Tantangan Membangun Selatan

Editor: Ivan Aditya

”YOGYAKARTA ini pintu-nya menghadap ke selatan, jadi kami memprioritaskan Samudra Hindia sebagai kekuatan baru, Yogyakarta itu tanahnya terbatas. Jadi tidak mungkin sektor pertanian menjadi kekuatan baru, justru pantai selatan akan menjadi kekuatan baru.” Pernyataan ini kembali ditegaskan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X seusai dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara, Selasa (10/10).

Sultan juga menegaskan bahwa penguatan sektor bahari tak hanya mencakup penguatan ekonomi bahari dengan penyiapan kapal dan pelabuhan. Namun, penguatan budaya maritim yang egaliter dinilai lebih penting. Sebab menurutnya, masyarakat egaliter yang saling menghargai tanpa mempersoalkan etnis dan agama sudah ada sejak awal. Sebelumnya Sultan sudah menyampaikan hal senada dalam rapat paripurna penetapan di hadapan DPRD DIY Agustus silam. Penjelasan dihadapan DPRD lebih mendetail mengenai visi baru Sultan dalam membangun ‘pintu Yogya yang menghadap selatan’. Sultan menganalogikan, bahwa masa depan Yogyakarta akan bertumpu pada abad Hindia. Sementara letak Samudera Hindia sendiri berada di halaman belakang. Halaman yang telah lama belum diperhatikan kini memasuki era baru pembangunan.

Tiga Hal

Pemikiran Sultan mengenai visi misi bahari didasari setidaknya tiga hal. Pertama, fenomena pendirian Indian Ocean Rim Association (IORA) yang digagas Nelson Mandela pada 1995 dan berkembang di tahun 1997. Kedua, fakta geografis bahwa Pantai Selatan Yogyakarta memiliki garis pantai sepanjang 126 kilometer melintas di tiga kabupaten di selatan Yogya. Ketiga, proyek pembukaan Kra-Canal atau ThaiChanal Project yang menghubungkan Laut Andaman dan Teluk Thailand akan meramaikan jalur laut ALKI II Indonesia di jalur Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores dan Selat Lombok. Meningkatnya intensitas pelayaran Asia-Australia dan Samudera HindiaSamudera Pasifik akan berdampak pada kawasan selatan Pulau Jawa. Terutama pada penyediaan jasa pelabuhan, energi, perikanan dan pariwisata (nasional.tempo.co, diakses 15/10/17). Langkah-langkah penjabaran ini juga relevan dengan program nawacita Presiden Jokowi.

Secara umum, pembangunan Yogyakarta di sektor darat dan agraris sudah menampakkan sinyal positif. Langkah-langkah taktis Sultan dalam visi pembangunan patut diapresiasi. Sebelumnya Sultan menegaskan sikap atas wacana jalan tol melintas di Kulonprogo. Beliau tegas menolak mengacu pada asas manfaat sosial. Jalan tol tidak memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar jalan yang dilaluinya.

Selain itu, sebagai atasan dari walikota dan bupati. Sultan juga terlihat serius dalam mengontrol pembangunan pedestrian Malioboro, pengawasan gumuk pasir Bantul dan Gunungkidul serta mengawasi moratorium hotel di Kota Yogyakarta. Sultan juga berusaha mensinkronkan program-program Kementerian Pekerjaan Umum untuk membangun jalur darat lintas selatan yang melewati Kulonprogo dan Gunungkidul. Pembangunan jalan darat ini banyak dinantikan banyak pihak dengan harapan bisa memberikan intervensi atas parahnya kemiskinan di selatan Yogya.

Mitos Laut Selatan

Selain tantangan kemiskinan struktural yang bercokol di pantai selatan Yogya, Sultan juga menghadapi tantangan berupa mitos penguasa laut selatan. Mitos yang tercipta sejak Mataram Islam didirikan Panembahan Senopati. Bertujuan untuk mengokohkan legitimasi Mataram atas rakyatnya. Mitos ini tentu sangat mempengaruhi psikologis masyarakat Jawa di pantai selatan. Walaupun pembangunan infrastruktur laut dikerjakan secara canggih dan megah. Masyarakat masih berpikir ulang berhadapan dengan penguasa laut selatan. Sifat manusia Jawa yang irasional (percaya dengan hal-hal gaib dan mistis) tidak akan hilang begitu saja.

Tantangan selanjutnya adalah budaya kerja agraris yang menjadi warisan masyarakat Yogya. Mewarisi Mataram Islam, pertanian masih menjadi sektor utama. Budaya kerja struktural paguyuban yang berbasis pada tanah. Tentu berbeda dengan budaya maritim yang egaliter, rasional dan urban. Tantangan budaya ini melengkapi mitos laut selatan. Dimana masyarakat Jawa cenderung menghindari konflik, mengutamakan stabilitas. Tantangan ini tak mudah. Tetapi dengan pengalaman Sultan sebagai raja yang memahami soal irasionalitas Jawa. Serta puluhan tahun menjadi birokrat. Tidak ada yang tidak mungkin untuk dikerjakan. Masyarakat harus optimis bahwa ‘tahta sebenar-benarnya untuk kesejahteraan rakyat’.

(Subandi Rianto. Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Sejarah UGM, Awardee LPDP Kementerian Keuangan PK 108. Tantangan Membangun Selatan Subandi Rianto Presiden Jokowi menilai metode pendidikan monoton. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Senin 30 Oktober 2017)

BERITA REKOMENDASI