UMKM dan Kelembagaan Diklat

Editor: Ivan Aditya

PERSOALAN klasik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) umumnya berada pada sekitar modal dan pengembangan produk. Namun di Yogya, UMKM justru memiliki keunggulan. Di sini, UMKM dapat menjadi tempat mencari ilmu dan keterampilan bagi mereka yang membutuhkan. Kesempatan UMKM sebagai usaha/lembaga pemberi pendidikan dan keterampilan (diklat) ini seyogianya menjadi pembelajaran sambil bekerja bagi masyarakat dan pemerintah.

UMKM adalah bentuk usaha yang bersifat ekonomi untuk masyarakat. Usaha industri ekonomi yang berskala kecil, sebagai kegiatan yang memiliki kekayaan dari hasil usaha atau penjualan menurut periode tertentu. Usaha ekonomi ini umumnya bisa merupakan usaha perorangan atau kelompok yang anggotanya saling bersepakat dan bekerja sama saling membantu untuk mewujudkan usaha untuk mendapatkan keuntungan demi memenuhi kebutuhan hidup. Pengertian UMKM sendiri menurut UU No 20 tahun 2008 disebutkan mendasarkan kepada besar aset dan omzet Usaha.

Pada tahun 2016 Indonesia ada sekitar 57,9 juta UMKM, dengan kontribusi terhadap PDB 58,92% (mendekati 60 %), menyerap tenaga kerja 97,30%. Kontribusi terhadap perekonomian yang paling tinggi adalah dari sektor kuliner, sektor feisyen dan sektor kerajinan. Belajar dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai daerah wisata, jumlah UMKM sektor kerajinan, kuliner dan feisyen mencapai 230, 047 orang (Dinas Koperasi dan UMKM DIY, Mei 2017).

UMKM Di Yogya umumnya memiliki kekhususan dari segi budaya dan jenis atau model produknya. Seperti batik konvesional kraton, kuliner gudeg hanya khas yogya. Usaha UMKM di Yogyakarta bukan hanya memberikan layanan produk kepada konsumen yang bersifat ekonomi tetapi juga sebagai pusat layanan pendidikan profesi. Hal ini sejalan dengan Yogyakarta sebagai kota pelajar, kawasan bersejarah, daerah wisata yang mendukung kuat terhadap masyarakat pendatang yang ingin belajar keterampilan.

Peran Pelatihan

UMKM tidak sekadar lembaga bisnis, tetapi juga bisa berperan sebagai usaha sosial. Dalam melaksanakan diklat nilai ekonomi yang diperoleh, misalnya dari perhitungan pendapatan jasa instruktur dan narasumber, penyedia tempat penginapan, penyedia konsumsi dan penyedia peralatan yang diperlukan untuk produksi. Terkait dengan dunia pendidikan vokasi, tujuannya untuk menyiapkan tenaga kerja. Sedangkan pelaku UMKM selain sebagai usaha bersifat ekonomi juga memberikan pelatihan tenaga kerja untuk bekerja. Beberapa sentra UMKM di DIY seperti kampung kerajinan bambu dan sentra industri APTB di Kabupaten Sleman adalah contoh tempat untuk pelatihan keterampilan.

Pada dunia pendidikan dan sekolah kejuruan, dunia industri adalah merupakan mitranya untuk program Program Sistem Ganda (PSG). Beberapa industri menengah maupun besar dan lembaga lembaga pemerintah umumnya menjadi tempat PSG siswa. Umumnya peserta diklat di UMKM di sentra Bambu dan APTB adalah merupakan program pemerintah. Karena UMKM belum memiliki managemen baku dalam tata kelola diklat, maka diperlukan pembinaan dan pendampingan dalam penyelenggaraannya. Maka diharapkan kegiatan ini dapat berpotensi sebagai usaha yang bersifat sosial disamping ada benefitnya.

Jasa Pelatihan

Tujuan diklat sendiri mempersiapakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas atau tenaga kerja terampil dan berdedikasi terhadap pekerjaan. Pelatihan sendiri bisa diukur setelah peserta berada di dunia kerja yang sebenarnya. UMKM dalam keterkaitan dengan diklat harus dianggap sebagai bengkel kerja dan sekaligus laboratorium yang mana peserta diklat merasakan bahwa UMKM sebagai cerminan dunia kerja secara realistis dan edukatif.

Maka UMKM dengan peserta pelatihan sudah dapat menghubungkan apa sejatinya dunia kerja yang nyata dengan sesuatu yang diinginkan. Di samping itu juga bisa berperan sebagai tempat magang bagi mereka yang mencari pekerjaan. UMKM juga mitra sekolah kejuruan dalam pelaksana PSG. Oleh karena itu Pemerintah/Daerah perlu menyadari hal ini karena selama ini program pemerintah baru terbatas kepada pendampingan, pembinaan dan penguatan permodalan.

Pembangunan UMKM perlu dikembangkan dan diperluas usahanya seperti jasa diklat. Sejalan dengan itu seruan Presiden ‘agar memperkuat dan memperluas pendidikan vokasi’dapat berkesinambuangan. Hal ini berarti pula UMKM berpartisipasi meningkatkan kualitas SDM melalui kontribusinya dalam menyiapkan tenaga kerja terampil dan berkualitas.

(Drs Soewartoyo. MAAPU Peneliti senior pada Pusat Penelitian Kependudukan- LIPI Jakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Kamis 8 Juni 2017)

BERITA REKOMENDASI