Tantangan Turki

Editor: Ivan Aditya

EMPAT buah roket telah menghujani bandara utama di Diyarbakir, Turki (KR/28/8). Dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa yang tewas, hanya beberapa awak dan penumpang pesawat yang diungsikan ke tempat yang lebih aman. Meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, Pemerintah Turki menganggap bahwa masalah ini merupakan masalah serius. Dan Kurdi dianggap pihak yang paling bertanggung jawab dalam persitiwa tersebut.

Peristiwa hujan roket yang menarget bandara di Diyarbakir terjadi beberapa hari setelah Pemerintah Turki mengintensifkan operasi militer ke perbatasan Suriah. Tujuan dari operasi militer ini untuk mencegah militan Kurdi di perbatasan melakukan perluasaan wilayah yang saat ini dikuasai ISIS. Hubungan Turki dengan Kurdi bisa dikatakan tidak harmonis sejak tahun 1978. Ketidakharmonisan ini dipicu dari keinginan Kurdi untuk membentuk otonomi khusus (negara) di Turki.

Buruknya hubungan Turki dan Kurdi diawali dari Perjanjian Lausanne yang ditandatangani di Swiss pada 24 Juli 1923. Perjanjian ini melibatkan kekaisaran Ottoman (Turki) dan Inggris, Prancis, Italia, Jepang, Yunani dan Romania. Pada perjanjian ini secara garis besar terkait ketentuan teritorial Turki modern. Isi perjanjian ini tidak mengakui Kurdi sebagai sebuah negara dan bahkan menempatkan Kurdi sebagi etnis minoritas di Turki.

Sejak saat itu, etnis Kurdi terus melakukan perjuangan untuk mendapatkan pengakuan secara politik dan budaya dari Pemerintah Turki. Pada 1978, Abdullah Ocalan mendirikan the Kurdistan Workers' Party (PKK) yang bertujuan untuk membangun negara independen Kurdi di Turki. Enam tahun sejak berdirinya PKK, etnis Kurdi kemudian melakukan perjuangan mengangkat senjata. Sejak saat itu, lebih dari 40.000 etnis Kurdi terbunuh dan ratusan ribu kehilangan tempat tinggal. Pada tahun 1990, PKK meminta ke Pemerintah Turki terkait dengan kemerdekaan Kurdi. Kemudian tahun 2012, Pemerintah Turki dan Kurdi melakukan pembicaraan damai yang kemudian diikuti dengan gencatan senjata.

Gencatan senjata antara Pemerintah Turki dan Kurdi ternyata hanya bertahan tiga tahun. Pada Juli 2015, bom bunuh diri yang diklaim dilakukan ISIS telah menghantam Kota Suruc yang mayoritas dihuni etnis Kurdi. Peristiwa ini kemudian disambut oleh PKK dengan melakukan penyerangan yang menarget tentara dan polisi Turki. Kemudian pada Februari 2016, the Popular Protection Units (YPG), sayap militer Syrian Kurdish Democratic Unity Party (PYD) melakukan bom bunuh diri di Ankara.

Peristiwa hujan roket yang terjadi di bandara Diyarbakir tidak bisa dilepaskan dari kelanjutan panasnya hubungan Turki dengan Kurdi. Karena Diyarbakir merupakan wilayah yang mayoritas dihuni etnis Kurdi. Maka tidak mengherankan jika kemudian militan Kurdi ingin menyampaikan ke Pemerintahan Erdogan untuk tidak mengganggu etnis Kurdi di Diyarbakir.

Pemerintahan Erdogan tidak hanya menghadapi persoalan terkait dengan Kurdi, tetapi juga persoalan ISIS dan Fethullah Gulen. Permusuhan Turki dengan ISIS tidak bisa dilepaskan dari upaya ISIS untuk mengacaukan stabilitas keamanan Turki. Beberapa kali ISIS telah melakukan serangan bom bunuh diri di beberapa kota di Turki yang salah satunya adalah di Kota Suruc. Kebencian ISIS terhadap Turki tidak bisa dilepaskan dari peran Turki yang sangat gencar memerangi ISIS di Suriah.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah terkait dengan Fethullah Gulen. Sosok Gulen merupakan tokoh yang dianggap bertanggung jawab terkait dengan upaya kudeta yang gagal di Turki pada 15 Juli. Pemerintah Turki meminta Pemerintah AS untuk mengekstradisi Gulen ke Turki. Tetapi Pemerintah AS masih enggan untuk memenuhi permintaan Turki jika Pemerintah Turki tidak menyertakan bukti keterlibatan Gulen dalam peristiwa kudeta Turki satu bulan yang lalu.

Ketiga persoalan tersebut merupakan tantangan yang tidak ringan bagi Erdogan. Untuk itu Erdogan harus bergandengan tangan dengan rakyatnya untuk mewujudkan Turki yang aman dan damai di masa yang akan datang.

(Fatkurrohman SIP MSi. Akademisi Fisipol Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Selasa 30 Agustus 2016)

BERITA REKOMENDASI