Telkomsel Vs Indosat

Editor: Ivan Aditya

PERSAINGAN sengit antara PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) dengan PT Indosat Ooredoo Tbk bukannya semakin mereda, tetapi justru mengarah pada perseteruan yang tidak sehat. Perseteruan itu berawal dari tudingan PT Indosat Ooredoo Tbk yang menuduh PT Telkomsel telah melakukan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat di pasar luar Jawa. Alasannya, PT Telkom telah menguasai 80% pangsa pasar luar Jawa.

Menurut PT Indosat Ooredoo Tbk, penguasaan pangsa pasar itu sudah melampaui batas di atas 50% sesuai ketentuan UU Persaingan Usaha. Tidak tanggung-tanggung, CEO Indosat Ooredoo Alexander Rusli mengajak operator seluler lain, yakni XL Axiata, Hutchison Three (Tri), dan Smartfren agar bersatu melawan Telkomsel, karena dianggap terlalu dominan dan memonopoli pasar seluler di luar Jawa.

Bagi Telkomsel, tuduhan itu dianggap sangat serius dan tidak main-main lantaran PT Telkomsel dituduh melanggar Pasal 19b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli, yang akan dikenakan sanksi berat. Pasal 19b menyatakan adanya larangan bagi pelaku usaha untuk melakukan upaya yang dapat menimbulkan monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Jika terbukti melakukan praktik monopoli akan dikenakan sanksi sesuai diatur dalam UU. Benarkah Telkomsel melakukan praktik monopoli di pasar luar Jawa?

Menurut Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), berdasarkan Pasal 17 UU No 5/199 tentang Larangan Praktik Monopoli, mendifinisikan bahwa penyalahgunaan posisi monopoli (abuse of monopoly) harus memenuhi tiga kriteria: (1) Barang dan/atau jasa belum ada substitusinya. (2) Menghambat pelaku usaha lain untuk menjual barang dan/atau jasa yang sama. (3) Satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar secara nasional untuk satu jenis barang dan/atau jasa tertentu.

Kalau menggunakan kriteria KPPU itu, Telkomsel sesungguhnya tidak melakukan praktik monopoli seperti yang dituduhkan. Realitanya terdapat banyak produk atau jasa sejenis yang dijual oleh pesaingnya di pasar, termasuk produk PT Indosat Ooredoo Tbk. Telkomsel juga tidak melakukan upaya by design untuk menghambat pesaingnya masuk di pasar. Sedangkan pangsa pasar yang dikuasai oleh Telkomsel secara nasional tidak mencapai di atas 50%, melainkan 42,4%.

Kalau Indosat menuding Telkomsel melakukan praktik monopoli lantaran mendominasi 80% pangsa pasar luar Jawa juga tidak sepenuhnya benar. Penetapan penguasaan pangsa pasar di atas 50% sesuai UU itu adalah penguasaan pasar secara nasional, bukan bagian pasar bedasarkan wilayah Jawa dan luar Jawa. Dominasi Telkomsel di pasar luar Jawa lebih disebabkan keunggulan persaingan (competitive advantages) yang dimiliki Telkomsel dalam membangun jaringan yang luas di seluruh pelosok wilayah Indonesia. Sejak 1995, PT Telkomsel sudah membangun dan mengoperasikan jaringan seluler, hingga kini sudah memiliki 116.000 BTS (Base Transceiver Station), yang tersebar di Jawa dan luar Jawa.

Dengan jumlah BTS sebanyak itu wajar kalau Telkomsel jauh lebih siap dalam menguasai pangsa pasar di luar Jawa. Tidaklah fair, kalau kemudian dominasi pangsa pasar di luar Jawa itu dituduhkan sebagai praktik monopoli. Kalau pun penguasaan pangsa pasar itu dinilai sebagai monopoli, sesungguhnya monopoli tersebut merupakan bentuk natural monopoly, penguasaan pasar yang diperoleh secara natural. Seperti berlaku di negara-negara Eropa dan USA, natural monopoly tidak melanggar UU Antimonopoli dan Persaingan Usaha yang sehat, yang hingga kini berlaku di Indonesia.

Berlarutnya perseteruan antara Telkomsel vs Indosat Ooredoo dikhawatirkan tidak hanya akan menjatuhkan kedua operator seluler itu, tetapi juga berpotensi melemahkan industri telekomunikasi Indonesia secara keseluruhan. Ujung-ujungnya masyarakat sebagai konsumen akhirnya akan dirugikan. Karena itu, pihak-pihak yang berwenang, antara lain Menkominfo, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dan KPPU harus segera mengambil langkah dalam tempo sesingkat-singkatnya untuk mengenghentikan perseteruan tersebut.

(Fahmy Radhi. Dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM. Artikel ini tertulis di Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Sabtu 13 Agustus 2016)

BERITA REKOMENDASI