TNI dan Penanggulangan Teror

Editor: Ivan Aditya

WACANA pelibatan TNI dalam penanggulangan teror kembali mengemuka setelah Presiden Joko Widodo menyebutkan secara lisan dalam pembukaan sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Senin (29/5). Wacana tersebut menarik dan terus bergulir. Apalagi Presiden khusus menyebutkan agar keterlibatan TNI dicantumkan dalam RUU Terorisme. Namun Presiden tidak menyebut secara lebih detail apa kewenangannya.

Tugas dan fungsi TNI selama ini diatur melalui UU No 34 tahun 2004 tentang TNI. Dalam UU tersebut pada Pasal 7 Ayat (2) Poin B3 disebutkan dalam kerangka operasi militer selain perang TNI memiliki kewenangan untuk mengatasi aksi terorisme. Secara eksplisit, kewenangan TNI adalah ketika terjadi situasi kritis, kekerasan atau teror, TNI memiliki fungsi antiteror. Fungsi tersebut tentunya atas perintah Presiden melalui Panglima TNI atau dalam kerangka bawah kendali operasi Polri. Pertanyaan selanjutnya adalah sejauhmana kewenangan TNI nantinya dalam penanggulangan teror? Kewenangan tersebut tentunya menimbulkan pro dan kontra.

Satuan Khusus

TNI memiliki satuan-satuan khusus yang bersifat stand by dalam kerangka anti teror. TNI AD memiliki Satuan 81 Penanggulangan Teror (SAT 81 Gultor) selain satuan-satuan khusus lain di tiap Kodam. TNI AU memiliki Detasemen Bravo 90 yang memiliki spesialisasi antiteror aspek udara. TNI AL memiliki Detasemen Jala Mangkara (Denjaka) dan Komando Pasukan Katak (Kopaska) yang memiliki spesialisasi antiteror aspek laut. Selain satuan-satuan khusus tersebut TNI juga memiliki sumber daya yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia melalui Komando Teritorial. Ada beberapa fungsi yang nantinya dapat dielaborasi melalui komando teritorial seperti fungsi intelijen dan sosialisasi terhadap masyarakat sebagai upaya preventif teror. Selama ini fungsi-fungsi tersebut bersifat idle.

Dalam diskursus akademik tidak disarankan pelibatan militer secara luas dalam penanggulangan teror (kontra). Militer dapat digerakkan dalam operasi antiteror. Alasannya sesuai dengan konsep keamanan tradisional, ancaman adalah serangan militer yang berasal dari luar negeri. Aksi teror dikategorikan sebagai upaya melawan hukum, pendekatan keamanan (Polisi) merupakan pendekatan yang lebih tepat. Selain itu, ada alasan lain yang dikhawatirkan oleh masyarakat sipil terkait dengan pelanggaran HAM yang mungkin terjadi. Kekhawatiran tersebut berdasarkan trauma pada Dwi Fungsi ABRI.

Dalam menyikapi beberapa kekhawatiran tersebut, ada beberapa hal yang perlu untuk dicermati. Indonesia saat ini dalam situasi persimpangan radikalisme. Teror dapat dilakukan oleh siapapun, dalam motif apapun, terkait atau tidak terkait organisasi tertentu. Lebih mengerikan aksi teror banyak dilakukan oleh operator yang tidak terkait sel tertentu sehingga pemerintah kesulitan dalam upaya preventif teror. Pelibatan TNI diperlukan dalam penanggulangan teror, namun seyogianya diatur secara jelas dan ketat dalam UU Terorisme nantinya. Perlu sinergi yang positif dan konsisten dengan Polri.

Penguatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjadi keharusan. BNPT seyogianya memiliki otoritas komando dan menyinergikan operasi kontra maupun antiteror di lapangan antara TNI dan Polri. Tanpa kewenangan tersebut maka ego sektoral niscaya akan terjadi. Untuk efektivitas, pembentukan BNPT Daerah sangat diperlukan. BNPT daerah akan cepat berkoordinasi dengan komando teritorial dan struktur Polri di daerah.

HAM

Ketakutan kedua adalah isu pelanggaran HAM. Trauma masa lalu beberapa elemen masyarakat tersebut seharusnya tidak perlu terjadi. Pascareformasi TNI, komando teritorial merupakan salah satu isu sensitif. Banyak pihak beranggapan, sesuai amanat reformasi seharusnya komando teritorial dihapuskan. Saat ini mungkin saatnya untuk membuktikan bahwa komando teritorial tetap relevan. Hampir 20 tahun pascareformasi, TNI telah bertransformasi menjadi TNI profesional. Penghormatan terhadap HAM merupakan salah satu indikatornya. Materi HAM menjadi kewajiban dalam setiap tingkatan pendidikan dalam TNI. Nantinya TNI bertugas dalam koridor UU dengan pengawasan DPR.

Wacana pemerintah patut diapresiasi sebagai langkah extra ordinary untuk menciptakan stabilitas dan keamanan negara. Tugas masyarakat untuk memastikan kebijakan tersebut tetap pada jalurnya.

(Suryo Wibisono SIP MSi. Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional & Peneliti Pusat Studi Pertahanan dan Keamanan, UPN ‘Veteran’Yogyakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Rabu 7 Juni 2017)

BERITA REKOMENDASI