Transmisi Kebijakan Tepat, LPS Jaga Bank Tetap Sehat

WAJAH Mbah Karto (nama samaran) tampak murung dan tak bergairah. Tangan keriput kurusnya lemah memegang buku tabungan dari salah satu Bank Perkreditan Rakyat di kawasan Muja Muju Kota Yogyakarta. Tulisan ‘Bank Dilikuidasi’ di pintu masuk kantor cabang sungguh mengejutkan. Padahal selama ini, BPR itu tampak baik-baik saja.

Ada rasa kecewa, marah dan sejumlah kebingungan mendera hati Mbah Karto. Bagaimana nasib tabungannya yang ada itu?. Saldo di buku tabungan itu memang tak banyak, hanya beberapa juta, tak sampai puluhan. Namun, rupiah demi rupiah dikumpulkan itu merupakan hasil berdagangnya di pasar tradisional. Hanya satu yang dipikirkan Mbah Karto, tabungannya itu bisa kembali demi melanjutkan hidup di masa tua. Beruntung, tabungannya bisa kembali lantaran sudah dibentuk dan dijamin penuh oleh Lembaga Penjamin Sipanan (LPS). Hanya setahun LPS hadir, BPR yang selama ini tempatnya menabung harus dilikuidasi.

Sungguh pahit memang, namun sebagaimana diatur dalam undang-undang, Mbah Karto berhak menerima seluruh simpanannya. Dikutip dari laman resmi Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, LPS adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. UU LPS diundangkan tanggal 22 September 2004 dan mulai berlaku efektif 12 bulan setelah diundangkan yaitu tanggal 22 September 2005. Dengan berlaku efektifnya UU LPS, maka LPS mulai beroperasi secara penuh sejak tanggal 22 September 2005. LPS merupakan penyempurnaan dari program penjaminan pemerintah terhadap seluruh kewajiban bank (blanket guarantee) yang berlaku di masa lalu (tahun 1998 sampai 2005) sebagaimana fungsi LPS dan pengertian LPS.

Kebijakan blanket guarantee di satu sisi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, namun di sisi lain kebijakan tersebut telah membebani keuangan negara dan dapat menimbulkan moral hazard bagi pelaku perbankan dan nasabah. Nilai simpanan yang dijamin oleh LPS adalah paling tinggi sebesar Rp 2 miliar per nasabah per bank sejak tanggal 13 Oktober 2008. Apabila seorang nasabah mempunyai beberapa rekening simpanan pada satu bank, maka untuk menghitung simpanan yang dijamin, saldo seluruh rekening tersebut dijumlahkan.

BERITA REKOMENDASI