Telegram dan Terorisme

Editor: Ivan Aditya

TERORIS, menjadi bagian dari isu penting di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun strategi yang dijalankan Pemerintah Indonesia untuk mengatasi aktivitas komunikasi dan propaganda teroris ternyata memiliki pendekatan yang berbeda dengan Filipina. Pada awal Juli pemerintah Filipina telah menutup 60 akun yang diidentifikasi sebagai akun komunikasi dan propaganda teroris. Pemerintah Indonesia tidak menggunakan pendekatan penutupan akun namun melakukan pemblokiran langsung terhadap layanan media sosial yang digunakannya. Bisa diibaratkan, Pemerintah Filipina hanya membersihkan daun yang tidak bermanfaat, sementara Pemerintah Indonesia memotong habis dahan sekaligus.

Itulah yang terjadi dengan pemblokiran layanan web based aplikasi Telegram yang dilakukan Kominfo. Dengan pemblokiran tersebut otomatis pengguna tidak bisa lagi menggunakan aplikasi Telegram yang berbasis web dan desktop. Permintaan blokir diajukan Kominfo per Jumat 14 Juli 2017. Di antara alasan yang digunakan Kominfo adalah banyaknya temuan akun dan channel Telegram yang digunakan untuk komunikasi para pelaku dan terduga teroris di wilayah Indonesia. Hal ini dikuatkan dengan keterangan sejumlah pihak yang menangani kasus terorisme di Indonesia. Bahwa komunikasi yang dilakukan antara pelaku teroris di Indonesia dengan para pemimpin dan aktor intelektual dari berbagai kegiatan teror di Indonesia selama ini ternyata memang dilakukan dengan menggunakan sarana aplikasi Telegram.

Menurut data Trend Micro, dibandingkan dengan layanan email, aktivitas dan propaganda teroris lebih banyak dilakukan melalui sarana media sosial. Berdasar laporan akhir tahun 2016 Trend Micro, dari 2.300 akun yang dimonitor teridentifikasi memiliki kedekatan dengan aktivitas dan propaganda teroris, tercatat 34% menggunakan layanan komunikasi Telegram dan 15 % menggunakan layanan Facebook dan Whatsapp. Kemampuan layanan telegram untuk menerapkan skema end to end encryption yang menjamin kerahasiaan komunikasi yang dilakukan menjadi alasan utama dari para pemilik akun tersebut untuk melakukan komunikasi dan propaganda.

Dari satu sisi, stategi yang dilakukan Kominfo untuk menutup layanan web based aplikasi Telegram sebenarnya dapat dipandang sebagai bentuk nyata dari kedaulatan ruang cyber di wilayah NKRI. Pemerintah tentunya punya tanggung jawab yang lebih besar untuk menjaga keutuhan NKRI dari penyebaran paham-paham yang tidak sejalan dengan sistem ketatanegaraan dan sistem hukum di Indonesia. Apapun aktivitas yang dianggap berpotensi akan membahayakan bangsa dan negara tentunya harus diantisipasi seawal mungkin. Sehingga apabila dari hasil kajian internal Kominfo menyimpulkan bahwa Telegram adalah aplikasi yang sangat berpotensi untuk menjadi sarana bagi tumbuh suburnya kegiatan terorisme di Indonesia maka hal itu tentunya dapatlah dipertanggung jawabkan.

Namun disisi lain, sejumlah pegiat TIK dan keamanan komputer memandang langkah yang diambil Kominfo tidaklah tepat apabila alasan utama penutupan layanan web based Telegram adalah karena dijadikan sebagai sarana bagi aktivitas komunikasi dan propaganda teroris. Penutupan layanan tersebut justru dipandang merugikan sebagian pegiat TIK yang selama ini telah memanfaatkan telegram untuk hal-hal yang sifatnya positif. Pemblokiran juga dipandang bukanlah strategi yang efektif. Karena bagi kelompok teroris pemblokiran tersebut tidaklah akan menyurutkan semangat menghentikan aktivitasnya. Justru akan menjadi pemicu bagi adanya berbagai alternatif teknologi dan aplikasi lainnya yang dapat digunakan untuk menjalankan aktivitasnya.

Ke depan, isu teroris pada media sosial harusnya tidak hanya menjadi beban pemerintah saja dalam hal pemantauannya. Masyarakat luas dan khususnya penggiat TIK dan media sosial juga harus diberdayakan dengan lebih baik. Pemerintah harus membuka seluas-luasnya peran aktif masyarakat dalam melaporkan konten, akun, channel, aplikasi yang teridentifikasi menyebarkan paham-paham teroris dan paham lainnya yang akan membahayakan NKRI. Efektivitas penanganan terorisme di dunia maya harus dilakukan pemerintah dengan mengajak masyarakat luas secara proaktif membantu pemerintah dan penegak hukum untuk melakukan identifikasi saluran, media, platform, aplikasi lain yang terindikasi banyak digunakan oleh aktivitas / gerakan / kelompok teroris dan kemudian melaporkannya.

(Yudi Prayudi. Kepala Pusat Forensik Informasi Digital FTI UII. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Rabu 19 Juli 2017)

BERITA REKOMENDASI