangat mudah untuk diciptakan. Dampaknya adalah dengan 3 sistem dasar moneter tersebut, inflasi adalah hal yang pasti terjadi. Mengacu Teori Equation of Exchange, M.V = P.T.

Dimana M adalah jumlah uang beredar, V adalah kecepatan perputaran uang dalam satu tahun. Sementara P adalah harga barang secara agregat, dan T adalah jumlah output barang dan jasa dalam satu tahun, maka dengan asumsi bahwa T dan V cenderung konstan, kenaikan M, pasti akan menyebabkan kenaikan harga barang secara umum. Terkait pilihan kebijakan, utang jelas bukan pilihan terbaik, cetak uang pun sama.

Menurut Meera (2020), pilihan terhadap tambah utang atau cetak uang, dapat ditinjau dari beberapa aspek ekonomi. Pertama, dari sisi Inflasi, penambahan utang memang tidak akan memiliki dampak seketika, tetapi risiko inflasi tetap ada, utamanya saat pembayaran utang beserta bunganya. Sementara, cetak uang, jelas akan menimbulkan inflasi. Karena cetak uang berdampak terhadap inflasi, maka ini akan memberikan tekanan terhadap warga kelas menengah ke bawah.

Sementara, penambahan utang, risikonya bukan pada menurunnya daya beli warga menengah ke bawah tetapi lebih kepada risiko kenaikan pajak di masa mendatang. Aspek lain adalah distribusi kekayaan, dimana utang akan menguntungkan golongan kaya karena bunga yang mereka nikmati dari pembelian Surat Utang Negara. Sementara dalam cetak uang kemungkinan tidak akan berpengaruh terhadap distribusi kekayaan.

Dua aspek berikutnya yang menjadi pertimbangan adalah terkait beban negara di masa mendatang dan juga potensi kenaikan pajak dan beban lain yang harus ditanggung rakyat. Dalam kasus utang, beban negara akan naik karena kewajiban pembayaran pokok utang dan bunga. Tentu saja sumbernya dari pajak masyarakat. Sementara dalam hal cetak uang, pajak tidak akan naik.

Memitigasi Risiko

Bagi ekonom, keputusan BI dapat membeli SBN di Pasar Perdana, sebagaimana diatur di dalam Perppu No 1 Tahun 2020 dan juga PP Nomor 23 Tahun 2020 sebenarnya adalah merupakan pilihan yang prudent. Keluwesan BI dapat membeli SBN di pasar perdana adalah solusi terbaik untuk memitigasi risiko cetak uang atau cetak utang.

Setidaknya dengan ini, negara tidak perlu ketakutan berlebihan, karena utang yang mereka keluarkan dibeli BI. Ini mirip ke luar kantong kanan masuk kantong kiri. Sementara di sisi lain BI juga tidak kebingungan dengan risiko inflasi, dan tidak dipersalahkan di masa depan. Karena mereka mengingkari teori ekonomi yang mereka imani. *) Dr Abdul Qoyum, Dosen Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

BERITA REKOMENDASI