UNBK dan Kolaborasi Kita

UJIAN nasional atau UN sekolah tingkat SMK dan SMA sederajat telah berakhir. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menilai tahun ini UN berjalan sukses. Walau masih menyisakan UN tingkat SMP, dengan melihat persiapan Kemdikbud sebelumnya, kita yakin kesuksesan berjalan senada dan seirama. Kesuksesan UN juga terlihat dengan ujian berbasis komputer yang masif. 

Dalam catatan Kemdikbud, sebanyak 78 persen peserta didik mengikuti UN dengan berbasis komputer (UNBK). Angka ini meningkat lebih dari 2 kali lipat dari tahun sebelumnya.  Peningkatan jumlah peserta didik yang mengikuti UNBK bukan karena setiap sekolah memiliki perangkat komputer untuk pelaksanaan UN. Namun lebih karena kemampuan dan kemauan pemerintah untuk melakukan berbagi sumber daya atau resource sharing. Inisiasi inilah yang dijalankan Kemdikbud dan menerapkannya dalam pelaksanaan UNBK.

Resource Sharing

Berbagi sumber daya atau resource sharing merupakan konsep yang lagi kekinian di era revolusi industri 4.0 ini. Konsepsi ini sebenarnya diilhami oleh penggiat ekonomi dalam sistem manajemen industri. Mei Cao dkk (2010) dalam International Journal of Production Research mengistilahkan resource sharing sebagai proses memanfaatkan kemampuan dan aset serta berinvestasi dalam kapabilitas dan aset dengan mitra rantai suplai. 

Dalam perspektif ini, aset, peralatan, fasilitas dan teknologi merupakan bagian dari sumber daya yang dapat dibagi. Manajemen berbagi sumber daya menjadi kata kunci suksesnya. Konsep ini merupakan pengembangan dari  supply network  menghasilkan konsep apa yang kita kenal kini dengan berbagi (sharing). 

Pada konteks pelaksanaan UNBK ini, resource sharing dilakukan dengan mengoptimalkan peran serta seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah. Kemdikbud ditengah keterbatasan anggaran dan akses pendidikan, mampu membangun semangat kebersamaan “berbagi teknologi” ditengah fenomena disruptive innovation. Kesulitan penyediaan sarana penunjang ujian disubstitusi dengan mengajak seluruh elemen gotong royong ikut serta membantu suksesnya UNBK. 

Ajakan ini membuahkan hasil. Lihat saja misal di sulawesi tenggara, ekosistem pendidikan mulai dari siswa, guru, orangtua dan komite sekolah hingga pemerintah daerah gotong royong dalam penyelenggaraan UNBK. Mereka yang memiliki komputer secara sukarela meminjamkan ke sekolah untuk dipakai UN. Sekolah pelaksana UNBK yang memilliki fasilitas komputer dan jaringan internet pun berbagi sumber daya. Sekolahnya dijadikan lokasi bagi siswa dari sekolah lain yang tak memiliki kemampuan yang sama. Para siswa rela menyeberangi lautan untuk mendapatkan akses sekolah pelaksana UNBK tersebut. Rumah-rumah warga dan kantor-kantor pemerintahan menjadi tempat menginap sementara para siswa yang ikut UNBK. 

Begitu juga sebelumnya di Surabaya, kantor pemerintahan yang memiliki perangkat komputer dipinjamkan dan dijadikan lokasi untuk pelaksanaan UNBK. Para aparatur sipil negara berbagi waktu dan ruang untuk menyukseskan ujian. Sehingga tak ayal, seluruh SMA dan SMK di daerah ini melaksanakan UNBK 100 persen. 

Berkat kegigihan pemerintah daerah, masyarakatnya pun kompak menyadari dan memahami, layanan mereka dengan pemerintahan daerah sedikit berkurang karena aktifitas pendidikan ini. Badan standar nasional pendidikan (BNSP) pun mengizinkan dan memberikan peluang berbagi sumberdaya ini.  Bahkan kantor-kantor swasta dapat diberdayakan berkolaborasi untuk pelaksanaan UNBK. 

Kolaborasi di era revolusi industri 4.0

Kolaborasi dan berbagi salah satunya kunci menghadapi kompetisi di era revolusi industri 4.0. Selain kolaborasi, kemampuan penyelesaian masalah yang kompleks (problem solving), pemikiran kritis (Critical Thinking), kreativitas (Creativity), dan literasi digital merupakan keterampilan inti yang harus dimiliki di abad 21. Model kolaborasi atau gotong royong ala UNBK yang telah dijalankan dapat jadi prototipenya. 

Bagaimanapun gotong royong sudah menjadi jatidiri bangsa ini sejak lama. Sampai saat ini, aktifitas ini masih kerap dilakukan seperti membangun jalan dan fasilitas umum, membersihkan lingkungan, dan umumnya di pemukiman desa. 

Dalam laporan world economic Forum 2017 tentang capaian potensi manusia di era revolusi industri 4.0, membangun sistem pendidikan yang siap di masa depan memerlukan kemampuan beradaptasi dan mengembangkan ketrampilan baru. Karier masa depan berubah lebih cepat, dan tak begitu linier dari saat ini. 

Pergeseran keterampilan di seluruh industri akan mengharuskan kurikulum pendidikan diperbarui dan disesuaikan secara teratur mengikuti evolusi pasar tenaga kerja. Ini butuh kolaborasi para pemangku kepentingan dalam ekosistem pendidikan. Tak hanya pemerintah, swasta juga perlu terlibat.

Inilah sejatinya wajah Indonesia, saling membantu dan gotong royong. Sikap yang mencerminkan kebersamaan bukan hanya di kultur sosial, namun juga di pendidikan. Memang secara konstitusional, tanggung jawab pendidikan berada di kementerian pendidikan dan kebudayaan. Namun secara moral, masyarakat sebangsa inilah memiliki tanggung jawab bersama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hal inilah yang dimaksud Presiden Joko Widodo ketika meluncurkan peta jalan revolusi industri 4.0, yakni inovasi dan persatuan. Dengan melambungkan inovasi teknologi sebagai daya saing namun tetap mengakar pada persatuan sebangsa dan setanah air Indonesia. Kolaborasi dan berbagi inilah yang memupuk akar persatuan. Tak perlu lagi saling memandang beda. Namun menghadapi persaingan global ini, kita harus bersama, atas nama satu Indonesia. (*)

Dyah Wiji Puspita Sari

Dosen Manajemen FIK Unissula Semarang 

BERITA REKOMENDASI